PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kineda, mutu pelayanan, profesionalisme Tenaga Kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Natuna. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang emberian Insentif Bagr Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Di Kabupaten Natuna belum adanya insentif bagi Komite yang merupakan bagran dari struktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Natuna, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dari Peraturan Bupati tersebut. Berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagr Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 25 Tatrun 2002 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004Undang-Undang Nomor 36 Tatrun 2009 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
7 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (7,28/2018)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN KELURAHAN BATU HITAM
ABSTRAK:
Dalam upaya mencapai tujuan Otonomi Daerah yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna dan dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang. bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, hras wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan peningkatan beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan pembentukan Kelurahan Batu Hitam. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Kelurahan Batu Hitam.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20l4; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20l4; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pembentukan Kelurahan Batu Hitam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
• Pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas pengeiolaan Keuangan Daerah agar dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, Efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna sebagai kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000; Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
83 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2018
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUA RIAU (8/29/2018))
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah Disepakati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan diganti menjadi Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; bahwa untuk menjamin objektifitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir perlu dilakukan penilaian kinerja; untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan tolak ukur dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 30 TAHUN 2014; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 46 TAHUN 2011; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERMENPANRB NO. 13 TAHUN 2014; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dan tata cara Penilaian Kinerja PNS
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018
ABSTRAK:
penyaluran Program Beras Sejahtera untuk Masyarakat Prasejahtera di Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk mengurangi beban Pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada Keluarga Penerima Manfaat
UU NO. 7 TAHUN 1996; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 13 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 15 TAHUN 2017; PP NO. 68 TAHUN 2002; PP NO. 58 TAHUN 2005; PERPRES NO. 48 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; KEP. MENSOS NO. 9/HUK/2018; PERDA KAB NATUNA NO. 15 TAHUN 2017
Program Rastra adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat
berpendapatan rendah yang terdaftar sebagai RTS-PM Rastra melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras berkualitas Medium dengan jumlah/kuantum 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2018
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018-2025
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018-2025
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Fresiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Bupati Penetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Natuna.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2015.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Natuna Tahun 2018-2025 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
41 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah mengamanatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam tugas pembantuan pada Perangkat Daerah
UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2017; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 4) Dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 4)
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penangan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua
untuk bertanggungiawab menyelenggarakan perlindungan anak terutama dari kekerasan; bahwa anak yang mengalami kekerasan menderita secara fisik, psikis, dan mental sehingga diperlukan upaya untuk menyembuhkan kondisinya seperti semula
UU NO. 4 TAHUN 1979; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 20 TAHUN 2003; UU NO. 23 TAHUN 2004; UU NO. 3 TAHUN 2005; UU NO. 13 TAHUN 2006; UU NO. 21 TAHUN 2007; UU NO. 44 TAHUN 2008; UU NO. 11 TAHUN 2009; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 4 TAHUN 2017
Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan adalah untuk memberi acuan kepada pemangku kepentingan dalam upaya melindungi dan menangani Anak Korban Kekerasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
18
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2018
aNGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (10,44/2018)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undangg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumenm pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan tersebut merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013.
Dalam peraturan daerah in diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
8 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
