PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PINJAMAN DAERAH
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2021/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah, dimana daerah diperbolehkan melakukan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.06/2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan lnvestasi Pemerintah Dalam Pusat Investasi Pemerintah Menjadi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Sarana Multi Infrastruktur maka perlu Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD, UU No. 8 Drt Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 22 Tahun 1973, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERMENKIU No/ 232/PMK.06/2015
Perda ini mengatur tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 1, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rincian Tugas dan Fungsi RSUD Dokter Pirngadi Kota Medan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah maka perlu dibentuk peraturan tentang rincian, tugas dan fungsi RSUD Dokter Pirngadi Kota Medan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU NO. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP NO. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 15 Tahun 2016; Perwal No. 1 Tahun 2017.
Perwal ini mengatur tentang rincian, tugas dan fungsi RSUD Dokter Pirngadi Kota Medan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Peraturan ini terdiri atas 40 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota MEdan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menyatakan "Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan, pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja", maka perlu membentuk Pertaruan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. UU Nomor7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: Convention Nomor 182 Concerning The Probihition and Immediate Action For The Elimination Of The Worth Forms Of Child Labour; UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat KErja, Serikat Buruh; UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional; PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial; PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan; PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang pedoman pelayanan produktivitas; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja; Perda Kota MEdan nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kota medan; Perda Kota Medan nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Prinsip Dasar Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; Penyelenggaraan Pelatihan Kerja; Kelembagaan Pelatihan; Sertifikasi; Legalisasi Sertifikat; Pemagangan; Penyelenggaraan Produktivitas; Peran Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; No.18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2012; PERPRES No. 97 Tahun 2017; PERMEN LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PERDA KOTA MEDAN No. 6 Tahun 2015; PERDA KOTA MEDAN No. 11 Tahun 2016; PERDA KOTA MEDAN No. 15 Tahun 2016.
Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
28
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 8 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022
PENETAPAN - ZONASI - AKTIVITAS - PEDAGANG - KAKI - LIMA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal dari lapangan pekerjaan di Kota Medan perlu mendapat penataan sedemikian rupa demi mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara rupa demi Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melindungi segenap bangsa dengan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa; bahwa pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin pesat dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak terganggunya lalu lintas jalan, keindahan dan kenyamanan, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima; bahwa pemerintah Kota Medan sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pedagang kaki lima melalui Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Drt 1956; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah djubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini membahas tentang KETENTUAN UMUM; ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN; KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL; PENETAPAN ZONASI, LOKASI DAN TEMPAT USAHA PKL; TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL; HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN; PEMBERDAYAAN; KELEMBAGAAN; KERJASAMA DAN KEMITRAAN; PERLINDUNGAN MASYARAKAT; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN SANKSI; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP nomor 24 tahun 2020 tentang pemberian tunjangan hari raya tahun 2020 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, pegawai nonpegawai negeri sipil, dan penerima pensiun atau tunjangan, perlu membentuk peraturan wali kota tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota medan.
UUD Tahun 1945; UU nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah provinsi sumatera utara; uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah; PP nomor 22 tahun 1973 tentang perluasan daerah kotamadya medan; PP nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan.; PP nomor 24 tahun 2020 tentang pemberian tunjangan hari raya tahun 2020 kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasinal indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, pegawai nonpegawai negeri sipil, dan penerima pensiun atau tunjangan; Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah; Perda kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah kota medan; Perda Kota Medan nomor 7 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota medan tahun anggaran 2020; Perwali Kota Medan nomor 1 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah kota medan; Perwali Kota Medan nomor 44 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota medan tahun anggaran 2020
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2019
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambar 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dibahas bersama, perlu membentuk Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Perda Kota Medan No. 7 Tahun 2009; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan No. 8 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Kota Medan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
