Pencarian Peraturan

cara pembagian dan rincian penetapan dana desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, https://bone.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun ANggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional maka Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 019 Nomor 220); 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384); 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahu. 2020 Nomor 377); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
Perubahan Peraturan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020
14 Halaman

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENdAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2017/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 95 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengalokasian dana Kegiatan Lanjutan/Utang Kegiatan dan penyeauaian alokasi dana Kegiatan Tahun 2017, maka perlu melakukan Perubahan Angga.ran mendahului APBD·Perubahan Tahun 2017; b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone ten tang Perubahan etas Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
I. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 { Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 3. 'Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 ); 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 �omor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlic Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor 4400); 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Si stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republlic Indonesia Nomor 5049); 10. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pcngawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13. f'eraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan At.as Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot.a Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540 J; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tent.ang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tent.ang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerint.ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pen.tbahan at.as Peraturan Pemerint.ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Jnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tent.ang Pedoman Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tent.an& Sistem Pengendalian lntem Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 11'.enetapkan 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10· Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2016 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 14) ; 29. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata cara Revisi Anggaran (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2012 Nomor l); 30. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 ( Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95).
Mltllt1TUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANO PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2017. Paw I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95} diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : I . Pendapatan a. Semula b. Bertambah/(Berkurang} Rp. 2,130,544,394,000.00 Rp. 0.00 Jumlah Pende.patan setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Bela.aja setelah Perubahan Rp. 2,142,597,322,000.00 Rp. 46,965,767,747.00 Rp. 2,130,544,394,000.00 Rp. 2,189,563,089,747.00 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Belanja setelah Perubahan b. Pengeluaran 1. Semula Rp. 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 35,100,000,000.00 46,965,767 ,747.00 23,047,072,000.00 0.00 Rp. Rp. Rp. (59,018,695, 747 .00) 82,065,767,747.00 23,047,072,000.00 Jumlab Pembl&yu.n Jf•to .. telah Perubahao ,R;;••·:....-a•a•,o. ""-&1 0,.•a•a•aa• •.:.;,;;OO· ;;... SIN. leblb pemblayaan angan.o tahuo berke-•n .. telab Perubahan ,ReP•·:.... o""00. "'- 2. � Rincian perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur dalam lam pi ran Pera tu ran ini. 3. Lampiran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l merupakan bagian yang tidak terpiaahkan dari Peraturan ini. Pasal II Peraturan ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berit.a Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
9

PERUBAHAN ATAS PERATURAl'f BUPATI BONE NOMOR 10 T.t\HUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS

ABSTRAK:

: a. bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, maka perlu mengatur hal - hal yang berkenan dengan perjalanan dinas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pcgawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ReJlllblik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang k!eu� Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun �3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lerobaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421) ; -2- 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent:ang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 16. 17. 1.8. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota OPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057); Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negcri Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8).
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil, pegawai Tidak Tetap dan Non di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 100 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1). Perjalanan Dinas jabatan oleh pelaksana SPD dilakukan sesuai dengan perintah atasan pelaksana SPD yang dituangkan dalam surat tugas. (2). Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh; a. Untuk pimpinan dan Anggota DPRD, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan untuk SPPD ditandatangai oleh Sekretaris DPRD; b. Untuk Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Asisten; c. Untuk lingkungan SKPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) dan SPPD ditandatangani oleh Pimpinan SKPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
NOMOR 25 TAHUN 2018
3 Halaman

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 690/III/Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XXX.11 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang Penyelenggaraanya di Kabupaten Bone; b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 978 /IV/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada c. Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perlu dukungan Anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2022; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07 /2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah; 29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07 /2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 30. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 690 /111/Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pada Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XX.XII Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022; 31. Peraturan Gubernur Nomor 978/IV/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Bone Tahun 2021 Nomor 6); 35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9); 37. Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3); 38. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor); 39. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 108); 40. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 116 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 117); 41. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 294 Tahun 2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 108)

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2022.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 107 TAHUN 2021
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
10

KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 4. Undang-Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); " 7. Undang-Undang Nomor 3q Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemeberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang U saha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf,, 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repu1i)lc Indonesia Nomor 3102); 10. Per�arr': f>emerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat � Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447}; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447}; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); · 15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes/ Per/x/ 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487 /Kpts/Um/6/ 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Kpts/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelertggaraan Sistem Surveilans Epidemologi Penyakit Menular dan Tidak Menular; 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.602/2/2004 tentang Pemyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) di beberapa Provinsi di Wilay" Republik Indonesia; 22. Keputyfu! ; Menteri Kesehatan Nomor 494/J«'fti�s'/SK/VIIl/2004 tentang Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; � 23. Keputusan , Menteri Kesehatan Nomor 494 /Menkes/SK/VIII/2004 tentang Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor Nomor 03);
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KOMIS! KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 5. Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis adalah unit organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang bersifat non struktural, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas SKPD dalam pengendalian zoonosis di tingkat Kabupaten, yang diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. 7. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara. 8. Wabah Zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi hewan dan/ atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakitzoonotik baru di daerah bebas. 9. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya, atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. 10. Pengendalian · Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI �µ�ATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS .��), /, 1'l "· ,, _ Pasal 2 .• \' Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. ·' Pasal 3 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Bupati. (2) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), secara koordinatif fungsional, teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada gubernur. Pasal 4 Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dengan tujuan untuk : ( 1) Mewujudkan kesatuan langkah yang terpadu dan komprehensif lintas SKPD Daerah/instansi terkait dalam pengendalian zoonosis; (2) Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD Daerah/ instansi terkait dalam pengendalian zoonosis; (3) Percepatan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. Pasal 5 Ruang lingkup pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis Pasal 6 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di · wilayah Kabupaten. , (2) Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis memperhatikan Kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis. Bagian Kedua Keanggotaan I'. /(J,;I ' Pasal 7 Susunan KeanggQ��, K�rhisi Kabupaten Pengendalian Zoonosi terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kah. Bone, Kepala Instansi Vertikal, dan SKPD / unit kerja yang terkait, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Tim Pelaksana Pasal 8 ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat setingkat eselon III dan IV yang mewakili keanggotaan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dan instansi terkait. (3) Tugas tim pelaksana komisi Kabupaten pengendalian zoonosis adalah: 1. melaksanakan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat 3 (tiga); 2. melaksanakan Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis dalam hal terjadi keadaan luar biasa/wabah dan pandemi Zoonosis; 3. melaksanakan hubungan kerja kelembagaan pengendalian Zoonosis; 4. menyiapkan laporan pengendalian Zoonosis Kabupaten; dan 5. tugas lain yang diberikan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dalam rangka pengendalian Zoonosis, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat (1) Untuk Sekretariat Pasal9 kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekretariat yang secara. fungsional dilakukan oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. (2) Tugas sekretariat komisi Kabupaten pengendalian zoonosis adalah : 1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; 2. menyiapkan bahan · penyusunan kebijakan lintas sektor Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; 3. memfasilitasi kegiatan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; dan 4. memfasilitasi penyusunan laporan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; (3) Susunan keanggotai dan tugas Sekretariat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II s� · · ·• g� )::>agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. · � if! ,t: -' , /\ f>"'\' ,\ . . ', .. Bagian Kelima Tata Kerja I \.. , Pasal 10 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dapat mengundang para ahli/pakar, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam sidang sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang. (3) Hasil Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis oleh masing• masing anggota Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dilaksanakan di SKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Para anggota Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis menyampaikan hasil pelaksanaan dan permasalahan yang ada dalam pengendalian zoonosis yang dilaksanakan di SKPD masing-masing guna dibahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. (5) Hasil Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis disampaikan kepada Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. (6) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu• waktu jika diperlukan. Bagian Keenam Hubungan Kerja dan Pelaporan Pasal 11 Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis bersifat koordinatif fungsional. Pasal 12 (1) Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis dalam hal terjadi keadaan Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis, bersifat komando operasional. (2) Dalam hal terjadi keadaan kejadian luar biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis bertindak sebagai Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis di tingkat Kabupaten. (3) Komisi _Kabupaten Pp�g�ndalian Zoo�osi� mengam��l langkah-langkah yang diperlukan d�� 1 mengoordinasikan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoon� .,"tlirtuk menanggulangi wabah zoonosis dan »: , .,, t I � pandemi sebagaimaha dimaksud pada ayat (2). ,r Pasal 13 '------ (1) SKPD Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan basil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Bupati. (2) Bupati menyampaikan laporan pengendalian zoonosis kabupaten di wilayahnya kepada Bupati. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pengendalian zoonosis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis Kabupaten. (4) Bupati menyampaikan laporan pengendalian zoonosis Kabupaten kepada Gubemur dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KETENTUAN LAIN Pasal 15 \_ Masa Kerja Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis berakhir pada akhir bulan Desember 2018. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, koordinasi pengendalian zoonosis oleh tim dan/ atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang telah ada tetap dilaksanakan, dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, koordinasi pengendalian zoonosis beralih kepada Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. f.. . / I ; · � , . ,,, ' BAB VII /, � -�ENTUAN PENlJTUP ,, - ,. Pasal 1 7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Keputusan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku · Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I Agar setiap tahunnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Keputusan Bupati
12

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BONE

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Bone.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 ten tang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 506); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENCEGAHAN KONFLIK BAB III PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK BAB IV KOORDINASI DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK BABV REHABILITASI BAB VI MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PENDANAAN BABIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR TAHUN 2021
11

MEKANISME PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2018/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN DANA TRANSFER DESA DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan penyaluran dana transfer desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bone; b. bahwa berdasarkan pe.rtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan dana transfer Desa di Kabupaten Bone
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3874 ) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersurnber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359); "' 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nornor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 23. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TRANSFER DANA KE DESA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
NOMOR 26 TAHUN 2018
9 halaman

rumah susun

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2009/NO.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rumah Susun

ABSTRAK:

Guna mengantisipasi dampak lajunya pertumbuhan penduduk yang tentunya berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan pemukiman yang layak, serta guna peningkatan dayaguna dan hasilguna tanah bagi pembangunan perumahan maupun bangunan lain sebagai penunjang kehidupan masyarakat, maka perlu mengatur ketentuan pembangunan perumahan maupun bangunan lain dimaksud dengan sistem lebih dari satu lantai, yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki bersama yang merupakan satuansatuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah baik untuk tempat hunian, bukan hunian dan penggunaan campuran dengan memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat; dalam upaya mewujudkan ketertiban kehidupan di lingkungan rumah susun serta guna lebih menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal pemilikan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tk II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Bone .
MENGATUR TENTANG RUMAH SUSUN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
9 halaman

PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, dan akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu; b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar optimal dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan pedoman untuk menata dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan dan Tata Kelola Aplikasi dan Teknologi Informasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone;
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 Ten tang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. U ndang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 4. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Ten tang Penyelenggaraan Sistem clan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6400); 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektroniks Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah; 14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E Government; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri clan pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 1 7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan lnformatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154); 19. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone; 20. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 88);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERENCANAAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI BABV PEMBANGUNAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI BAB VI PENDANAAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 26 TAHUN 2021
21

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.