Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 340 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 03 Tahun 2007

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda No. 3 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya No. 03 Tahun 2017

Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya TA 2017

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
PERBUP No. 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2010

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERDA NO 3 TAHUN 2010 TENTANG POKOK2 PENG BARANG MILIK DAERAH.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NO 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009

Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Dharmasraya

Pendidikan

Download :
PERDA NO 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2018

Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Peraturan Bupati Kab. Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2018.pdf

Abstrak

pemda - perangkat daerah - pembentukan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya

ABSTRAK:

Penyuluhan adalah suatu proses pembelajaran bagi petani dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat di lapangan, maka dipandang perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tiap Kecamatan.
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 16 Tahun 2006, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PermenPAN, No. PER/02/MENPAN/2/2008, Perpres No. 154 Tahun 2014, Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2016
Sistematika perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Uraian Tugas 4. Tata Kerja 5. Pelaporan 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 3 Tahun 2017

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI, PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Kependudukan dan Perkawinan Pengadaan Barang/Jasa Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017 TTG PENCABUTAN 4 PERDA.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH – PAJAK DAN RETRIBUSI - KEPENDUDUKAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI, PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5614 Tahun 2016 telah dilakukan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9011 Tahun 2016 telah dilakukan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6099 Tahun 2016 telah dilakukan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4900 Tahun 2016 telah dilakukan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil karena bertentangan dengan Pasal 79 A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, Kepmendagri No. 188.34-4900 Tahun 2016, Kepmendagri No. 188.34-5614 Tahun 2016, Kepmendagri No. 188.34-6099 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini mengatur Peraturan Daerah Tentang Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Pertambangan Dan Energi, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Serta Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, mengenai Pencabutan Perda sebelumnya dan menyatakan Perda terdahulu sudah tidak berlaku lagi;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2017
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Dan PT. Bank Perkreditan Rakyat

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NOMOR 3 TH 2013 TENTANG PRBHAN PERDA NO 2 TH 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 03 Tahun 2014

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2013

APBD

Download :
Perda No 3 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2018

PENGELOLAAN ZAKAT

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat.pdf

Abstrak

agama - pengelolaan zakat

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK:

menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salahsatu upaya mengurangi angka kemiskinan. Pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan. Dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat.
UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2010, PP No. 16 Tahun 2010, PP No. 14 Tahun 2014
Sistematika perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penggolongan dan Jenis Zakat 3. Muzakki 4. Mustahik 5. Baznas Kabupaten 6. Unit Pengumpul Zakat 7. Lembaga Amil Zakat 8. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan 9. Pembiayaan 10. Peran Serta Masyarakat 11. Sanksi Administratif 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
26

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2012.