Pencarian Peraturan

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2018/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal IO Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertmggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana eeee Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bone Tahun 2018;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemes 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor"47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Oesa Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Ocsa, Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang lndeks Desa Membangun (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Oesa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1883); 12. Peraturan Oaerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Lcmbaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rineian Dana Desa Setiap Oesa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018, Serita Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2017 Nomor 83);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PR1NSIP BAB [[I PRIORITAS PENGOUNAAN DANA DESA BABIV MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENOOUNAAN DANA DESA BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
NOMOR 4\ TAHUN 2018
45

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini maka perlu diganti; dalam rangka Peningkatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu diatur pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional 9. Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BONE

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2009.
31 halaman

Anggaran pendapatan dan belanja daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan be bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 7 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 17); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 07 ).
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. 1.534.647.762.585,42 b. Belanja Rp. 1.487.000.153.623,44 Surplus/defisit Rp. 47.647.608.961,98 c. Pembiayaan • Penerimaan Rp. 94.495.190.063,79 • Pengeluaran Rp 5.467.529.694,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
7 halaman

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor l Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahon 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un dang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua at.as Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaia Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembararu Negara Republik Indonesia nomor 4438); 7. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta.ht.In 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaJi tcrakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo\aan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
MEMUTUSKA1' : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TElfTANG PETUNJUK PELAKSAJfAAN PAJAK REKLAME. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Bone; 4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adaJah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Bone dibidang Pendapatan Daerah; 5. Kepala Sadan Pendapatan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah; • 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menyampaikan, mempromosikan atau untuk . mcnarik perhatian umum terhadap barang , jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau diminati oleh umum; 7. Nilai Sewa Reklame adalah Pcrhitungan berdasa.rkan pemasangan, lama pemasangan, nilai straS,cgis, lokasi dan jenis reklame yang merupakan dasar pengenaan pajak; 8. Nila.i Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nila.i yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi wilayah pemasangan; 9. Reklame Papan adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan atau Jogam, fiber glass, plastik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya; 10. Reklame Billboard, Shop Sign, Neon Box dan Team Plate adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari logam, aluminium, plat besi, logam, fiber glass, palstik, kaca, bata, ataupun bahan Jainnya yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan, dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan / berdiri sendiri baik dipanggung ataupun bangunan lainnya; 11. Reklame Videotron adalah jenis reklame teks, grafis, gambar atau gambar hidup yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti videotron yang ditampilkan / ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya; 12. Reklame Megatron adalah jenis reklame yang menamprlkan teks, grafis, gambar statis atau yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada Jayar monitor ataupun sejenisnya; 13. Reklame Baliho adalah rcklame Yllr!g menggunakan bahan dari kayu dan atau dari bahan lain, seperti tripleks, batu, karton, yang dipasang dengan cara berdiri sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok dinding pagar, pohon, tiang yang dipasang sementara; 14. Reklame Krun adalah jenis reklame j,ang menggunakan bahan dari kain dan dari plastik, karet, terfal, dan sejenisnya; � IS. Rek1ame Melekat atau stiker adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari plastik, kenas, karton, atau sejenisnya, yang membentuk lembaran lepae diselenggarakan dengan cara diselembaran lepas, dengart cara disebarkan, diberikan atau diminta ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang lain. Dengan ketentuan tidak tebsh dari 100 cm2 (seratur centi meter persegij per gambar; 16. Reklame selebaran jenis reklarne yang menggunakan bahan dan kertas, plastik, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselcnggarakan denga cara disebarkan, diberikan atau diminta atau ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih 100 cm' (seratus centi meter persegi) per gambar; 17. Reklame berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaJd atau rcklamc yang ditcmpatkan / ditcmpclkan pada scmua jenis kcndaraan, baik yang digunakan di darat maupun di air; 18. Reklamc Suara adalah jenis rcklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat elektronik; 19. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejcnis; 20. Reklame Udara adalah jenis rcklamc yang diselcnggarakan diudara balk dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain; 21. Reklame Film atau Slide adalah jenis rcklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca, atau bahan lain, yang diproyeksikan, dipancarkan, dan ditampilkan pada layar, benda Jain tennasuk pada layar monitor atau layar tclevisi; 22. Rcklame Peragaan adalah jenis rcklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang baik dengan mcnggunakan alat pcraga kedcpan · orang yang ditcmpatkan didalam ruangan yang bersifat sementara atau diluar ruangan. • BABU OBJEK DA.JI' SUBJEK PAJAK Pa .. 12 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelen'ggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. rck.lame kain; c. reklame melekat, stiker; d. rcklame selebaran; e. reklame berjalan, tennasuk pada kendaraan; f. reklarne udara; g. reklame apung; h. reklame suara; i. reklame film/slide; dan j. reklarne peragaan. (3) Objek Pajak Reklame yang tidak dipungut adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada banguna tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklarne yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan e. penyelenggaraan reklame untuk kegiatan sosial yang tidak mempromosikan barang dan/ataµ jasa. PaN13 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang 0 pribadi atau Sadan yang menyelenggarakan Reklame. • o (3) Dalam ha.I Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Sadan, Wajib Pajak Reklarne adalah orang pribadi atau badan tersebut. (4) Dalam ha.I Reklame diselenggarakan melalui'pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklarne. BABW DASAR PEJIIGENAAN DAN TARIF' PAJAK Pasal 4 (1) Casar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame; (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (I] dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang dugunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media rck.lame; (3) Untuk menghitung Nilai Strategis ditetapkan klasifikasi lokasi titik pemasangan rcklame sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini; (4) Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan Nilai Sewa Reklame yang didasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media rcklame sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini; (5) Nila.i Sewa Reklame adalah Ukuran Reklame dikali dengan Nila.i Objek Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada kolom 4 ditambah dengan Nila.i Strategis sebaga.imana tersebut pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini; (6) Tarif Pajak ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) atas Nilai Sewa Reklame. Panl 5 (I) Dalam ha.I Rek.lame dise!enggara.kan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame; (2) Dalam ha! Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2). • ' BABIV KETENTUAJf PERIZINAN Panl 6 Pnbadi atau Sadan yang akan mengadakan / menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin lebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang duunjuk. Ptnl 7 Permohonan izin penyelenggaraan / pemasangan reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati atau SKPD Pejabat yang ditunjuk. Pan18 Bentuk Surat Permohonan Jzin ditetapkan sebagaimana contoh pada La.mpiran II Peraturan ini. Pa .. 19 Permohonan yang telah memenuhi syarat yang berlaku dapat diberikan izin dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan pejabat yang ditunjuk. Pa .. 110 (1) Se\ambat lambatnya dalam waktu 10 hari (sepuluh hari) setelah izin diberikan, pemegang izin harus melaksanakan kegiatan pemasangan / penyelenggaraan reklame. (2) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Paaal 11 (I) lzin ya.rig dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena hal hal sebagai berikut : a. Pennohonan dari pcmegang izin .. b. Dipindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati a tau Pejabat yang ditunjuk. c. Pemegang izin tidak, melaksanakan pemasangan penyelenggaraan reklame setelah jangka waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan ini. d. Setelah berakhimya masa berlaku izin reklame. • � e. Pemegang izin melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. f. Pemegang izin memasang reklame pa�a tempat yang dilarang at.au bukan pada tempat yang Bilarang at.au bukan pada tempat sebagaimana ditcntukan dalam izin reklame. Pasal 12 Lokasi Pemasangan Reklame pada tempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan. BABV TATA TERTIB PENYELENGGARAAN REKLAME PaNl 13 (I) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak diperbolehkan mengubah model, gambar dan meter reklame sesuai izin yang diberikan semula. (2) Dilarang menempatkan reklame yang membentang diatas jalanan umum atau mengganggu pemandangan serta melanggar ketentuan tat.a ruang. (3) Menyelesaikan pembayaran pajak yang ditetapkan tepat pada waktunya. BABVI PENGElfDALIAN' PENGAWASAN Paul 14 Pengenda1ian dan pengawasan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dibantu dengan Unit Kerja Terkait. BAB VD . KETERTUAN PElWTUP Paul 16 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Pcraturan Bupati Bone Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar Pengenaan Pajak Reklame dalam Kabupaten Bone, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • -9- Panl 16 Peraturan ini mu\ai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da1am Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBAR DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4 TAHUN 2022

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 ·Tahun- 2014 -tentarrg Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan -Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang -Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan .Daerah .tentang Anggaran .Pendapatan-dan .Belanja .Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ) 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,6516) 4. Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik -Indonesia-Tahun'2004-Nomor-S4'arribahan·Lembaran·Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan KeuanganNegara dan Stabilitas· Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran -Negara Republik -Indonesia ·'Fahun· 2020 · Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran -Negara Nomor -5495) · sebagaimana telah · diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 6. Undang .Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 3 - 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 .Tahun .2022 .tentang Hubungan Keuangarr.antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 "Nomor -S, "Tambahan "Lembaran Negaara· RepublikIndonesia Nomor 5272); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 'Nomor 73, Tambahan Lembaran ·Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik · Indonesia ·'Fahun 201 7 ·Nomor 106, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik · Indonesia·Nomor- 61 7-8; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun .2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan .Belanja.Daerah Tahun Anggaran.2023 ; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2) 22 .Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daearh kabupaten bone tahun 2024
pasal 1 Daerah adalah Kabupaten Bone Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran . 2023 Pasal 3 Pendapatan daerah Pasal 4 Belanja daerah Pasal 5 Pembiayaan daerah Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023
10

pembentukan badan/organisasi - struktur organisasi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Bone; b. bahwa untuk melakukan penyesuaian Organisasi Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bone, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 1);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bagian Tata Usaha terdiri dari: 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. d. Bidang Perijinan dan Non Perijinan; e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian; f. Bidang Pengaduan; g. Bidang Evaluasi dan Pelaporan; h. Tim Teknis; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
7 halaman

retribusi

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bone

ABSTRAK:

Dalam rangka menata, mengelola serta mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana publik berupa tempat rekreasi dan tempat olahraga yang sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial; Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat inI.
1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan 4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA KABUPATEN BONE

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2007.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat inI.
14 HALAMAN

hak asasi manusia

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK:

a. bahwa manusia merupakan mahluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak, kewajiaban, peran dan kedudukan yang sama untuk hidup dan menjalani kehidupannya tanpa terkecuali teermasuk penyandang disabilitas; b. bahwa penyandang disabilitas di daerah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum dapat terpenuhi secara ideal sehingga untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan haknya perlu ada pengaturan terkait penyandang disabilitas.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 10. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 11. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 12. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029); 13. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 15. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. 16. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 22 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 20. Peraturan Perintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan; b. ketenagakerjaan; c. kesehatan; d. sosial; e. seni, budaya, pariwisata dan olah raga; f. politik; g. hukum; h. aksesibilitas; i. penanggulangan bencana; dan j. keagamaan; k. tempat tinggal yang layak; l. rehabilitas; dan m. hak pendataan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
39 halaman

PAJAK RESTORAN

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Restoran

ABSTRAK:

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1998 seri A Nomor 2 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini;
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 04 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingk
PAJAK RESTORAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2009.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran
11 halaman

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.