PERWALI Kota Depok No. 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial
Mengubah
PERWALI Kota Depok No. 24 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 85 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Daerah/Unit Kerja selaku pencipta dan
pengelola arsip perlu melakukan penyusutan dan penyelamatan
arsip daerah sebagai bukti autentik penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik;
b. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman
penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Depok tentang Pedoman Penyusutan Arsip
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 , Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2017
Terdiri dari 13 pasal 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pemindahan Arsip Inaktif, Pemusnahan Arsip Inaktif, Penyerahan Arsip Statis, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
mengatur mengenai Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
34 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 84 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
ABSTRAK:
bahwa pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Depok terdapat Arsip Vital yang perlu
diselamatkan dan diamankan untuk menjamin kelangsungan
hidup organisasi;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta agar Arsip Vital dapat
dikelola dengan baik dan benar, perlu disusun pedoman sebagai
acuan dalam pengelolaan Arsip Vital di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Depok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015
Terdiri dari 10 Pasal 3 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pengelolaan Arsip Vital, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
30 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 83 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang digunakan secara
langsung dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai bahan akuntabilitas dan
alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi
persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, diperlukan upaya
pemeliharaan terhadap arsip tersebut;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pemeliharaan terhadap
arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun
pedoman sebagai acuan dalam pemeliharaan arsip dinamis
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015
Terdiri dari 25 Pasal 5 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pemeliharaan Arsip Aktif, Pemeliharaan Arsip Inaktif, Alih Media Arsip, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
mengatur mengenai Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
46 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 82 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Depok No. 34 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
Diubah dengan
PERWALI Kota Depok No. 89 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, BD 2019/81
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Depok dengan berdasar pada ketentuan Pasal 63
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo. Pasal 39
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38
Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 93 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Depok;
b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Wali Kota Depok sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa sesuai butir 2.a).7). dan butir 2.a).8). Lampiran I
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 dinyatakan bahwa sebagai
implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau
pelayanan lainnya sesuai peraturan perundangundangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur
perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 , Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Terdiri dari 20 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, kriteria pemberian TPP, komponen tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, tata cara pembayaran TPP, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kota depok
28 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 80 Tahun 2019
PERWALI Kota Depok No. 69 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
PERWALI Kota Depok No. 56 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
