Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun merupakan penghargaan yang diberikan atas jasa dan pengabdiannya kepada Negara dan Pemerintah; bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, menyebutkan bahwa penghargaan dalam bentuk lain dapat pula diberikan oleh Pemerintah Daerah tempat dimana Pegawai Negeri Sipil mengabdi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pemberian Penghargaan
Bab IV Pembiayaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2012
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 580/5478/95/Ek tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 580/5479/95/Ek tentang Pegawai Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, menyebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bentuk dan Gambar Logo PD BPR Bank Pemalang
Bab III Organ PD BPR Bank Pemalang
Bab IV Direksi
Bab V Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Bank Pemalang
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Disiplin Pegawai
Bab VIII Rencana Kerja dan Anggaran
Bab IX Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan
Bab X Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih
Bab XI Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi
Bab XII Kerjasama
Bab XIII Pembinaan
Bab XIV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2012.
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 580/5478/95/Ek tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 580/5479/95/Ek tentang Pegawai Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dicabut.
54 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk tertibnya industri pengolahan kayu di Kabupaten Pemalang maka perlu mengatur tata cara penerbitan izin usaha industri primer hasil hutan kayu di Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Pemalang;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35 / Menhut – II / 2008 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9 / Menhut – II / 2008; Keputusan Gubenur Jawa Tengah Tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 522.36 / 35 / 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 82 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan
Bab III Tata Cara Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
Bab IV Tata Cara Penerbitan IUIPHHK Kapasitas Sampai Dengan 2.000 M3/Tahun
Bab V Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
Bab VI Syarat-Syarat Izin Dicabut
Bab VII Tata Cara Pencabutan Izin
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian, Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (5) dan pasal 99 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 68 Tahun 1999; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perda Kab Pemalang No 16 Tahun 2006; Perda Kab Pemalang No 4 Tahun 2007; Perda Kab Pemalang No 8 Tahun 2007; Perda Kab pemalang No 13 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pemalang No 6 Tahun 2010; Perda Kab Pemalang No 5 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pengalokasian, tata cara pengalokasian dna penyaluran alokasi dana desa di Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2014.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2015
PEMERINTAH DESA - PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2015/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan uraian tugas perangkat desa, tata cara penyusunana struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, penataan perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2015.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2006 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa istilah baru yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan desa, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa di desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa;
2. Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa Tahun Anggaran 2019.
106 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan
penyesuaian sistem kerja pemerintah;
bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja
sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan mekanisme
kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum dalam
pengaturan sistem kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang, maka perlu disusun Peraturan Bupati
tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat Daerah setelah
penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka
penyederhanaan birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 6 Tahun 202 1 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 202 1-2026;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Pe raturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraluran Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-Surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3, 4, 5, 6 dan 13 Tabun 2004 maka untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian Keputusan Bupati Pemalang tanggal 14 Mei 2001 Nomor : 875,1/147.B/2001 tentang Pemberian Kuasa Untuk Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian dalam Lingungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan kembali pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani surat keputusan, surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomoor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomar 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa menandatangani surat keputusan, surat-surat lainnya dan melakukan kegiatan di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2006.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2017/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pengeluaran daerah agar berjalan lancar, tertib, efisien dan efektif, perlu dilakukan perubahan prosedur pengeluaran daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan dalam Romawi IV Lampiran VII
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 201 7 diubah.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
