Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (Information Technology Governance)
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan good governance yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; bahwa untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kelancaran dan kesamaan tata cara pelaksanaan audit tata kelola Teknologi Informasi (IT Governance) serta penilaian atas ketercapaian efektifitas dan efesiensi Tata Kelola Teknologi Informasi. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melakukan Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 24 Tahun 2022
PELAYANAN KESEHATAN – DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; . Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini memutuskan tentang Perubahan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah. Perubahan terjadi pada ketentuan di pasal 26
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelayanan Kesehatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kabupaten Lampung Tengah
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas dan Labkesda pada Dinas Kesehatan, demi untuk kelancaran pelaksanaan penerapannya diperlukan Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20l9; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016
Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penerapan pola pengelolaan BLUD di UPTD Puskesmas dan Labkesda, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadikan UPTD Puskesmas dan Labkesda lebih mandiri, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar menjadi lebih akuntabel dan efisien
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Pusat Kendali (Command Center)
ABSTRAK:
bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi publik sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah membangun pusat kendali Command Center yang menyediakan layanan digital data dan informasi pembangunan daerah; bahwa pusat kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan tata kelola untuk mewujudkan good governance
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2020
Maksud ditetapkannya tata kelola Command Center adalah sebagai pedoman dalam melakukan tata kelola Command Center. Tujuan pengaturan tata kelola Command Center yaitu mewujudkan pengelolaan Command Center berbasis perencanaan dan mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan Command Center
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB VI huruf D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan ini memuat tentang ketentuan umum, dasar pergeseran APBD, jenis pergeseran anggaran, kriteria pergeseran anggaran belanja, mekanisme pergeseran anggaran, tahapan persetujuan pergeseran anggaran dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026
Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Toko Swalayan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Toko Modern
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2013
Maksud Peraturan Bupati ini adalah (a) sebagai pedoman dalam penataan Toko Swalayan di Daerah (b) memberikan Kepastian hukum dalam Berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (c) memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Toko Swalayan yang Berbasis Risiko. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas melalui Toko Swalayan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Toko Modern
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program Bupati Ngantor di Kampung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta peningkatan potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Lampung Tengah memerlukan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan melaksanakan Program “BUNGA KAMPUNG” yaitu Bupati Ngantor di Kampung sebagai salah satu inovasi daerah Kabupaten Lampung Tengah
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah (a) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Program “BUNGA KAMPUNG” (Bupati Ngantor dikampung di Kabupaten Lampung Tengah (b) memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (c) sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah (a) memberikan pelayanan dan informasi langsung kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diperlukan (b) memberikan pelayanan prima yang cepat, efisien dan tranparan, dan tidak dipungut biaya (c) mendekatkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan memperpendek rentang kendali (d) Menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat agar tidak bisa dipecah belah oleh pihak-pihak tertentu. Sasaran dari Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah dan dalam rangka melindungi, melestarikan dan memanfaatkan secara optimal tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk menyelenggarakan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu adanya pedoman teknis pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Pengelolaan tanah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan tanah dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2022
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu diubah dan disesuaikan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Peraturan Bupati ini memutuskan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Peraturan ini memuat tentang Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
