Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan terutama pada wilayah Desa yang terdapat lahan gambut yang berpotensi tinggi terjadinya kebakaran pada musim kemarau, dipandang perlu melibatkan peran serta masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api; bahwa untuk melibatkan peran serta masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Api dalam rangka melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, perlu Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api di Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.5 Tahun 1990, UU No.24 Tahun 1992, UU No.23 Tahun 1997, UU No.41 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 2014, UU No.24 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1999, PP No.4 Tahun 2001, PP No.45 Tahun 2004, PP No.6 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, Permen Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Provinsi daerah Tingkat 1 Kalbar No.06 Tahun1998, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Organisasi; Sarana dan Prasarana; Pembinaan, Monotoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 HAL DAN 8 HAL LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah, diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1970; UU No.13 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.85 Tahun 2013; PP No.86 Tahun 2013; PP No.43 Tahun 2014; PP No.44 Tahun 2015; PP No.45 Tahun 2015; PP No.46 Tahun 2015; PP No.37 Tahun 2021; Perpres No.109 Tahun 2013;Permen Ketenagakerjaan No.44 Tahun 2015; Permen Ketenagakerjaan No.23 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Pelayanan dan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 32 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
ABSTRAK:
Seiring dengan peningkatan beban kerja bagi pengelola keuangan seluruh OPD perlu penyesuaian besaran tambahan penghasilan. Untuk menindaklanjuti surat DPRD No. 170/50/DPRD/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang persetujuan perubahan tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Mempawah maka Keputusan Bupati Pontianak No. 42 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2013
4 Halaman; Lampiran : 3 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 32 Tahun 2013
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan pemunggutan retribusi dengan suatuPeraturan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, Uu No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.22 Tahun 1990, PP No.44 tahun 1993, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2011;
Ketentuan umum; Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Retribusi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pengurangan, Kerinaganan dan Pembebasan retribusi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Didesa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa mengamanatkan tata cara pengadaan barang/jasa di desa diatur oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.29 Tahun 2000, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Perka LKPP No.13 Tahun 2013;
Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan Tujuan; Tata Nilai Pengadaan; Pengelolaan Kegiatan; kegiatan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barag/Jasa; Pengawasan dan Sanksi; Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Pengadaan; Ketentuan Lain-Lain; ketentuan Peralihan; ketentuan penutup; .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2015.
18 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu adanya petunjuk teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Mempawah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2014; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.1 Tahun 2019; Perda No.1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
9 Halaman dan 8 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 33 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Pedesaan di Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Pontianak
ABSTRAK:
dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan pedesaan, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang angkutan pedesaan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, Uu No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, Pp No.41 Tahun 1993, PP No.42 Tahun 1993, PP No.44 Tahun 1993, PP No.25 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa dengan terselenggaranya Jaminan kesehatan nasional terhitung sejak 1 januari 2014 berkenaan dengan klaim Dana Non Kapitasi, perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU no.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 1991, PP No.58 Tahun 2005, PP No.101 Tahun 2012, PP No.58 Tahun 2005, PP No.101 Tahun 2012, PP No.58 Tahun 2014, Perpres no.12 Tahun 2013, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenkes No.21 Tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2010;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; pengelolaan pendapatan dan penganggaran; penggunaan dana; pertanggung jawaban; pengawasan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah- Air Minum Penyehatan Lingkungan Di Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
Bahwa terkait tantangan yang dihadapi Indoensia termasuk Kabupaten Mempawah dalam masalah air minum dan penyehatan lingkungan, masih banyak masyarakat Kabupaten mempawah yang berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.16 Tahun 2005, UU No.26 Tahun 2007, Uu No.18 Tahun 2008, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, Uu No.23 Tahun 2014, Perpres No.15 Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2014;
Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan umum; Kedudukan RAD AMPL; Fungsi RAD AMPL; Visi RAD AMPL; Ruang Lingkup RAD AMPL; Strategi daerah; Nilai-Nilai STBM; Pengembangan rencana Kerja dan Indikator RAD AMPL; Pengelola, Peran dan Tanggung Jawab; ketentuan penutup; .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2015.
13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan daerah/desa dan perseorangan serta lembaga kearsiapan kabupaten sebagai penyelenggara kearsipan daerah dan terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan bermanfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu untuk menyusun Regulasi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1977, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 87 Tahun 1999, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 18 Tahun 2014, Perpres No. 105 Tahun 2004, Permendagri No. 78 Tahun 2012, PermenPAN No. 48 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 19 Tahun 2012, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017, Perda Kab. Mempawah No. 9 Tahun 2017, Perbup Mempawah No. 51 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Tata Kearsipan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
8 Halaman; Lampiran : 63 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
