Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya
Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2023, perlu diikuti dengan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66
Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2022 diubah.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 56 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan
Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Luar Panti pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya resiko sosial
kepada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak
mampu karena orang tuanya meninggal dunia, perlu
memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, piatu,
yatim piatu di luar panti; bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial
kepada anak yatim, piatu, yatim piatu di luar panti yang
sudah direncanakan sesuai Peraturan Bupati Semarang
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah
Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim,
Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan di awal karena adanya kendala
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat
di Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial
kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti
dapat terlaksana dengan menggunakan dana Tambah
Uang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
Semarang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada
Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Anak
Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk belanja bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 56 Tahun 2022
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Semarang
Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan
Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Desa Berupa
Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan
dasar masyarakat berpenghasilan rendah guna
memperoleh kecukupan perumahan yang layak perlu
memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa
untuk kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
bahwa pedoman pelaksanaan pemberian bantuan
keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada
Pemerintah Desa berupa bantuan untuk rumah tidak
layak huni telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Dari
Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah
Desa Berupa Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tata cara
pemberian bantuan untuk rumah tidak layak huni, perlu
menmjau kembali Peraturan Bupati Semarang
sebagaimana dimaksud dalam huruf b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
Berupa Bantuan Untuk Rumah Tidak Layak Huni;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Desa berupa bantuan untuk rumah tidak layak huni beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2017 dicabut.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Gondo Suwarno, telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Semarang Nomor 64 Tahun 2022 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Gondo Suwarno;
bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan yang ada sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang perubahan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gonda Suwarno.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gonda Suwarno
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perwujudan visi pembangunan jangka
menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Bersatu, Berdaulat,
Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri, dengan Semangat Gotong
Royong, berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, membutuhkan
dukungan sinergitas bersama antara Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa dan masyarakat; bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sinergitas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
sinkronisasi antara prioritas dan arah kebijakan Pembangunan
Daerah dengan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang
dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan tema Pembangunan
Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun
perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya
mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten, dan dalam
rangka perencanaan Pembangunan Desa dimaksud, Pemerintah
Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang secara
teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sikronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan
Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang Tahun
2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerha dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa
Bab IV Peran Camat
Bab V Pendanaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Atas Barang Milik Daerah Yang Telah Diasuransikan
ABSTRAK:
a. bahwa setiap kerugian daerah atas barang milik daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera clilakukan penyelesaian tuntutan ganti kerugian;
b. bahwa agar penyelesaian tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah atas barang milik daerah yang telah diasuransikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Atas Barang Milik Daerah Yang Telah Diasuransikan;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomotr 69 Tahun 1992, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 38 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 133 Tahun 2018, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Perda Kab Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Perda Kab Semarang Nomor 4 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksaaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, informasi dan pelaporan, penyelesaian pengembalian kerugian daerah, penetapan kerugian daerah, ketentuan lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif kepada Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan
Pelindungan Masyarakat terhadap pelayanan
masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang
perlu memberikan insentif kepada Satuan
Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Semarang;
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian insentif
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat
dipertanggungjawabkan, perlu menyusun petunjuk
pelaksanaan pemberian insentif kepada Satuan
Pelindungan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian lnsentif Kepada Satuan
Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Semararig Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sasaran dan Kriteria
Bab III Mekanisme Pemberian Insentif
Bab IV Monitoring dan Evaluasi
Bab V Sanksi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2018
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Semarang No. 77 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Semarang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Penyebaran Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Di Wilayah Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan serta ramah lingkungan dalam pemasangan alat peraga dan bahan kampanye pemilihan umum di Wilayah Kabupaten Semarang, maka perlu diatur lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilihan umum di wilayah Kabupaten Semarang;
b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Wilayah Kabupaten Semarang
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, ketentuan sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bergas Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan
sumber daya berupa insentif Rukun Tetangga/Rukun
Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan
dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat
dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti
Uang pada Kelurahan Ngempon, Karangjati, Wujil, dan
Bergaslor di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penggunaan
dana tambah uang untuk insentif Rukun Tetangga/
Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat
Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bergas
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan
penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan
dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/
Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat
Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bergas Tahun
Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, rincian, waktu penggunaan dan tata cara pengembalian sisa dana Tambah Uang untuk insentif RT/RW /LKMK Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bergas Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan konsumen agar memperoleh layanan yang adil, benar dan akurat dalam penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam aktifitas perekonomian, perindustrian, perdagangan maupun kepentingan umum lainnya, perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakain satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
b. bahwa untuk memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang Dan Pengawasan Metrologi Legal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/PER/5/2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pelayanan tera dan tera ulang, kewajiban larangan, pengawasan metrologi legal, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
