Pencarian Peraturan

SUSUNAN OROANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERA.NOKAT DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Dcsa perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Susunan Organisasi dan Tata KeIJa Pemenntah Desa dan Perangkat Desa;
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); 4. Undan g-U ndang Nom or 23 T ahu n 201 4 t entang Pe m en ntahan D a e rah ( Lem ba ra n Ne gar a Republ i k I n dones ia T ahun 2014 Nom or 244, T arn bahan Lem ba ra n Ne gara Repub li k I ndones ia Nom or 558 7), S ebagaiman a te l ah di uba h be be rapa kal i t e rakhi r dengan Undan g- T ahun 2015 t e ntang Perubah an Kedua Nom or 23 T ahun 2014 t e nta ng D a e rah ( Lem baran Negara Repub l i k Un dan g Nom or 9 Unda ng-U n dan g Pe m erintahan I ndone si a T ahun 2014 Nom or 58, T arn bahan Lem baran Negara Republi k I ndone si a Nom or 56 79); 5. Perat uran Pe m erinta h Nomor 43 T ahun 2014 t e ntan g Desa ( Lem ba r an Negara Re pub lik I ndones ia T ahu n 2014 Nomor 1 2 3, T arn bahan Lembaran Negara Repub hk I n dones ia Nom or 4587) Se bagaimana t e l ah di ubah dengan Perat ura n Pemerintah Nom or 47 T ahu n 201 5 te ntan g Perubahan Ata s Perat uran Pe me rintah Nom or 43 T ahun 2014 t e ntan g Perat uran Pelaksan a a n Un dan g-U ndan g Nom or 6 T ahun 2014 t e ntan g De sa ( Le mbaran Negara Repub li k I n dones i a T ahun 2015 Nom or 1 5 7, T arn bah an Lem baga Negara Repub l i k I ndones i a Nom or 5717 ) ; 6. Pe ra turan Pem erintah Repub l i k I ndones ia Nom or 60 T ahun 2014 t e ntang D ana De sa Yang Be rs umber D ari An ggaran Pe nda patan D an Be lanj a Negara ( Lem ba r an Negara Republ ik In dones i a T ahu n 2014 Nomor 1 6 8, T ambaha n Lem baran Negara Republ i k In dones i a Nom or 5558) sebagaiman a t elah dt ubah de nga n Pe ratu ran Pe m erinta h Republ i k I n dones i a Nom or 22 T ahun 2015 t en ta ng Perubahan Ata s Per a turan Pe m erintah Nom or 60 T ahun 2014 T e ntang D an a Desa Yan g Bers um ber D an Angga ran Penda patan D an Be \ an j a Ne gar a { Lembaran Negara Repubhk In dones i a T ahu n 201 5 Nom or 88, T ambahan Lem ba ra n Negara Re pub li k In dones i a Nomor 56 94); 7. Pe ra turan M e nteri Dala m Nege ri Nom or 1 2 T ahu n 2007 t entan g Pedom an Penyus una n da n Pe nda yagun a an D ata Profi l De sa dan Kel urah an ; 8 . Peratu r a n Me nte ri Dalam Ne g eri No m or 1 1 1 Ta h un 2014 te n tang Ped o m an T e knis Peratu r an d i Dc sa ( Se ri ta Ne gara Re pu blik I ndo n e sia Tahun 2 0 14 Nom o r 2091 ); 9. Peratu r a n Me nte ri Da lam Ne g eri No m o r 114 Tahun 2014 te ntang Ped oman Pe m bang u nan Dc sa ( Seri ta Ne ga ra Re pu bhk I nd on e sia Tahun 2 014 Nom o r 2 094 ); 1 0. Peratu r an Me n te ri Dalam Ne g e ri No m o r 8 0 T ah un 2015 te ntang Pem be ntu kan Prod uk Hukum Da e rah ( Seri ta Ne gara Re pu blik I nd o ne sia T ah un 2015 Nom o r 203 6) ; 1 1. Pe ratu ran Mente ri Da lam Ne g e ri No m o r 8 4 Tahun 2 015 te ntan g Sus unan Orga nisa si d an T a ta Ke rj a Pe m e ri ntah Dc sa ( Serita Ne gara Re publik I ndo n e sia T ahun 2016 No m o r 6); 1 2. Pe ratu ran Da e rah Nom o r 13 Tahun 2014 te n tang Pe m be n t u kan Prod uk Hukum Da e rah ( Le m baran Da e rah Ka b upa te n Bo n e Tahun 2 014 No m o r 13, Tam bahan Lem ba ran Da e rah Ka bu pa ten Bo n e No m o r 1 1 ); 1 3. Peratu ran Da e rah No m o r 3 Tahun 2 015 te ntan g Penga n gk a tan d an Pem ber h e ntia n Peran gk a t Dc sa. ( Le m baran Da e rah Ka b u pa ten Bo n e T ah un 20 15 Nom o r 3 , T a m baha n Le m baran Da e rah Ka b upa te n Bo ne No m or 3 1 ;
BAB! KET E NT UAN UMUM BA B II S TRUK TU R OR GA N I S A S I , TIJ G A S , D A N F UNGS J B AB [JI JE N IS D ESA B AB I V KETEN TU AN PEN U TU P

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
NOMOR 5 TAHUN 2016
14

PERATURAN PELAKSANMN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan) Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (3),Pasal 13 ayat (3), dan Pasa.1 20 ayat (4) Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang·Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepa.1a Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Serita Negara Repubbk Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 12. Pera tu ran Daerah Nomor 13 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 1); 13. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor l I; 14. Peraturan Oaerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sadan Permusyawaratan Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 2 ); 15. Peraturan Oaerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 3 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB JI PERANGKAT DESA BAB Ill SYARAT CAWN PERANGKAT DESA BAB IV MEKANISME PENOANGKATAN BABV KEKOSONOAN JABATAN PERANOKAT DESA BAB VI UNSUR STAF PERANOKAT DESA BAB VII PAKAIAN DINAS DAN ATR1BUT PERANOKAT DESA BAB VIII EVALUASI PERANGKAT DESA BABIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BABX KETENTUAN PERALIHAN BABX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2016.
NOMOR 14 TAHUN 2016
12

PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENEYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE. 2 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi. sehubungan dengan kebijakan pemerintah atas, penurunan tarif sebesar 5% untuk tarif angkutan penumpang umum antar kota, antar provinsi (AKAP) Kelas Ekonomi dan tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi, yang berlaku terhitung dari 15 Januari 2016 dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif · angkutan umum (angkot dan angdes) yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten Bone; b. bahwa sesuai basil rapat dengan Organda Kabupaten Bone pada tanggal 11 .Januari 2016 di kantor Dinas 'perhubungan Kabupaten Bone , terkait Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Bone;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i 959 • Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang � Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Perianggungan Wajib Kecelakaan Penumpang { Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 137 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 2720); 3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721); 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
BABI KETENTUAN UMUM BAB II BESARAN TARIF PENUMPANG BAB Ill PELAYANAN JASA ANGKUTAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
NOMOR 11 TAHUN 2016
7

TATA CARA P�MBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BONE

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2016/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penghapusan, dan Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan "Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas · Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Ka bu paten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor l); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13); 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2015 ten tang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan _ Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Ka bu paten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 47);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB Ill PENGHAPUSAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH BAB IV PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI BABV PENDELEGASIAN PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN,PENGURANGAN,PEMBEBASAN,PENGHAPUSAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI BABVI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI BAB VII KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
NOMOR 9 TAHUN 2016
17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 1 1, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang lnisiasi Menyusu Dini dan Air Susu lbu Eksklusif, maka perlu membentuk Pcraturan Bupatl tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang lnisiasi Menyusu Dini dan Air Susu !bu Eksklusif;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4235); ' • 2 • 6. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonior 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kcclua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran NPegara Republik Indonesia Nomor 3866); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); • 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. . ' . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk fndonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu !bu Eksklusif ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); Pemturan Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Bersarna Menteri Negara Pemberda,yaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/Xll/2008; Nomor PER 27 /MEN/Xll/2008; dan Nomor 777 /Menkes/PB/Xll/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu !bu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/Per/Xll/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/Menkes/Per/Vl/ 1989 tentang Pendaftaran Makanan; Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23/Menkes/SK/1/1978 tentang Pedoman Cara Produksr Yang Baik Untuk Makanan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 237 /Menkes/SK/IV / 1997 ten tang Pemasaran, Pengganti Air Susu !bu; Keputusan Menteri Kesehatan Repubhk Indonesia Nomor 450/Menkes/SK/IV /2004 ten tang Pemberian Air Susu lbu Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu !bu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Se Iatan Tahun 20 IO Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256); Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 68 Tahun 2011 ten tang Pelaksanaan Pera tu ran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu lbu Eksklusif (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 68); ·•· 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor I); 31. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang lnisiasi Menyusu Dini dan Air Susu lbu Eksklusif (Lembarari Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bone Nomor 6)
Menetapkan MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANO PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF BAB I KETENTUAif UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelcnggam Pcmerintah daerah. 2. Kabupaten ada1ah Kabupaten Bone 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Dinas Kesehatan ada\ah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone 5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan secara profestonal. 6. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai kewenangan masing-masing dalam hal pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan. 7. Air Susu Tbu yang selanjutnya dismgkat ASI, adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ihu. 8. Air Susu lbu Eksklusif yang selanjutnya disebut AS! Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahrr sampai usia 6 (enam) bulan. 9. Kolostrum adalah air susu ibu yang ke\uar pada hari pertama sampai han keempat setelah bayi lahir. JO. Susu F'ormula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. 11. lnstitusi Pelayanan ada\ah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes, poskesdes, puskesmas, Puskesmas pembantu, rumah bersalin, balaj pengobatan dan rumah sakit. 12. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk. 13. lnisiasi menyusu dini selanjutnya disingkat /MD adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. 14. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu lbu Eksklusif. 15. Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu lbu Eksklusif. .,. 16. Orang adalah orang perorangan. 17. Sadan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, tcrus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18. Tempat kerja adalah ruangan baik terbuka maupun tertutup sebagai tempat orang bekerja untuk menghasilkan barang at.au jasa. 19. Pemberi kerja adalah tiap orang dan atau badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan daJam bentuk Jain yang halal. 20. Pengelola tempat kerja adalah pemegang hak dan kewajiban yang mempekerjakan tenaga kerja dengan syarat harus memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain. 21. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk kepentingan umum. 22. Pengelola fasilitas umum adalah orang yang mengelolah fasilitas umum. 23. Konseling adalah suatu proses komunikasi antara konselor dan klien yang bertujuan membantu klien untuk memutuskan apa yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah yang dialami oleh klien berkenaan dengan kesulitan dalam menyusui. 24. Konselor adalah orang yang memberikan konseling. 25. Konselor menyusui/Konselor ASI adalah orang yang te\ah mengikuti pelatihan konseling menyusui dengan pelauhan standar World Health Organization (WHO) / United Nation International Children Education Fund (UNICEF140 (empat puluh) jam. 26. Klien adalah orang yang menerima jaea pelayanan konseling metiputi ibu harml, ibu bersalin ,ibu nifas dan atau ibu menyuaur, tennasuk suami dan keluarganya. 27. Fasilitator menyusui/ Fasilitator ASI adalah orang a tau Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas yang telah mengikuti pe\atihan fasilitator AS! yang dilaksanakan oleh Dmas Kesehatan Kabupaten dan atau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. 28. Mouvator ASI adalah orang atau kader kesehatan yang ditunjuk dan dilatih untuk memberikan dukungan pemberian ASI-Ekskulsif bagi ibu menyusui dan masyarakat pada umumnya. 29. BBLR adalah singkatan dari Berat Badan Lahir Ringan yang dalam istilah kesehatan disebut Berat Sadan Lahrr Rendah, yaitu bayt dengan berat badan saat lahir kurang dari 2500 gram. 30. KIE adalah singkatan dari Komunikasi, lnfonnasi dan Edukasi. 31. Informed Consent adalah Pereetujuen bebas yang didasarkan atas infonnasi yang diperlukan untuk membuat persetujuan tersebut. 32. BGM adalah singkatan dari Bawah Garis Merah yang terdapat pada grafik pertumbuhan dan perkembangan anak balita di dalam Buku Keschatan lbu dan Anak. 33. Motivator Kesehatan lbu dan Anak adalah orang atau kader kesehatan yang ditunjuk dan dilatih untuk memberikan dukungan bagi kesehatan ibu dan anak dan masyarakat pada umumnya. BABU RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi : 1. Tatacara pemberian dukungan !MD dan ASI Eksklusif; 2. Pemberian ASJ Eksklusif dari Pendonor AS!; 3. Tatacara penyelenggaraan konseling AS! Eksklusif; 4. Syarat dan tatacara pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tcrhadap IMD, pemberian ASI Eksklusif dan susu formula; 5. Syarat dan tatakerja Tim Koordinas1 Kecamatan; 6. Tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat; 7. Tatacara pemberian penghargaan; dan 8. Tatacara pengenaan sanksi administratif. BAB III TATACARA PEMBERIA1f DUKUNGAN DID DAN ASI EKSKLUSlF Passi 3 Pemberian dukungan !MD dan Pcmberian ASI Eksklusrf , dapat dilakukan dengan cam: a. Sosialisaai; b. Fasilitasi; c. Penyediaan waktu menyusui; dan d. Penyediaan tempat menyusui. Pasal 4 (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Keluarga, Masyarakat, Badan Usaha, Pemenntah Daerah dan Instansi lain. (2) Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara : a. Konseling; b. Penyuluhan; c. Ceramah; d. Penyediaan Media KIE; dan e. Metode sosialisasi lainnya. Pasal 5 (I) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disediakan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah dan lnstansi Jainnya. (2) Fasilitaai dapat dilakukan dengan cara menyediakan: a. Ruang Laktasi/Pojok AS!; b. Konselor ASI; c. Fasilitator ASI; dan d. Motivator ASL Pa,al 6 {I) Penyediaan waktu menyusui sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c diberikan oleh Pimpinan dan/atau Pengambil kebijakan pada Pcmerintah Daerah, Sadan Usaha, dan lnstansi lain. (2) Waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan dalam bentuk keputusan oleh pimpinan dan/atau pengambil kebijakan. BAB IV PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DARI PENDONOR ASJ Pa,al 7 Dalam hal pemberian ASI Eksklusif dan pendonor ASI kepada Penerima ASJ harus atas persetujuan tertulis (Informed Concenl) kedua belah pihak. Pasal 8 Pcndonor ASI dan penerima ASI harus terdaftar dalam sistem pencatatan yang diketahui oleh kedua belah pihak. BABV TATACARA PENYELENGGARAAN KONSELING ASI EKSKLUSIF Pasal9 Bagi ibu hamil selama masa kehamilan diberikan konseling menyusui untuk persiapan masa menyusui (laktasi) yang meliputi tentang: a. Pendorongan dan/atau membangun rasa percaya diri ibu; b. Perawatan payudara; c. Inisiasi Menyusu Dini; dan d Makanan bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan janm. Pasat 10 Bagi ibu bersalin dan/atau nifas diberikan konseling tentang: a. Cara menyusui yang baik dan benar; b. Mengatur posisi bayi untuk mempero!eh AS!; dan c. Menciptakan terjalinnya kasih sayang (bonding) antara ibu dan anak. Pasal I I Da\am hal persalinan dan/atau nifas dimana kondisi ibu tidak dalam keadaan norma1/dengan indikasi medis maka dranjurkan bayi tetap diberi AS! yang diperah dengan menggunakan alat pemerah AS! dan atau nasogastrotube serta konseling untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seperti : a. lbu dengan payudara bengkak; b. lbu dengan puting susu yang terbenam; c. lbu dengan payudara yang tidak bisa mengeluarkan AS!; d lbu dengan bayi yang lahir belum cukup bulan; e. lbu dengan kondisi bayi yang di vacum; f. !bu dengan bayi berat badan lahir kurang dari 2500 gram; g. !bu dengan bayi lahir kepala membesar (hydrocephalus); h. !bu dengan bayi lahir lidah pendek (prenulum); i. [bu dengan bayi lahir yang di inkubator; dan . ' . j. !bu dengan bayi kcmbar. Pasal 12 Oalam melaksanakan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal IO dan Pasal 1 1, tcrdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi antara konselor dan klien yaitu : · a. Konselor harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan konseling termasuk dalam berkomunikasi dengan klien; b. Konselor harus mampu memahami dan membantu klien dalam memutuskan permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan kesulitan dalam menyusui; dan c. Konselor harus rnampu membangun rasa percaya diri dan memberikan dukungan kepada klien untuk mengatasi masalah menyusui yang dihadapi. BAB VI SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENOENDALIAN TERHADAP IMO , PEMBERIAN ASJ EKSKLUSIF DAN SUSU FORMULA Pasal 13 (I) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pclakaanaan IMO dan pcmberian ASI Eksklus1f (2) Pembinaan pelaksanaan !MD dan pemberian AS! Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat II) dilakukan dengan : a. Advokasi tcntang peningkatan pelaksanaan !MD dan pemberian ASI Eksklusif; b. Sosialisasi dan kampanyc peningkatan pelaksanaan IMD dan pembcnan AS! Eksklusif kcpada scluruh komponcn masyarakat; c Peleuhan dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang IMD dan AS! Eksklusif; d. Pelaksanaan koordinasi mc\alui pertemuan berkala dengan Kabupaten dan Kecamatan beserta unsur terkait lainnya; dan e. Berperan aktif dalam melakukan fasilitas kepada Kecamatan dan Desa atau Kelurahan dalam peningkatan pelaksanaan !MD dan pembcrian ASI Eksklusif. Pasal 14 (1) secara Pemcrintah Daerah mendorong keharusan pemasangan papan infonnasi Jcngkap tentang manfaat pelaksanaan !MD , pemberian ASI Eksklus,f dan 10 (sepuluh) Jangkah menuju kebcrhasilan menyusui pada setiap institusi pelayanan kesehatan dan/atau persalinan. (2) Pemasangan pa pan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditcmpatkan pada lokasi yang mudah diakses/terbaca oleh setiap orang yang bcrkunjung pada lokasi yang mudah diakses/terbaca oleh setiap orang yang berkunjung pada tnstuuet pelayanan kesehatan dan/atau persalinan masing-masing. Pasal 15 {I) Pemcrintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan JMD , pemberian ASI Eksk\usif dan/atau susu formula terhadap institusi pelayanan persalinan dan/atau penolong persalinan. . ' . (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengawas yang secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten . (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang anggotanya terdiri atas: a. Dinas Kesehatan Kabupaten; b. lnspektorat Kabupaten; · o. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten; d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten; e. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAOI); f. lkatan Bidan Indonesia (181); g. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten; h. lkatan Dokter Indonesia (!DI); i. Tim Penggerak PKK Kabupaten ; j. F'orum Kabupaten Sehat ; k. Unsur Tenaga Ahli; dan I. Unsur lainnya yang dipandang perlu. (4) Pengawasan terhadap: a. Tenaga kesehatan; b. Penyelenggara pe\ayanan kesehatan; c. Penggunaan susu formula di mstitusi pclayanan persa.linan hanya pada ibu dan bayi yang tidal< menyusu eksklusifdengan indikasi medis; d. Pemasangan ikJan susu formula; e. Penerimaan hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program IMO dan pemberian ASI EkskJusif; f. Pemberian dan promosi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program IMO dan pemberian ASI Eksklusif; dan g. Perlindungan terhadap hak ibu melahirkan untuk menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan IMO dan pemberian ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. (5) Dalam hal penyelenggaraan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim melakukan koordinasi pengawasan yang meliputi: a. lnstitus1 Pelayanan Kesehatan dan/atau persalinan dalam Jingkup Pemerintah Daerah; dan b. Pemerintah Kecamatan melalui Tim Koordinasi Kecamatan masingmasing sesuai dengan kewenangannya. (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi untuk penjatuhan sanksi administratif yang menjadi kewenangan Tim Koordinasi Kabupaten dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dunaksud pada ayat (4). (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten . BAB VD SYAR.AT DAR TATAKERJA TIM KOORDINASI KECAMATAR Pasal 16 (1) Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Koordinasi Kecamatan. (2) Pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) difasilitasi oleh Camat. (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Kecamatan terdiri dari keterwakilan Tokoh - 10- Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan. (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Koordinasi Kecamatan, adalah: a. Pereonil yang dianggap peduli terhadap kesehatan lbu dan Anak; b. Berusia minimal 20 tahun pada saat pengangkatan sebagai anggota tim; dan c. Jumlah anggota Tim Koordinasi yang dimaksud dalam Pasal 16, masing-masing diwakili 1 (satu) orang. Pasal 17 ( 1) Masa kerja Tim Koordinasi Kecamatan untuk setiap per:iode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun; dan (2) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dipilih kembali. Pasal 18 Dalam menjalankan tugasnya, Tim Koordinasi melakukan kegiatan meliputi : a. pertemuan secara berkala, minimal l(satu) kali dalam 3 (tiga) butan; b. menyusun program kerja sesuai dengan periode kepengurusannya; c. melakukan sosia1isasi tentang IMD dan AS! Eksklusif secara rutin; d. melakukan pengawasan terhadap peredaran susu formula; e. melakukan monitoring terhadap cakupan pelaksanaan JMD dan pemberian ASI Eksklusif; f. membuat \aporan secara berkala yakni minimal l(satu) kali dalam 3(tiga) bulan; dan g. mengikutr rapat evaluasi yang dilakukan o\eh Tim Kabupaten. Pasal 19 Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f paling kurang bertat tentang : a. Hasil pelaksanaan kegiatan dalam 3(t1ga) bulan; b. Cakupan pelaksanaan IMO dan pemberian ASI Eksklusif; c. Jumlah kasus Balita yang BGM (Bawah Garis Merah); dan d. Kendala-kendala da1am pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi. Pasa\ 20 Dalam kedudukannya sebagai anggota Tim Koordinasi Kecamatan , Kepala Desa dan Lu rah juga diwajibkan : a. Menunjuk motivator ASI minimal 3 [uga] orang, dan b. Mengakufkan kelompok masyarakat peduli !bu dan Anak (Motivator KIA) BAB VIII TATA CARA PELAKSAft'AAN PERAif SERTA MASYARAKAT Pasal 21 (I) Masyarakat berperan serta baik secara perorangan maupun kelompok untuk mendukung keberhasilan program pelaksanaan !MD dan pemberian AS[ Eksklusif. (2) Pe ran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan melalui: {2) Peran scna masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) drtaksanakan melalui : a. Pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif; b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan IMD pemberian ASI Eksklusif; c. Pemantauan dan evalu<lsi pelaksanaan program pelaksanaan IMO dan pemberian ASI Eksklusif; dan/atau d. Penyediaan waktu dan ruang bagi ibu dalam pelaksanaan IMO dan pemberian ASI Eksklusif. BAB IX TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAA.N Pasal 22 Pemberian penghargaan dilakukan minimal sekali dalam setahun Pasal 23 Kriteria bagi personal dan institusi yang dianggap memiliki komitmen terhadap pelaksanaan IMO dan AS! Eksklusif antara lain: a. Memiliki F'asibtas tempat menyusui /Ruang laktasi/Pojok AS! scsuai dengan Standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah; b. Pimpinan lnstitusi yang memberikan kebijakan khusus bagi ibu yang menyusui; c. lnstitusi Pelayanan Kesehatan yang melakukan IMO bagi seluruh persahnan normal; d. Pimpinan bagi penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang membatasi peredaran susu formula; dan e. Personal yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasa\ 24 (I) Tim penilai untuk pemberian penghargaan duetapkan melalui Surat Keputusan Bupati; (2) Unsur Tim Penilai minimal terdiri dari beberapa orang yang merupakan perwakilan dari : a. Dinas Kesehatan; b. Tim Penggerak PKK Kabupaten ; c. lkatan Dokter Indonesia (ID!); d. lkatan Brdan Indonesia (!BI); e. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi); f. F'orum Kabupaten Sehat; g. Akademisi ; dan h. Lembaga Swadaya Masyarakat. · 12. BABX TATACARA PENGENAAN SANKSJ ADMINISTRATIF Pasal 25 Pelanggaran yang dilakukan tiadan usaha terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang JMD dan ASI Eksklusir, dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam hal tidak memberi dukungan waktu dan fasilitas menyusui maka dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; c. Dalam hat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan d. Dalam hal denda scbagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalain waktu paling Jama I (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. Pasal 26 Pelanggaran yang dilakukan pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum terhadap Pasal 9 ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMO dan ASI Eksklusir, dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam ha! tidak menyediakan fas11itas tempat menyusui dan/atau tempat memerah ASI (ruang Jaktasi) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tldak diindahkan dalam waktu pahng lama 4 (empat) bulan, maka dikenakan sanksi peringatan tertulis; c. Dalam ha! peringatan tertulis sebagaimane dimaksud pada huruf b tidak dlindahkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan d. Dalain hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat yang berwenang. Pasa\ 27 Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan terhadap Pasal 10 ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang !MD dan ASI Eksklusif, dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Dalam hal tidak melaksanakan prosedur tetap persalinan normal, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, drkenakan sanksi berupa peringatan tertulis; c. Dalam hal teguran tertuhs sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua), maka djkenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); · 13. d. Dalarn hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama I {sa.tu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurur b meliputi tenaga kesehatan atau tenaga lain pada institusi pelayanan persa.1inan bersangkutan. Pasal 28 Pelanggaran yang dilakukan institusi pelayanan persa.1inan terhadap Pasa.1 1 I ayat (I) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMO dan AS! E:ksklusif, dikenakan sa.nksi sebagai berikut: a. Dalam hal tidak menyelenggarakan konseling tentang manfaat dan perlunya IMO dan AS! E:ksklusif bagi bayi secara berkala, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertuhs sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikarenakan sanksi berupa peringatan tertu\is; c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,· (lima puluh juta rupiah); d. Dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling Jama 1 {satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan e. Dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan persalinan bersangkutan. Pasal 29 Pe\anggaran yang drlakukan institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan terhadap Pasal 12 ayat ( l J , ayat (2) dan ayat (3) Pera tu ran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMD dan ASI E:ksklusif, drkenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam hal tidak menyediakan komunikasi, informasi dan edukasi (KJE:J tenta.ng manfaat IMO, tidak membenkan kesempata.n JMD kepada ibu bersalin, tidak memberikan kesempatan dan membantu ibu dan bayi melakukan !MD dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada hurur a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan/atau sanksi administrasi lrunnya sesuai ketentuan yang berlaku, c. Dalam hal teguran tertulis eebaga.mana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan dalam waktu paling Jama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); d. Dalam hal denda sebagrumana dimaksud pada huruf d tidak dundahkan dalam waktu paling Jama I (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin praktek; dan e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan bersangkutan. .. • 14 · Pasal 30 Pelanggaran yang dilakukan institus1 pelayanan persalinan dan/atau penolong persalinan terhadap Pasal 13 ayat (I) dan ayat (2) Pcraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMO dan AS! Eksklusif, dikenakan sanksr sebagar berikut : a. Dalam ha! tl.dak menye!enggarakan rawat gabung ibu dan bayi sepanjang tidak ada kontraindikaer mutlak, dan tidak membantu ibu melakukan pemberian kolostrum dikenakan sanksi berupa teguran tertuhs; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan/atau sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; c. Waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima pu\uh juta rupiah); dan d. Oalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diindahkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan, maka drkenakan sanksi berupa pencabutan iztn praktek, e. Penegakan sanksi sebagaimana dnnaksud pada huruf a dan huruf b meliputi institusi pelayanan kesehatan dan penolong persalinan bersangk.utan. Pasal 31 Pe\anggaran yang dilakukan o\eh tenaga kesehatan dan badan usaha terhadap Pasal 15 ayat {2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014 tentang IMD dan AS! Eksklusif, drkenakan sanksi sebagai berikut : a. Dalam hal mempromosikan susu formula secara langsung pada; rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, rumah tangga, kantor (pemerintah dan swasta), balai pengobatan, ru.mah bersalin, dokter praktek, dan bidan praktek swasta (BPS) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis; b. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa penngatan tertuhs, dan/atau lainnya sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; c. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huru.f b tidak diindahkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka dikenakan sanksi beru.pa denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah); d. Dala!n hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan dalam waktu paling lama I (satu) bulan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin; dan e. Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi tenaga kesehatan dan badan usaha yang bergerak dibidang usaha susu formula. Pasal 32 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasa.1 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasa.1 32 dilakukan oleh pejabat yang berwenang. • lS • Pasal 33 (II Kata tidak diindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa\ 26 sampai dengan Pasal 32 adalah manaka\a tidak ada upaya nyata tenaga kesehatan dan/atau badan usaha untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan pe.sal dimaksud sebagaimanajangka waktu pada pasal-pasal tersebut diatas; (2) Penentuan tenggat waktu 8ebagaimana dimaksud pada ayat (\) didasarkan pada tingkat kelayakan untuk dapat mempcrbaiki atas dasar itikad baik. BAB XI PENUTUP Pasal 34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
15

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bone,
L Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2,. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 TentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)s�bagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4090); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2004 · ten tang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tel;ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penzelolaan Keuanzan Daerah: Menetapkan 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 10) sebagiaman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kebupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor: 7 Tahun 2015 Ten tang Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7); 17. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 41); 18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
NOMOR 6 TAHUN 2016
5

BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAK HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI KABUPATEN BONE

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2016/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAK HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok di Kabupaten Bone Tahun 2016;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempa.t Atas Undang-Undang Nomor 6 TahW1 1983 tentang Ket.cntuan Umum dan Tata Cara Pcrpajakan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta.mbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemcriksaan Pcngclolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Ta.mbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Scbagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pemben'tukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri OaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 tentang tata cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07 /2015; 12. Peraturan Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lcmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273); 13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52); 14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petuajuk Teknis Pemarnfaatan Pajak Rokok;
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI KABUPATEN BONE. BABI KETENTUAf',l UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Pajak Rokok adalah pajak yang dipungut atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. 5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun. 6. Dana bagi hasil Pajak Rokok adalah dana bagi hasil Penerimaan Pajak Rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan dana bagi hasil pemungutan Pajak Rokok. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara pemanfaatan dan penggunaan hasil pemungutan Pajak Rokok BAB III PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAKROKOK Pasal 3 Penggunaan dana bagi hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk : a. pelayanan kesehatan; dan b. penegakan hukum. Pasal 4 (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a dapat berupa : a. bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu; b. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan; c. penyediaan sarana khusus bagi perokok (smoking area); d. kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok; e. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan atau I, kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan kesehatan masyarakat. (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa : a. Penyusunan dan penataan produk hukum Daerah mengenai penanggulangan bahaya merokok; b. penegakan aturan larangan merokok di tempat• tempat tertentu; c. penegakan sanksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan atau d. kegiatan pemberantasan peredaran cukai rokok illegal; (3) Besaran dana bagi hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati. BAB IV ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK Pasal 5 (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah. (3) Total Alokasi Pajak untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pernbagian sebagai berikut: a. paling rendah 90% (Sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan; dan b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum. (4) Alokasi Pajak Rokok pada ayat (1) Tahun Anggaran 2014, dengan rincian Alokasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BABV TIM ASISTENSI Pasal 6 (1) Pemanfaatan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perlu dilakukan asistensi atas alokasi pemanfaatannya . (2) Bupati membentuk Tim Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI PEMBINMN DAN PENGAWASAN Pasal 7 {IJ Pembinaan atas penggunaan alokasi dana bagi basil pcnerimaan Pajak Rokok dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan pcraturan pcnmdang·undangan yang berlaku. pcnerimaan Pajak Rokok dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan pcraturan pcnmdang·undangan yang berlaku. (2) Pcngawasan atas pcnggunaan atokasi dana bagi hasil pcnerimaan pajak rokok dilakukan oleh Bupati atau pcjabat yang ditunjuk. (3) Bupati atau pcjabat yang ditunjuk wajib melaporkan basil pcmbinaan dan pcngawaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun kepada Gubcrnur atau Dinas yang menangani Pajak Rokok. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
7

$TANDAR QPERA$IQNAL PRQ$ED1JR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi aparatur yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ,... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik '�" Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Oraganisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; 1 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Ka bu paten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4); . ., Menetapkan : 20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone/'Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 2 1. Peraturan Bupati Bone Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone; 22. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non · Perizinan di Kabupaten Bone; 23. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone; 24. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2015 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
BABI KETENTUAN UMUM BASii MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP PELAKSANAAN SOP BABIV JENIS DAN BAGAN (Flow Chart} STANDAR OPERASIONA BABV MONITORING DAN EVALUASI BABVI PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN AB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 55 TAHUN 2015
16

KEBUTUHAN DAN BARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2015/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016; b. bahwa untuk rneningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk; c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan agar dalam pelaksanaan menetapkan subsidi pupuk dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2016 pada setiap kecamatan di Kabupaten Bone; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 14. Undarig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593); 16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ SR.140/10/2010 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491); 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ SR.140/8/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT. 160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk; 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); · 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Behan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662); 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366); 27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/ SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahuri Anggaran 2015. 29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
BABI KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB Ill ALC>KASI PUPUK BERSUBSIDI BABIV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BABV PENGAWASAN DAN PELAPORAN BABVI PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN BAB VII TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN SANK BABIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 54 TAHUN 2015
19

MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2015/NO.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dibidang . pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone agar pelayanannya menjadi cepat, mudah, sederhana, transparan dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya mekanisme dan pengaturan dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959. 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas ','Clari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang U saha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ',q'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 ten tang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1); Koordinasi 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 17. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13); 18. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor ); 19. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BABIV PENOLAKAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN IZIN BABV MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG (Herregistrasi) BABVI PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB VII FORMULIR, REKOMENDASI, FORMAT IZIN DAN PERSYARATAN IZIN BAB VIII PEMBIAYAAN BABIX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI BABX KETEIITUAN PER.ALDIAll BABXI KETEIITUAN PEIWT

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2015.
NOMOR 52- TAHUN 2015
20

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT