Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 449 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 24 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara pemungutan Pajak Sarang Burung walet

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2020.pdf

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 379

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara pemungutan Pajak Sarang Burung walet

ABSTRAK:

bahwa un tuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Pcraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undung Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undnng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perigelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Permerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Calam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DaJaITlNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Idonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100/kpts-11/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Weled (Collocalia Spp); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 21 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Konawe

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2020.pdf

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 376

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa serta mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa, perlu adanya aturan yang mengatur ten tang kewenangan Desa; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di kabupaten konawe.
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIdi Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah di ubah dengan Peraturau Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 236).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KEWENANGAN DESA BAB IV KRITERIA KEWENANGAN DESA BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Konawe

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2020.pdf

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 369

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 20'16 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, disebutkan Pernerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dati pemohon layanan tertentu; b. bahwa berdasarkan ketcntuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizman Berusaha Terintegrasi seca.ra Elektronik, disebntkan segala biaya perizinan berusaha, yang salah satunya adalah Pajak Daerah, wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnn 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara R'e¢ublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbaban Lembaran Negarakepublik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 27, Tambahan Lembaran Negarakepubl ik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang5. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Percerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenmkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82} Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 10. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Retrihusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tabun 2017 Nomor 203); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun .2016 tentang Perubahan Pertama Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 170); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2016 ientang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 171); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 21 Tahun ~011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 112 Tabun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KONFlRMASI STATUS WAJIB PAJAK BAB IV JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAlIB PAJAK DAERAH BAB V TAT A CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBUK TERTENTU BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NOMOR 13 TAHUN 2020.pdf

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 368

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

a. Bahwa dalarn ranqka mewujudkan keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan pelayanan melalui implementasi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara elektronik (EGovernment) Dinas Penanarnar: Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu menerapkan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonest Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan l.ernbaran Republik Indonesia Nomor 5038): 3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 58); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 21014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dan Undang-Undangn Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Leembaran Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 189); 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal: 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pernerintah; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik Indonesia Nomoi 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyalenggara Sislem Elektronik; 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2020

Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERBUP NOMOR 12 TAHUN 2020.pdf

PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pe1aporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad a huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Konawe.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); S. Undang-Undang Nomor IS Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174); 9. Peraturan Bupati Konawe Nomor 27 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PIAGAM AUDIT INTERN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Konawe

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Konawe Nomor 4.A Tahun 2016 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Download file:

PERBUP NOMOR 9 TAHUN 2020.pdf

NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 364

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

a. bahwa untuk rnelaksanakan ketcntuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunandilakukan oleh Bupati; b. bahwa pengaturan Nilai Jual Objek Pajak yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-125/WP J.15/BD.0512003 Tcntang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objck Pajak Sebagai Dasar Pengcnaan Pajak Bumi dan Bangunan Dacrah Kabupaten Kcndari Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perubahan indeks harga dan perkembangan ekonomi, perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu rncnetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Banguuan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pernbentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, icrakhir dengan Undung-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahun Kedua Atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunnn Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Dacrah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 118).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI DAN BESARAN NJOP BAB III PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe No. 5 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2020.pdf

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 359

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Tugas- Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehari hari maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan Biaya Penunjang Operasional yang pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien , efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2015 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGANGGARAN,BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL DAN PEMBAGIAN BAB IV LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Standar Biaya Jaminan Persalinan Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2020.pdf

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 358

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (7) huruf e Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 5 ayat (1) huruf f, dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Aoggaran 2017, Perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Aoggaran 2017; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Konawe terkait dengan Pembiayaan Sewa Rumah Tunggu, Biaya Makan Minum Dan Operasinal Rumah Tunggu kepada Fasilitas Kesehatao Tingkat Pertama milik pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatao Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2015, Perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Persalinan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah; C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe;
1.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); , 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan daan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintab Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor253); 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentan Rincian Anggaran Pendapatan dan BeJanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 13. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/11/1988,Tahun 1988 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah: 14. Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN BESARNYA JASA PELAYANAN BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV KETENTUAN PENTUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehataan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019

Download file:

PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2020.pdf

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAAN NASIONAL

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 357

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehataan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten konawe dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ,diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten .Konawe terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (I) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013,perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah; c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, terse but diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Se- Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor1822); 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor5063); 3. Undang - Undang RepublikIndonesia Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 116, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5256 ); 4. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 32 Tabun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor39, Tambahan Lembaran NegaraNomor3637); 5. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintab Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerab Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4739); 6. Peraturan Pemerintab Nomor41 Tahun 2007 Tentang susunan Organisasi Perangkat Daerab ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraNomor4739; 7. Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 101 Tabun 2013 Tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan ); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor III tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2016. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan ProgramJaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelakasanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/ll/1988 10 Tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah; 13. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab. 14. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal). 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tabun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan. 16. Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
BAB I KETENTUANUMUM BAB II PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN BESARNYA JASA PELAYANAN BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENTUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 13B Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 13B TAHUN 2019.pdf

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13B, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 311.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Konewe salah satunya adalah dengan menetapkan indikator kinerja utarra sebaga dasar pengukuran keberhasilan pencapaion sasaran strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa berdesarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utarra di Ungkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697) sebagair nana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomcr 58, Tambahan Lembaran Neqara 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 103); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja c.Jan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005 -2025. 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 11 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023;.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT