Pencarian Peraturan

lingkungan hidup

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/NO.12, TLD NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK:

a. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan; b. bahwa hak atas air tanah merupakan hak guna air yang pengelolaannya diselenggarakan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Pengelolaan Air Tanah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4377); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 32); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 2);
(1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah. (2) Hak atas air tanah adalah hak guna air. (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air. (2) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
22 halaman

PERATURAN PELAKSAJl'AAN PERATURAN DAERAH KABUPATElf BONE NOIIOR 12 TAHVN 2016 TENTAJIG ARALISIS DAIIPAK LALU LINTAS

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintaa, perlu membentuk Peraturan Bupati Bone tentang Petaruran Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
: l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JaJan (Lembaran Negara -2- Rcpublik Indonesia Tahun Tambahan Lcmbaran Negara 2009 , Nomor 96, Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran ,Negara Republik Indonesia Nomor (5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Llntas Jalan {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambilhan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampa.k, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5221); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Untas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia TahW'l 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Llntas di Jalan; -3- 12. Pcraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Pcrubahan Kedua Pcraturan Menteri Pcrhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Pcnyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949); 13. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2); 14. Pcraturan Dacrah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4); 15. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2014 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalain Pcmbangunan Daerah di Kabupaten Bone ( Lembaran Dacrah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2014); 16. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak La.lu Llntas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 10);
IIEKUTUBKAlf : llenetapbD: PERATURAlf PELAKSABAAK BUPATI TEJIITAJfG PBRATURAlf PBRATURAlf DAERAH KABUPATBlf BOJIIE JIIOIIOR 12 TAHU1' 2016 TBJIITAJfG AJIIA.t.JSJS DAIIPAK LAU1 LllfTAS. -4- BAB! KETEl'fl'UAII' UIIUII Pua!! Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 1. Dacrah adalah Kabupaten Bone. 2. Pcmerintah Oaerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi kewcnangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. 5. Dinas Penanaman Moda] dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. 6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. 7. Dinas Pcrumahan, Kawasan Pennukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pcrtanahan Kabupaten Bone. 8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. 9. Satuan Lalu Lintas adalah Satuan Lalu Lintas Polres Bone 10. Tim adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instanai teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas. 11. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemcrintah Kabupaten yang melaksa.na.kan tugas Kepala Dauah dalam memelihe.ra dan menyelenggarakan ketcntraman dan kctertiban um um, menegakkan Pcraturan Daerah dan Keputusan Bupati. 12. Analisa Dampak Latu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokwnen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. 13. Dampak Lalu Lintas adaJah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatari dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan. 14. Tingkat Pclayanan Lalu Lint.as adaJah kemampuan ruang Jalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tctap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. -5- 15. Kegiatan dan/atau usaha adalah kcgiatan dan/ ,atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi. 16. Bangkjtan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha. 17. Jalan adalah scluruh bagian jala, tcrmasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya yang diruntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas pennukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, scrta diatas pennukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 18. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tcrtcntu terhadap lalu lintas yang dipcrlukan bagi proses pcngambilan kcputusan, yang terdiri dari dokumcn kcrangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, scrta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. 19. Pcrcncanaan Pcngaturan Lalu Lintas adalah percncanaan manajcmen dan rckayaaa lalu lint.as terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang mcliputi pengaturan sirkulasi dibagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampa.i dcngan jalan disckitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut. 20. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan selurnh jaringan ja.l.an, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran laJu lintas. 21. Pemrakar-aa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/e.tau uaaha. 22. Badan adalah sekunpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, bailc yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan melakukan use.ha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnye., Badan Use.ha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembag, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 23. Partisipasi adalah ruang atau kesempatan bagi perorangan dan/ atau Badan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan daerah sekaligus wujud nye.ta kepedulian dan rasa tanggung je.wab Pihak Ketiga terhadap kesuksesan pembangunan daerah DI Kabupaten Bone. .,. 24. Sumbangan adalah pemberian Pihak Kctiga sccara ikhlas/ sukarela tidak mengikat yang diperolehnya oleh Pihak Ketiga tidak bcrtcntangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang- barang, baik bergerak maupun tidak bergerak. 25. Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari Pihak Ketiga kepada PemerintahDaerah. BABD JEN'IB AIIDALALIJlf DAJI' KRITERIA KBGlA.TA.11 USAHA WAJIB JQtllll,00: AIIDALALllf ...... Andalalin berdasarltan batasan terdiri dari : a. dokumen andalalin b. pcrcncanaan pcngaturan laJu lintas . ...... Kriteria kegiatan dan/atau usaha untuk ukuran minimal peruntukan lahan yang wajib melakukan andalalin Ro. Jea.ls Reacaaa Pem ........ Ukunn lltnlm•I I a b c Pusat Kegiatan Kegiatan Perdagangan Pusat perbelanjaan/ritail Kegiatan Perkantoran Kcgiatan Induatri lndustri dan Pergudangan 2500 ma bangunan lua, Iantai 500 ma luas lantai bangunan 1000 ma luas lantai bangunan d Fasilitas Pendidikan 1) Sekolah/ Universitas 2) Lembaga Kursus 500 siswa Bangunan dengan 50 siswa /waktu c r g h i I) 2) 3) Fasilitaa Pclayanan umum Rumah Sakit Klinik Bersama Bank Stasiun Pengisian BakarUmum Hotel Gedung Pertemuan Restauran 50 tempat tidur 10 ruang praktck dokter 500 m2 Juas lantai bangunan SO Kamar 500 ma luas lantai bangunan 100 tempat duduk Bahan 1 dispenser -7- j Fasilitas Olahraga (indoor Kapasitas penonton 100 atau outdoor) orang dan/atau Juas 10000 ma k Bengkel kendaraan 2ooom2 luae lantai bennotor ban gun= 1 Pencucian mobil 200Qm2 luas Jantai bangunan . 2 Pennukiman a Perumahan dan Permukiman 1) Perumahan sederhana 150 unit 2) Penunahanmenengah- 50 unit ates b Rumah Sususn dan Apartemen 1) Rumah susun scdcrhana 100 unit 2) Apartcmen 50 unit c Asnuna 50 kemer d Ruko Lua, -tai kcscluruhan 2000 ma Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib e r g a c d b Infrastruktur Akses kc dan dari ja1an tol Pelabuhan Bandar udara Terminal Stasiun kereta api Pool kendaraan Fasilitas parkir untuk um= h Jalan Layang (flyover) Wajib i Llntas Bawah (underpass) Wajib j Terowongan (tunnel) Wajib 3 4 Bangunan/ permukiman/ infrastruktur lainnya: Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila tcmyata diperhitungkan telah mcnimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraanl baru setiap harinya pada jalan yang d.ipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. -·- Pua14 Setiap kegiatan usaha yang ukurannya di bawah ukuran minimal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, pelaku usaha diharuskan memiliki rekomendasi perencanaan pengaturan lalu lintas dari Bupati Bone atau instansi teknis yang ditunjuk mengenai kelayakan atau tidaknya kegiatan/usaha tersebut daq menandatangani swat pemyataan kesanggupan mematuhi persyaratan sesuai ketcntuan Peraturan Perundang- undangan . BABW PERBYARATAII' DAR TATA CARA P&IIBERIAII' PERSETU.JUA1' ANDALALIN' Basten KeAta PersyuataD ....... (I) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. foto copy KTP; b. foto copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pcngesahan dari Pejabat yang beawcnang, apabila pemrakarsa adalah Badan; c. Surat Kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang Jain; d. foto copy Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas Pcrumahan, Kawasan Pcrmukiman dan Penanahan; e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 ; 500; 7 f. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain da!tar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap- tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya; g. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari ; 1. Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang·kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli terscbut berasal dari perguruan tinggi; atau 2. Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki IUJK Jasa Perencana Konstruksi sckurang kurangnya Bidang Sipil dan klaeifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra dcsain clan desain enjinering pekerjaan teknik sipil transportasi tcmpat dimana tenaga ahli terscbut bekerja .. .9. h. Surat Pcmyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya; i. Ookumen Keranglca Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pcdoman sesua.i ketentuan yang berlaku; , j. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tcnaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pcdoman sesuai ketentuan yang berlaku; k. Ookumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diausun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pcdoman scsuai ketentuan yang berlaku. (2) Pedoman pcnyusunan dokumen kcranglca acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, Dokumen Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam Lampiran I Pcraturan Bupati ini. ....... Untuk mempcroleh persetujuan Pcrencanaan Pcngaturan La.Ju Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pcrhubungan dcngan mclampirkan pcrsyaratan scbagai bcrikut: a. foto copy KTP; b. foto copy Alctc Pcndirian Badan yang tclah mcndapatkan pcngcsahan dari Pcjabat yang bcrwcnang, apabila pcmrakarsa adalah Badan; e. Surat Kuasa bcrmctcrai cukup dari pcmrakana, apabila pcngajuan pcrmohonan dikuasakan kcpada orang Jain; d. foto copy Surat Kctcrangan Rcncana Kota yang ditcrbitkan olch Dinas Pcrumahan, Kawasan Pcrmukiman dan Pcrtanahan; c. gambar rencana/dcnah bangunan kcgiatan dan/atau usaha dcngan skala paling kccil I :500; f. gambar pcrencanaan pcngaturan lalu lintas di Jokasi dan jalan sckitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan; g. foto tcrbaru Jokasi kegiatan dan/atau usaha bcrukuran 4R dengan kctcntuan: 1. dibuat paling Jama 14 (empat bclas) hari scbclum tanggal permohonan;dan 2. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak sa.mping kiri kanan dan tampak bclakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon. -10- Bacl&ll Kedua Tata can. Pembertao PerNtujuan Perenc•n••n Penpturan Lalu Llntu. Pual7 (l) Tata cara pcmbcrian pcrsctujuan Dokumcn Andalalin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, scbagai bcrikut : a. pemrakarsa/pcmohon mcngambil dan incngisi fonnulir pcnnohonan yang disediakan Dinas Perhubungan sccara lcngkap dan bcnar, sclanjutnya discrahkan kc Sekretariat, dcngan dilampiri pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. Sekrctariat : 1. mcncrima dan mcmcriksa kclcngkapan pcnnohonan dari pcmrakarsa/pcmohon, apabila tidak lcngkap dikcmbalikan kcpada pcmrakarsa/pcmohon dcngan dibcrikan pcnjclasan, dan apabila lcngkap maka dilakukan pcncatatan dan dibcrikan Tanda Tcrima; 2. mcngirimkan bcrkas pcnnohonan yang telah Jcngkap kcpada Bidang La.lu Llntas. c. Bidang La.lu Lintas : 1. mencrima bcrkas pcnnohonan dari Sckretariat untuk dilakukan kajian terhadap Dokumcn Kcrangka Acuan. 2. hasil kajian Dokumcn Kcrangka Acuan tcrsebut disampaikan kcpada Sekretaris guna dibuatkan Surat Pembcritahuan Rcvisi atau Persetujuan tcrhadap Dokumcn Kcrangka Acuan yang ditandatangani olch Kcpa]a Dinas Perhubungan atau Sekretaris atas nama Kcpala Dinas Perbubungan yang kcmudian diserahkan kcpada pcmrakarsa/pcmohon. d. Pemrakarsa/Pemohon : 1. dalam hal mencrima Surat Pembcritahuan Rcvisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan, pcmrakarsa/pcmohon segera melakukan revisi terhadap Dokumen Kcrangka Acuan untuk diserahkan kembali kc Dinas Perhubungan; 2. dalam ha! mcnerima Surat Pembcritahuan Persetujuan Dokumcn Kcrangka Acuan, pcmnptar&&/pcmohon scgcra: a) mcnyusun jadwal, jenis dan Jokasi pcngumpulan data serta melaporkan kegiatan terscbut kcpada Kepala Dinas Perhubungan guna CUngsi pcngawasan; b) mcnyusun Dokumcn Analisis Kinerja La.lu Lintas dan Dokumcn Manajcmcn dan Rckayasa Lalu Lintas dcngan mcngacu pada Dokumen kcrangka acuan yang telah disctujui. -11- 3. Dokumen Analisis Kinerja La.lu Llntas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa La.lu Lintas yang telah disusun, discrahkan kc DinasPerhubungan mela1ui Sckrctariat. e. Sckretariat : 1. menerima Dokumen Analisis Kinerja La.lu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa La.lu Lintas Jalan dari pcmrakarsa/pcmohon scbanyakjumlah anggota Tim; 2. mcmberi tanda bukti pcnyerahan atas pcngajuan Dokumen Analisis Kinerja La.lu Lintas dan Dokumen Manajemcn dan Rckayasa Lalu Lintas Jalankcpada pihak pcmrakarsa/pcmohon; 3. mengirimkan Dokumcn Analisis Kincrja La.lu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa La.lu Lintas kepada Bidang La.lu Lintas. (. Bidang La.lu Lintas : 1. menerima pcngajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk dilakukan pcnilaian bersama Tim dan pcmrakaraa./pcmohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; hasil pcnilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan d.iteruskan kepada Sclcretaris untuk dipara( selanjutnya d.isampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan guna ditandatangani. g. Kcpala Dinas Perhubunganmenandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil pcnilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sckrctaris. h. Sckretariat : I. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah d.itandatangani Kepala Dinas Perhubungan; 2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/ pemohon setelah pcmrakarsa/ pcmohon menyerahkan Surat Pemyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. (2) Proses pemberian perset'Ujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilaksanakan paling lama dalaln wakt'U 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil pcnilaian ditandatangani olch Tim . ...... (1) Tata cam pcmberian persetujuan Perencanaan Pcngaturan La.lu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut: a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisr formulir permohonan yang disediakan Dinas . Pcrhubungan secara -12- lengkap dan benar, selanjutnya discrahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan scbagaimana dimaksud da1am Pasal 6; b. Sekretariat: I. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/ pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap, maka dilakukan pencatatan dan diberikan Tanda Terima; 2. mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Latu Llntas. e. Bldang Lalu Lintas : 1. menerima berkas pennohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi. 2. basil penilaian Tim dituangkan dalam Serita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretariat dengan dilampiri konscp Surat Persentjuan. d. Kepala Dinae Perhubungan menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Serita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris. e. Sekretariat : I. mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan. 2. memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pemyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan paling Jama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar . ...... (1) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. lulusan perguruan tinggi negeri a tau .perguruan tinggi swasta yang telah terakred.itasi oleh instansi yang berwenang atau lulusan ujian negara, atau pergunian tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang perguruan tinggi; -13- b. mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurangkurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang. (2) Surat pemyataan kesanggupan pihak harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan . ........ (1) Tim sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (I) huruf f dan Pasal 8 ayat (I) huruf c mcmpunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas. (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Oinas Perhubungan, mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan metodelogi dan analisa; b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas; c. Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mcmpunyai tugas menyusun, melaksanakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan dan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum pcnanaman modal daerah dan rencana stategis daerah. d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana pcningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan(Rumija) dan kawasan saluran pcmatusan serta jaringan utulitas dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pcmba.ngunan fisik, berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. e. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Bect•n KetJp KeteatuaD Peaertm••a .....,,, (I) Pemerintah Daerah dapat mencrima partisipasi dari Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bone. (2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat(l) dapat dilakukan dalam bentuk: a. uang; -14- b. barang; c. jasa; dan/atau d. kcgiatan. (3) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk: a. hibah; b. wakaf; c. sumbangan; d. donasi; dan/atau e. partisipasi lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Partisipasi Pihak Ketiga dalam pcmbangunan dacrah dilaksanakan dcngan prinsip: a. sukarcla, ikhlas, dan tidak mengikat; b. sederhana dan t:ransparan; c. tidak ada kontra prestasi baik Jangsung maupun tidak langsung; d. basil partisipasi dimanfaatkan untuk pcmbangunan daerah; c. tidak beretentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan f. tidak mengurangi kcwajiban kcpada ncgara maupun daerah yang ditcntukan da1am peraturan perundang-undangan . ..... ,. (1) Bupati menyelenggarakan pcncrimaan partisipasi Pihak Kctiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3). (2) DaJam menyelenggarakan pencrimaan partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kcpada Kcpala Sadan, Kepala Dinas, Kcpala Kantor, atau Kepala Bagian untuk mcnerima partisipasi dimaksud sesuai dcngan kcwcnangannya . ....... (1) Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang dipcrsamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk surat bcrharga. (2) Partisipasi dalam bcntuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dapat beruP8 barang bcrgcrak atau barang tidak bergerak. (3) Partisipasi dalam bentuk jasa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, pencliti, tenaga ahli dan jasa lainnya -15- (4) Pastisipasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dapat berupa pembanggunan sarana dan prasarana, pelatihan, penelitian, kajian akadcmik dan kegiatan lainnya. B•eJ•• Keempat Keteatu&D. Peaplolaaa ..... ,. (1) Pembcrian Partisipasi Pihak Ketiga didahului dengan permintaan kesediaan untuk memberi partisipasi kcpada Pemcrintah Daerah olch Bupati atau Kepala SKPD / Unit Kerja. (2) Bcntuk, jumlah dan mckanismc pencrimaan partisipasi Pihak Ketiga dituangkan dalam surat pernyataan dari Pihak Ketiga atau kesepakatan tertulis antar Pihak Ketiga dengan Pcmerintah Dacrah yang dalam hat ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Surat Pemyataan dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemrintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana Pendapatan Daerah dan/ atau penagihan Kepada Pihak Ketiga. (4) Pencatatan dan/ a tau perhitungan rencana pcndapatan daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk pcnyelare.san program dan kegiatan yang ada pada SKPD / Unit Kerja Pemerintah Daerah. (5) Format Surat scbagaimana dimaksud ayat (l} dan ayat (2) sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini . ..... ,. (1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang diterima oleh Bcndahara Pencrima menggunakan media tanda bukti pembayaran disertai surat pemyataan scbagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2). (2) Uang yang ditetima oleh Bcndahare. Penerima sebagaimana ayat (1) disetor secara keseluruhan ke Rekening Kas Daerah dengan Media Surat Tanda Setoran dan menjadi Pendapatan Asli Daerah. (3) Setiap bulan bendahare. penerima menyampaikan Daftar Realisa.si Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan data pendukung berupa Daftat' Realisasi Pengambilan dan Penerimaa.n /Penyetoran Benda Bcrharga / Blangko, Tanda Bukti Pembayaran dan Laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungut. -16· (4) Setoran Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang dapat pula disetor melalui transfer oleh Pihak Ketiga ke Rekcning Kas Daerah dan bukti aetoran disampaikan kepada SKPD pcngelola. {SJ Partisipasi pihak. Kctiga berupa barang dibukukan dalam neraca scbagai inventaris SKPD penerima dan menjadi kekayaan Daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerai;i melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah atau Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah. (6) Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa dikoordinasikan dengan SKPD penerima selanjunya dilaporkan kepada Bupati melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. (7) Partisipasi Pihak Kctiga berupa kegiatan dikoordinasikan dcngan SKPD penerima selaajutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. (8) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga scbagaimana ayat (4), ayat (SJ dan ayat (6) dinyatakan dalam Serita Acara Penerimaan. {9) Fonnat contoh fonnulir yang dipergunakan dalam kegiatan administrasi sebagaimana ayat (1), e.yat (2) dan ayat (3) scbagaimana tercantum dalam lapiran JI Peraturan Bupati ini. BABIV PEIUIUfAAJlf, PEWGAWABAlf DA.I( EVALUA.81 Rapen Ke•ta Pembln••• Pua! 16 Oinas Perhubungan melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis dalam pengumpulan data (survey) dan dalarn pelaksanaan manajemcn dan rekayasa lalu lintas jalan. a.st•• Kedu .......... Pua! 17 Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilakukan oleh Tim sesuai dengan kcwenangan dari masing- masing dinas/instansi, meliputi.: a. Oinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan andalalin yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; . b. Satuan Lalu Llntas Polrcs Bone melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas; c. Oinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Kawa8tUl.Saluran Pematusan serta Jaringan Utilitas; d. Dinas Perumahan, Kawasan Pennukiman dan Pertanahan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Keterangan -17- Rencana Kota, serta pengawasan pelaksanaan andalalin dalam 12in Mendirikan Bangunan; e. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban penegakan Pcraturan Daerah. .....,. Apabila dari basil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kcgiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masingmasing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kcpala Dinas Pcrhubungan. Besf-u Ket!p Eval...t ..... ,. (I) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andala1in dapat dieva1uasi apabila : a. adanya perubahan peruntukan; b. adanya perubahan syarat zoning; c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa. (2} Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat mengusulkan evaluasi andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pcrhubungan. (3) Apabila Kepala Dinas Pcrhubungan menyetujui basil pengawasan aebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasl terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memilki persetujuan andalalin. BABV TATA CARA PEJfQEIIAAlf BAlfK8J ADII.IIIIBTRASI PualOO (1). Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pcraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dikenakan eanksi administrasi berupa: a. peringatan; b. membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin; dan (2). Pcngenaan sanksl administrasi sebagai.mana dimaksud daJam ayat (1) didahuJui dengan pemberian peringatan tertulis kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pcraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. · -18- (3). Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Bcrita Acara Pcmeriksaan yang dibuat oleh pctugas Satuan Polisi Pamong Praja dan atau pcgawai Negcri Sipil Daerah dilingkungan pcmerintah Kabupaten Bone . ........ . (I) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan kepada orang atau badan yang melakukan pclanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. (2) Pemberian pcringatan sebagaimana dimaksud ada ayat (I) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Satan Polisi Pamong Praja atau Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yaitu pcringatan tertulia I {keaatu) dan peringatan tertulia II ( kedua). (4) Tenggan waktu antara pemgatan tertulis I (kesatu) dengan Peringatan tertulis II (kedua) paling Jama 2 (dua) minggu sejak peringatan tertulis I (kesatu) diberikan. (5) Peringatan tertulis II (kedua) diberikan pabila orang atau badan sebagaimana dimakaudpada ayat (I), belum melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pcringatan tertulis I (kesatu). (6) Peringatan tertulis I (kesatu) dan peringatan tertulis II (kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi pcrintah untuk melaksanakan kewajibe. yang dimuat dalam pcrsetujuan andalalin atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan basil evaluasi Pemeritah Daerah. (7) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggiu sejak diberikan peringatan tertulis II (kedua), orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan andalalin atau belum melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Kabupaten, rnaka surat pcrsetujuan andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat peisetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan maksud dibekukan oleh Dinas Perhubungan. (8) Dalam hal surata pcrsetujuan dokumen andalalin atau surat pcrsetujuan perencaaan pengaturan lalu lintas dibekukan, rnaka orang atau badan sebagaimana dimaksd pada ayat (I) dilarang mclaksanakan kegiatan dan /at.au usaha eebeluer orang ata badan dimaksud melaksanakan kewajiban yang dimuat dalarn peraetujuan andalalin at.au melaksanakana kewajiban-kewajiban baru. berdasarkan khasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Bone. (9) Apabila dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak tanggal pembekuan surat persetujuan dokumen andalalin atau surat pcrsetujuan pcrencanaan pengaturan lalu lintaa, orang atau badan sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) belum melaksanakan kewajiba.n yang dimuat daJam peraetujuan andaJalin atau belum melaksanakan kewajiba.n-kewajiban baru. berdasarkan hasil evaJuasi Pemerintah Kabupaten Bone, maa surat persetujuan andaJalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah diberikan kepada orang atau badan dimaksud dicabut oleh inas Perhubungan Kabupaten Bone. (10) DaJam haJ surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lint.as dicabut, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan dan / atau usaha. (11) Apabila setelah surat-surat persetjuaj dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dicabut, orang atau badan aebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melaksanakan kegiatan dan/atau usaha, maka Kepa.la Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengentian pelaksanaan kegiatan da /atau usaha secara paksa dengan cara memberika segel ada pinru masuk dan pinru keluar tempat kegiatan dan/atau usaha atau pada tempe.t/alat yang digunakan unruk melakukan kegiatan dan/atau usaha dimaksud. 8AJI VI PE1'GAJUAlf PERIIOHORAII' PERSETUJUAlf ....... Untuk mengajukan permohonan persetujuan andalalin yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraruran Bupati dapat dilakukan sesuai ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 8. BA1I vn KltTEIITUAlf PERALIIIAlf ....... Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum -20- memiliki andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau eurat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas. BABVID PEIIUTUP ....... Teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone . ....... Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
39

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah 1 (satu) dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 275); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3); 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 55 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 55);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III NILAI BUDAYA KERJA BAB IV PENERAPAN NILAI• BUDAYA KERJA BABV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 12. TAHUN 2021
31

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

ABSTRAK:

a. bahwa pelaksanaan pembangunan yang partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Bantuan Pembangunan Desa pada semua Desa dalam wilayah Kabupaten Bone dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya kemandirian rnasyarakat perdesaan; b. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa serta dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengawasannya, diperlukan petunjuk teknis; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - 2 - Mengingat PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUANPEMBANGUNAN DESA. MEMUTUSKAN: 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber DariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/iJasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUANPEMBANGUNAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah badan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bone yang melaksanakan pengawasan, monitoring dan peninjauan lapangan dalam pengelolaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan. 5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas PKAD adalah Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Desa. 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunanpemerintah Desa. 14. Bendahara Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan desa dalam pelaksanaan APBDesa. 15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana desa dalam pelaksanaan APBDesa. 16. Program adalah penjabaran kegiatan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. 17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai bahan masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa. 18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. 19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran utuk mengajukan permintaan pembayaran. 20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD. 21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai Dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 22. Alokasi Dana Khusus Bantuan adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksnaan anggaran oleh pengguna anggaran. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Program Dana Bantuan Pembangunan Desa Pasal 2 Program dana Bantuan Pembangunan Desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Bagian Kedua Tujuan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa Pasal 3 Program Tujuan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa adalah: a. tujuan umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. b. tujuan khusus, yakni: 1. meningkatkan kualitas proses dan basil perencanaan pembangunan desa; 2. meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan; 3. meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan 4. meningkatnya keterpaduan peran antar pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan; 5. terwujudnya kerjasama antar desa; 6. mendorong keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dan mekanisme perencanaan dan system penganggaran; 7. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 8. mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. BAB III RENCANA KEGIATAN Pasal4 ( 1) Rencana usulan kegiatan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada dokumen RPJMDesa. (2) Jenis prasarana dan sarana yang dapat didanai melalui Program Dana Bantuan Pembangunan Desa terdiri dari: a. kantor desa; b. balai desa; c. posyandu dan Baruga Sayang; d. Mandi, Cuci, Kakus (MCK); e. irigasi desa dan air bersih desa; f. konstruksi perkerasan sirtu; g. pembuatan jalan; dan h. pasar desa. BAB IV SUMBER PENDANAAN PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA PASAL 5 (1) Pendanaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa ditetapkan dalam APBD yang merupakan Alokasi Dana Khusus Bantuan kepada Pemerintah Desa. (2) Pemerintah Desa yang akan mendapatkan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pemerintah desa yang mendapatkan alokasi dana bantuan pembangunan desa dituangkan dalam APB Desa. BABV PENGELOLAAN PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA PASAL 6 ( 1) Pelaksanaan kegiatan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh kepala desa. (2) Pengelolaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan dana desa yang ditetapkan dalam APB Desa. (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Program Dana Bantuan Pembangunan Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. (4) Biaya perencanaan melekat pada Program Dana Bantuan Pembangunan Desa. (5) Seluruh hasil kegiatan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa harus dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hasil kegiatan dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat melalui penggalian potensi swadaya gotong royong masyarakat. BAB VI MEKANISME PENY ALURAN DAN PENCAIRAN DANA Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Dana Pasal 7 (1) Penyaluran Alokasi Dana Program Bantuan Pembangunan Desa dilakukan dengan 2 (dua) tahap. (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran setiap desa melalui rekening kas desa. (3) Sisa dana Program dana Bantuan Pembangunan Desa yang telah disalurkan pada tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pemerintah daerah menerima laporan pertanggungjawaban dana tahap I. Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Dana Pasal 8 (1) Pencairan dana tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan kepala desa dengan melampirkan APB Desa. (2) Pencairan dana tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan kepala desa dengan melampirkan: a. laporan pelaksanaan penggunaan dana program dana bantuan pembangunan desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat; b. laporan basil pelaksanaan pengawasan, monitoring dan peninjauan lapangan penggunaan dana bantuan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat; dan c. Rekomendasi dari Camat. (3) Pencairan dana tahap I dan tahap II dilaksanakan berdasarkan SPM dan SP2DLS yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PKAD. (4) Dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dicatatkan pada buku kas umum dan buku kas pembantu penerimaan desa. (5) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Bone. BAB VII ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWAB Pasa19 ( 1) Bendahara Desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dengan membuat kuitansi secara utuh setiap tahap pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicatat pada buku kas umum sebagai penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bendahara Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa pada tahap I melampirkan: a. kuitansi pembayaran disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah; b. photo 0% (nol perseratus); 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus); dan c. laporan penyerapan keuangan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus) yang telah ditandatangani oleh pendamping dan diketahui oleh Kepala Desa. (3) Bendahara Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana program dana bantuan pembangunan desa pada tahap II melampirkan a. kwitansi pembayaran disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah: dan b. laporan pelaksanaan fisik 100% (seratus perseratus ) yang telah ditanda tangani oleh pendamping dan diketahui oleh kepala desa. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASA PASAL 10 ( 1) Pembinaan teknis administrasi pengelolaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pernberdayaan Masyarakat. (2) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pemnjauan lapangan penggunaan dana bantuan pembangunan desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat. (3) Pembinaan pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dalam bentuk: a. fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan tindak lanjut; b. fasilitasi pencairan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa; dan c. pemeriksaan lapangan penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa. (4) Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bone dan unsur pengawas lainnya dengan tugas: a. melaksanakan evaluasi dan monitoring pekerjaan atas penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa; dan b. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring kepada Bupati dengan tembusan disarnpaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi dana tahap II dana Program Bantuan Pernbangunan Desa yang tersisa Tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pasal 12 Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nornor 3) dinyatakan masih berlaku, khusus bagi desa yang belum melakukan pencairan dana tahap 1. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih la.njut dengan Keputusaa Bupati. Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 3 ,,.,f· Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Dane Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan [Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3) dicabut clan dinyatakan tidak berlaku, Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2015.
11

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS

ABSTRAK:

a. bahwa dalam melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 19 Tahun 2018 sebagai salah satu implikasi dari ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Bone sebagai BLUD sesuai dengan surat Keputusan Bupati Bone Nomor 294 tahun 2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai · mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Bone dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/ Menkes/ SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum; 22. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Izin Operasional Unit Pelaksana Tekhnis Puskesmas.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN, ENTITAS DAN BASIS AKUNTANSI BAB VII AKUNTABILITAS KINERJA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS
33

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2014/NO.341

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah yang disebabkan oleh tindakan mclawan hukum atau kelalaian seseorang, perlu Pedoman Tindak Lanjut Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indor.esia Pada Pemerintah Kabupaten Bone; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan da n Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan has il pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaa n kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertenru, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati Bone, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Tindak Lanjui Hasil Pcmeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Bone;
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 29 · Tahun 1959 tentar.g Pernbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (l.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun .I 959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ne mor 1822); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 · tentang ".,' Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bcbas dari · Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomur 4286); 4. Uri i:=mg-undang _ijomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ten tang Republik Lembaran . ··\ -, 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara tentang Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernoaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor l'.2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14_0, Trunbahan Lembaran Negara Republik Inionesia Nornor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 10. Peiaturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia · Tahun 2007 J\Lomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pernerintah Kabupaten Bone; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuai;gan Daera.i Kabupaten Bone; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 200'3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekret ariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana .telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2.3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bone; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pernerintah Kabupaten Bone; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor '.20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Bone;
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TIHDAK LANJUT HASII, PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUI\NGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERIN'TAH KABUPATEN BONE .BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone . . ,."----' 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bone. 7. Inspektur adalah lnspektur Kabupaten Bone. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupa_.ten Bone. 9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pcrwakilan Sulawesi Selatan. 10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang · disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 1 l. Tindak Lanjut Hasil .Perneriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI. 12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang d iberituk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK RI. BAB II MAKSUD DU TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK RI. �- Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabcl, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI. BAB III RUANG UNGKUP Pasal4 Ruang linqkui;> Pedoman TLHP ini rnencakuo oelaksanaan•. oemantauan dan oelaooran TLHP BPK RI, meliputi : a. Pemeriksaan Keuangan; b. Pemeriksaan Kinerja; dan c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BAB IV SISTEMATIKA PasalS (1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi .: a. Pendahuluan; b. Maksud dan Tujuan; c. Ruang Lingkup; d. TLHP BPK RI; e. Tim TLHP BPK RI; f. Pelaporan Tim TLHP BPK RI; dan g. Standar Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI. (2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terc:antum dalam Lampiran I, II, III, N yang merupakan bagian yang tidak terpfsahkan dart Peraturan Bupatf inl, BABY KETENTUAN PENUTUP Pasal6 Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Bone. Pasal7 ,_ Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati nu sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Penanggungjawab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan oerundanq-undanqan. Pasal8 Dengan lberlakunya Peraturan Bupati ini, peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2014.
14

PENGELOLAAN ZAKAT

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2009/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK:

Zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang Islam, maka dipandang perlu untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bone, zakat merupakan sumber dan potensi ekonomi ummat Islam, maka dipandang perlu untuk digali dan diberdayakan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bone.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di 2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
PENGELOLAAN ZAKAT

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2009.
12 HALAMAN

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

a. dalam rangka pclaksanaan Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor IO Tahun 2017 tentang Penyclenggaraan Angkutan Umum dengan Kendaraan Bcrmotor, pcrlu dilaksanakan untuk mewujudkan ketcrtiban, kesclamatan, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas; b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, pcrlu menetapkan Pcraturan Bupati Bone tentang Pclaksanaan Pcraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pcnyelenggaraan Angkutan Umum dengan Kendaraan Bcrmotor;
l. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); ·2· 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tcntang Kcpolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 4. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); S. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pclayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Ja1an (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); IO. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); .3. 11.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbentukan Peraturan Perundang·undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah diubah dcngan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan sebagaimana Pemerintah Pengganti Undang· Undang Nomor 2 Tahun 2014 tcntang Pen.ibahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 14. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang·Undang Hukum Aca.ra Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara ·•· Rcpublik Indonesia Tahon 2010 Nomor 90, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 16. Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembara.n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 17. Pcraturan Pemcrintah Nomor 34 Tahun 2006 ten tang Jalan (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 18. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5108); I 9. Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemcn dan Rekayasa, Analisis Dampa.k serta Manajemen Kebutuhan Lalu Llntas (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 20. Pcraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 21. Pcraturan Pcmerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pcmeriksaan Kendaraan Bennotor di Jalan dan Pcnindakan Pelanggaran La.Ju Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lemba.ran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5346); 22. Pcraturan Pcmerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Rctribusi Pengendalian La.Ju Llntas dan Rctribusi Pcrpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asing {Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2012 -5- Nomor 216, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 23. Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tcntang Jaringan La.lu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Jalan Nomor 5468); 24. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 74 Tahun 2014 tcntang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 25. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Tingkat II Bone Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pcgawai Negcri Sipil di Lingkungan Pcmerintah Oaerah Tingkat II Bone {Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Tahun 2008 Nomor 6); 26. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tcntang Pcmbentukan Produk Hukum Oaerah (Lembaran Oacrah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11); 27. Pcraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2016 tentang Urusan Pcmcrintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 SJ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6).
BAB l KETENTUAN UMUM BAB II MAKBUD DAN TUJUAN BAB III ANGKUTAN ORANG BAB IV AKGKUTAN BARANG BAB V PERIZINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM BAB VI PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM BAB VII TARIF ANGKUTAN UMUM BAB VIII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PEMBINAAN , PENGAWASAN , DAN PENGENDALIAN BAB XI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
TAHUN 2018 NO 13
25 halaman

pelayanan publik

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

a. b. c. d. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 1 BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; bahwa penyelenggaraan ke dan perlindungan masyarakat merupakan pemerintahan daerah yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang mempertimbangkan nilai masyarakat; bahwa untuk melindung hak setiap manusia tersebut, Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan berperilaku bagi setiap masya aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan se pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketentraman masyarakat.
1. 2. 3. 4. 5. 1 BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; bahwa penyelenggaraan ke dan perlindungan masyarakat merupakan pemerintahan daerah yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang mempertimbangkan nilai masyarakat; bahwa untuk melindung hak setiap manusia tersebut, Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan berperilaku bagi setiap masya aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan se pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketentraman masyarakat. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Gangguan (H 1926 Nomor 226 sebagaiman Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 d Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah-Daerah (Lembaran Negara Tahun Lembaran Negara Republik In Undang-Undang Nomor 7 Ta Perjudian (Lembaran Negara 1974 Nomor 54, Tambahan Indonesia Nomor 3040); Undang-Undang Nomor 11 T (Lembaran Negara Republik 65, Tambahan Lembaran Nomor 3046); PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 RAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; etertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan ang-undangan dengan kan nilai budaya yang hidup dalam untuk melindung hak setiap manusia tersebut, perlu menumbuhkan rasa disiplin dalam arakat dalam melakukan segala aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka n umum dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun a telah diubah terakhir dengan dan 450; 29 Tahun 1959 tentan ah Tingkat II di Sulawesi un 1959 Nomor 74, Tambahan ndonesia Nomor 1822); ahun 1974 tentang Penertiban a Republik Indonesia Tahun an Lembaran Negara Republik Tahun 1974 tentang Pengairan Indonesia Tahun 1974 Nomo Negara Republik Indonesia; 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86); 17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk: a. merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman; b. mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup; dan c. melakukan aktifitas atau kegiatan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya baik sebagai pribadi maupun sebagai mahluk sosial dihadapan sesamanya dan Tuhannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.
30 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.