Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 189 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 10 Tahun 2017

PEDOMAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERGUB 10_2017.pdf

KEPALA SEKOLAH SMA/SMK - PEMERINTAH PROVINSI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH SMA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

Untuk mendapatkan kepala sekolah yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang memadai perlu ditetapkan pedoman pengangkatan guru sebagai kepala sekolah SMA/SMK.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 Jo. UU No. 13 Tahun 1964; - UU No. 20 Tahun 2003; - UU No. 14 Tahun 2005; - UU No. 5 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - Permendiknas No. 13 Tahun 2007; -Permendiknas No. 28 Tahun 2010; - Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang syarat - syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah, mekanisme pengangkatan kepala sekolah SMA/SMK, masa tugas, pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja kepala sekolah, mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah, dan ketentuan peralihannya.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman (terdiri dari 19 Pasal).

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 8 Tahun 2017

KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERGUB 8_2017.pdf

KOORDINASI, HUBUNGAN KERJA - PERANGKAT DAERAH

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu ditetapkan alur koordinasi dan hubungan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 Jo UU No. 13 Tahun 1964; - UU No. 12 Tahun 2011; -UU No. 5 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 18 Tahun 2016; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Perda Prov. Sulut No. 4 Tahun 2016; - Pergub Sulut No. 34 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang tugas dan fungsi sekretaris daerah, pembidangan, koordinasi dan hubungan kerja, serta alur koordinasi dan hubungan kerja.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman ( terdiri dari 5 halaman batang tubuh ( 8 Pasal ) dan 2 halaman lampiran ).

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

PERGUB 6_2017.pdf

PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-2017

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 109 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

- Rincian Hibah Daerah untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S45/ MK.7 / 2016 tentang Penetapan Pemberian Hibah bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2016 dan Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara nomor PHD-271/ PK/ 2016; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 romawi IV nomor 23 menyatakan dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2017 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; - Peraturan Menteri Keuangan nomor 125 tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun anggaran 2016 pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa clalam hal penyaluran kembali sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 2) lidak dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda , diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan Keuangan Negara; - Peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pasal 75 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa dalam hal DAK fisik hanya disalurkan sebagian karena daerah tidak memenuhi persyaratan , maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan / atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undangundang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; - Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; - Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004; - Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; - Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; - Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2016; - Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 109 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan penjabaran anggaran belanja dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
5 halaman yang terdiri dari 2 halaman batang tubuh (2 pasal)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 5 Tahun 2017

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERGUB 5_2017.pdf

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR - APARATUR SIPIL NEGARA

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pendidikan bagi ASN melalui pemberian tugas belajar maupun izin belajar yang semakin dibutuhkan guna peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan ketentuan yang mengatur tentang tugas belajar dan izin belajar yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diperbaharui dan diganti.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 Jo. UU No. 13 Tahun 1964; -UU No. 20 Tahun 2003; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 5 Tahun 2014; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 53 Tahun 2010; - Perpres No. 12 Tahun 1961: - Permendagri No, 80 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan pemberian tugas belajar dan izin belajar, penyelenggaraan pemberian tugas belajar yang meliputi tugas dan kewenangan, program dan jangka waktu pendidikan, biaya pendidikan, persyaratan, perencanaan kebutuhan dan survei perguruan tinggi, rekrutmen dan seleksi, penyuluhan/ konseling calon mahasiswa tugas belajar, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pemberdayaan pasca tugas belajar, hak pegawai tugas belajar, kewajiban pegawai tugas belajar, larangan pegawai tugas belajar, sanksi tindakan administratif dan hukuman Disiplin, dan tata cara tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, peraturan ini juga mengatur tentang penyelenggaraan pemberian izin belajar yang meliputi hak dan kewajiban, Pejabat yang Berwenang memberikan izin belajar, persyaratan izin belajar, kelengkapan berkas administrasi, dan mekanisme pengusulan berkas.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 halaman (terdiri dari 28 Pasal).

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERGUB 4_2017.pdf

BAGI HASIL - PAJAK

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP), DAN PAJAK ROKOK

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/ PMK.07/ 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/ PMK.07/ 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyaluran Pajak Rokok dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) , Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.
UU No. 47 Prp. Tahun 1960 Jo. UU No. 13 Tahun 1964; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - Permendagri No. 80 Tahun 2015; - Permenkeu No. 41/ PMK.07/ 2016; - Perda Prov. Sulut No. 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulut No. 1 Tahun 2016; - Pergub Sulut No. 6 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara perhitungan dana bagi hasil pajak provinsi, pemanfaatan dana bagi hasil pajak provinsi, tata cara penetapan, penyaluran, pengawasan dan pelaporan dana bagi hasil pajak provinsi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman (terdiri dari 6 Pasal).

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

PERGUB 1_2017.pdf

HIBAH - PEMERINTAH PROVINSI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH

ABSTRAK:

Untuk kelancaran pengelolaan bantuan dana hibah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta berkenaan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah.
UU No. 47 Prp Tahun 1960 jo UU No. 13 Tahun 1964; - UU No. 8 Tahun 1985; - UU No. 28 Tahun 1999; - UU No. 17 Tahun 2003 ; - UU No. 1 Tahun 2004; - UU No. 15 Tahun 2004; - UU No. 33 Tahun 2004; - UU No. 28 Tahun 2009; - UU No. 12 Tahun 2011; - UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP No. 23 Tahun 2005; - PP No. 56 Tahun 2005; - PP No. 57 Tahun 2005; - PP No. 58 Tahun 2005; - PP No.18 Tahun 2016; - Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015: - Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; - Permendagri No. 31 Tahun 2016; - Perda Prov. Sulut No. 8 Tahun 2006; - Perda Prov. Sulut No. 8 Tahun 2016; - Pergub Sulut No. 109 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan beberapa Pasal yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2012 diantaranya ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah dan angka 16 dihapus, ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) diubah, ketentuan Pasal 7 diubah, ketentuan Pasal 8 diubah, ketentuan Pasal 9 diubah, ketentuan Pasal 10 diubah, ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2012
10 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 6 Tahun 2015

PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERGUB No. 6 thn 2015 ttg...PBBKB&PAP TA2015.pdf

Lamp. PERGUB No. 6 thn 20...BBKB,PAP TA 2015.pdf

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERGUB No. 4 thn 2015 ttg...ertanian TA 2015.pdf

Pangan, Pertanian dan Peternakan

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatn produktivitas dan produksi komoditas pertanian; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
UU No. 47 Prp, Tahun 1960 Jo UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 77 Tahun 2005; PERMENTAN No. 40/Permentan/OT.140/4/2007; PERMENDAG No. 17/M-DAG/PER/6/2011; PERMENTAN No. 43/Permentan/SR.140/8/2011; PERMENTAN No. 70/Permentan/SR.140/10/2011; PERMENDAG No. 15/M-DAG/PER/4/2013; PERMENTAN No. 130/Permentan/SR.130/11/2014; PERMENTAN No. 669/Permentan/SR.160/2/2012; KEPMENTAN No. 1871/Kpts/OT.160/5/2012.
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Provinsi Sulawesi Utara No. 10 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2015-2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No. 10 Tahun 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015.