Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 52 Tahun 2015

MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BABIV PENOLAKAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN IZIN BABV MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG (Herregistrasi) BABVI PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB VII FORMULIR, REKOMENDASI, FORMAT IZIN DAN PERSYARATAN IZIN BAB VIII PEMBIAYAAN BABIX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI BABX KETEIITUAN PER.ALDIAll BABXI KETEIITUAN PEIWT

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 52 Tahun 2015 tentang MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

17 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2015

Tanggal Berlaku

17 Desember 2015

Sumber

BD.2015/NO.40

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 301 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2015/NO.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dibidang . pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone agar pelayanannya menjadi cepat, mudah, sederhana, transparan dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya mekanisme dan pengaturan dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959. 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas ','Clari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang U saha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ',q'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 11. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 ten tang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1); Koordinasi 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9); 17. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 13); 18. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor ); 19. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BABIV PENOLAKAN PENERBITAN DAN PENCABUTAN IZIN BABV MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG (Herregistrasi) BABVI PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB VII FORMULIR, REKOMENDASI, FORMAT IZIN DAN PERSYARATAN IZIN BAB VIII PEMBIAYAAN BABIX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI BABX KETEIITUAN PER.ALDIAll BABXI KETEIITUAN PEIWT

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2015.
NOMOR 52- TAHUN 2015
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 52 Tahun 2015

MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BONE

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT