Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Kesenian di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
pelayanan, serta pembinaan terhadap masyarakat di
bidang kesenian, maka Pemerintah Kabupaten
Semarang melalui kegiatan pada Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah
mengalokasikan bantuan berupa hibah uang kepada
lembaga kesenian ; bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan
dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun
petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 118
Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 52
Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada lembaga Kesenian di
Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 73 Tahun 2017
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak maka
perlu pembangunan dengan mengarusutamakan hakhak
anak
melalui
pengintegrasian
program
kesejahteraan
dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan
daerah khusunya di tingkat Desa yang responsif
terhadap kebutuhan anak; bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu dilakukan
upaya bersama antara Pemerintah Desa, orang tua,
keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin
pemenuhan hak anak sebagai pembangunan Desa yang
layak anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Desa
Layak Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Bupati Semarang Nomor 55 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, indikator desa layak anak, tahapan desa layak anak, tanggung jawab pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua dan keluarga, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 74 Tahun 2017
TEMPAT BERMAIN ANAK DI DESA PINGGIRAN - KEBIJAKAN PENYEDIAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa Pinggiran
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial,
sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya,
khususnya di desa pinggiran yang belum terintegrasi
secara merata dalam penyediaan sarana dan prasarana
tempat bermain anak; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk beristirahat
dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak
yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai
dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi
pengembangan diri ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang
Kebijakan Penyediaan Tempat Bermain Anak di Desa
Pinggiran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan, tanggung jawab pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha, hak dan kewajiban anak, kewajiban orang tua dan keluarga, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 79 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 79
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi disebutkan bahwa untuk
mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek
kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah
membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan
masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan
dan teknologi di daerahnya; bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terarah
dan terpadu yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan pemerintah dan masyarakat, maka perlu
menyusun pembentukan Organisasi, Tata kerja dan
Keanggotaan Dewan Riset Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Dewan
Riset Daerah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan peran, keanggotaan, susunan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 81 Tahun 2017
TAMBAHAN PENGHASILAN - pns - PELAKSANAAN PEMBERIAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara
berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai
tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
perlu diberikan tambahan penghasilan; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pemberian dan kriteria penilaian TPP, pelaksanaan pemberian TPP, PNS yang tidak berhak memperoleh TPP, pelaporan, penganggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2016 dicabut.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengangkatan kepala desa, tugas dan wewenang, hak, kewajiban dan larangan, pemberhentian kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
dan guna menjunjung tinggi harkat dan martabat serta
integritas dan kehormatan dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawab, perlu diatur Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil disebutkan bahwa Pejabat Pembina
Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan Kode
Etik Instansi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 ; Peraturan Bupati Semarang Nomor 72 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, kode etik pegawai negeri sipil, sanksi dan tindakan administratif, tata cara penegakan kode etik PNS, majelis kode etik, terlapor, pelapor/pengadu dan saksi, kode etik pegawai perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 96 Tahun 2017
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sistem jaminan sosial nasional yang diantaranya
berupa Program Jaminan Kesehatan Nasional
merupakan program negara yang bertujuan
memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat pada umumnya dan bidang
kesehatan pada khususnya; bahwa dalam rangka persiapan menuju Program
Jaminan Kesehatan Nasional dan sebagai salah satu
bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang terhadap penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor
58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang
karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penagihan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2016 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 97 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung program
penanggulangan kemiskinan yang salah satunya melalui
peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi warga
masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau terkena
musibah bencana alam, Pemerintah Kabupaten
Semarang memberikan bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa berupa bantuan rehab rumah tidak
layak huni, maka perlu disusun pedoman yang efektif,
sistematik, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari
Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah
Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada,
maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari
Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah
Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari Pemerintah
Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Desa Berupa Bantuan Rehab
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2017 dicabut.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 98 Tahun 2017
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS - PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kabupaten Semarang;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/11/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, UPTD pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, UPTD pada Dinas Kesehatan, UPTD pada DInas tenaga Kerja, UPTD pada Dinas Perhubungan, UPTD pada Dinas Pariwisata, UPTD pada Dinas Pertanian, PErikanan dan Pangan, UPTD pada DInas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, UPTD pada DInas Pekerjaan Umum, kepegawaian, tata kerja, perincian tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008, Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2008, Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2017 dicabut.
19 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
