Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAHS EJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2018 tentang PengeIolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan PengeIolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan PengeIolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.18 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2012, PP No.58 Tahun 2014, Permendagri No.33 Tahun 2010, Permen Negara Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Mempawah No.5 Tahun 2016, Perda Kabupaten Mempawah No.4 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Larangan serta Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah; Perizinan; Tata Cara dan Syarat Permohonan Surat Izin Usaha Pengelolaan Sampah; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 20 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Mempawah No. 7 Tahun 2020 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang di emban, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2014; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka perlu adanya Penataan dan Pengaturan Pelayanan Parkir perparkiran di Tepi Jalan Umum.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 58 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara Parkir, Juru Parkir, Izin Penunjukkan Juru Parkir, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Jampersal di Puskesmas dan RSUD Dengan Status Non BLUD
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan dana Jampersal di Pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten sedangkan untuk pelayanan tingkat lanjutan (rujukan) dilakukan oleh Rumah Sakit dalam rangka mempercepat pencapaian milenium Development Goals
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 2008, Uu No.28 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.10 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Pp No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, Perpres No.54 Tahun 2010, Permenkes No.40 tahun 2012, perda no.1 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Penyaluran Dana Pelayanan kesehatan; Pengelolaan Dana ; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Desa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan Kewenangan Desa di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Desa Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan Kewenangan Desa di Kabupaten Mempawah;
Undang-Undang Nomor 27 T ahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 10 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2004, PP no.66 Tahun 1951, PP No.41 Tahun 2007, Permendagri No.54 Tahun 2009.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Naskah Dinas; Bentuk dan Susunan Naskah Dinas; Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2015.
124 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 21 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERATURAN DAERAH DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERATURAN DAERAH DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, maka perlu adanya Penataan dan Pengaturan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan semakin meningkatnya lalu lintas dan munculnya berbagai alat transportasi maka Penataaan dan Pengaturan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 58 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 2 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 6 TAHUN 2015
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 21 Tahun 2015
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD-PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS) KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Mempawah Tahun 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara kabupaten mempawah sebagaimana diamanatkan Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perlu dilaksanakan penyusunan KUA dan PPAS yang berpedoman kepada RKPD yang telah ditetapkan
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2014, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.54 Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2010.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kebijakan Umum APBD (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 21 Tahun 2016
PERBUP Kab. Mempawah No. 21 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.39 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.77 Tahun 2007, PP No.53 Tahun 2010, PP No.58 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Kepres No.18 Tahun 1971, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.6 tahun 2016, Perda No.1 Tahun 2015;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pakaian Dinas; Atribut pakaian Dinas; Pemakaian Atribut; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
11 halaman dan 40 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Mempawah dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian daria siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya, maka Peraturan Bupati Mempawah No.16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; 31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP RI No.58 Tahun 2014; Perpres No.54 Tahun 2018; Permenpan rb No.52 Tahun 2014; Perkom No.02 Tahun 2019; SE mendagri No.061/7737/SJ.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengendalian Gratifikasi; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Hak dan Perlindungan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
13 Halaman dan 1 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
