Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 98 Tahun 2017

Pembentukan Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, UPTD pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, UPTD pada Dinas Kesehatan, UPTD pada DInas tenaga Kerja, UPTD pada Dinas Perhubungan, UPTD pada Dinas Pariwisata, UPTD pada Dinas Pertanian, PErikanan dan Pangan, UPTD pada DInas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, UPTD pada DInas Pekerjaan Umum, kepegawaian, tata kerja, perincian tugas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Semarang
Nomor
98
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Ungaran
Tanggal Penetapan
28 Desember 2017
Tanggal Pengundangan
28 Desember 2017
Tanggal Berlaku
28 Desember 2017
Sumber
BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 98
Subjek
KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STRUKTUR ORGANISASI
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Semarang
Bidang
Halaman ini telah diakses 373 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2017

  2. Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2008

  3. Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan