ANGGARAN – PENDAPATAN – BELANJA – DAERAH – TA 2022
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG 1-22/2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melakasanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen dokumen pendukunganya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan kabupaten Daerah TK II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah TK II Mandailing Natal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangn Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmembahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratiran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dwwan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemeritah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program pemulihan ekonomi Nasional dalam rangka mendukung dan/atau Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Mmembahayakan Prekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta penyelamatan ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentag Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengtelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioal, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permedagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentua, perubahan alokais dan penggunaan APBD sebagaimana telah diubah dnegan Permendagri Nomor 26 Tahun 2021, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendari Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022;
Dalam Peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, APBD berupa Pendapatan, Pembiayaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiyaan Daerah, Uraian dalam Lampiran, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksnaan APBD TA 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA - DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL - TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH ABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokurnendokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; ahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang erangkat
Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan NegaraUntuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Couid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ at.au Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
KebijakanKeuangan NegaraUntuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Couid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah , Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingungan Pemerintah Daerah, eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Ketentuan Umum , Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer, Lain lain pendapatan daerah yang sah, Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja tidak terduga, Belanja transfer, Pembiayaan, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022
PERUBAHAN - PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL - NOMOR 34 TAHUN 2021 - STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH ABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dipandang perlu menyesuaikan besaran Juran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 900/145/Setwan/2021 Perihal Usulan besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD dan Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 55/0038/Kominfo/2022 tanggal 13 Januari 2022 Perihal Permohonan Perubahan Standar Biaya Umum (SBU);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pera tu ran Pemerin tah Nomor 12 Tah un 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembetukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (4), Ketentuan dalam huruf A, B, S, A.I, A.M Lampiran Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022
17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun 2022
RENCANA PEMBANGUNAN - JANGKA MENENGAH - DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL - TAHUN 2021 - 2026
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nom.01· 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021-2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Uudang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Mandailing Natal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tcntang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 26 Tahuri 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimaria Lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja ,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor J 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005- 2025, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 , Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023,
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPJMD Tahun 20021 - 2026, Sistematika RPJMD Tahun 2021 - 2026, Pengendalian an evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2022
PEDOMAN – PENYELENGGARAAN – PELAYANAN – INFORMASI – DAN – DOKUMENTASI – DI – LINGKUNGAN - PEMERINTAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik sesuai kewenangannya kepada pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi diperlukan suatu pengaturan yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK, HAK DAN KEWAJIBAN (Hak, Kewajiban), PPID, KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Umum, Tugas dan Kewenangan), KELENGKAPAN PLID (Struktur Organisasi, SOP PPID, DIDP, RPID, SIDP, LLID, dan Pendanaan), MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI, KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI (Keberatan, Registrasi Keberatan, Tanggapan Atas Keberatan, Fasilitasi Sengketa Informasi) PELAPORAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
22 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2022
TATA – CARA – PEMBAGIAN – PENETAPAN – DAN – PENGGUNAAN – ALOKASI – DANA – DESA – SETIAP – DESA – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – ANGGARAN – 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa setiap Tahun Anggaran dan Pasal 96 ayat (4) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, SUMBER ALOKASI DANA DESA, PENETAPAN ALOKASI DANA DESA, PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA, PENGATURAN ALOKASI DANA DESA, PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa), PENGHASILAN TETAP, JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, BELANJA OPERASIONAL (Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Belanja Operasional Pemerintahan Desa), MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD, PENGHENTIAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BPD, MEKANISME PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN (Mekanisme Pencairan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan) PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pembinaan, Pengawasan), SANKSI, PUBLIKASI, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
36 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2022
KURIKULUM – BERBASIS – PENDIDIKAN – AGAMA – PADA – SATUAN – PENDIDIKAN – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Berbasis Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama serta bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; bahwa untuk memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran dan tambahan muatan kurikulum pendidikan agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA, BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN, MUATAN TAMBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA DI SATUAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 20 Tahun 2022
TEKNIS – PEMBERIAN – TUNJANGAN – HARI – RAYA – DAN – GAJI – KETIGA – BELAS – YANG – BERSUMBER – DARI – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – TAHUN – ANGGARAN – 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2069/SJ Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS (Umum, PemberIan Tunjangan Hari Raya, Pemberian Gaji Ketiga Belas), PEMBAYARAN, PENDANAAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 23 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 21 Tahun 2022
PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NOMOR – 01 – TAHUN – 2022 – TENTANG – PENJABARAN – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – MANDAILING – NATAL – TAHUN – ANGGARAN – 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandaliling Natal Tahun Anggaran 2021 Bupati Mandaliling Natal menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/757/KPTS/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang Dibagikan Kepada Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/2892/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 01 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
21 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 23 Tahun 2022
KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI -, TUGAS – DAN – FUNGSI – SERTA – TATA – KERJA – SEKRETARIAT – DAERAH – KABUPATEN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal; bahwa Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana tealah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI (Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional), TATA KERJA (Umum dan Pelaporan), dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 54 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
