Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
ABSTRAK:
Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Natuna perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi
Usaha Mikro dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna;
UU NO. 8 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 20 TAHUN 2008; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO.23 TAHUN 2014; PP NO. 32 TAHUN 1998; PP NO. 17 TAHUN 2013; PERPRES NO. 98 TAHUN 2014; PERPRES NO. 112 TAHUN 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun
2008; PERDA KAB. NATUNA NO. 13 TAHUN 2017; PERBUP NATUNA NO. 48 TAHUN 2013; PERBUP NATUNA NO. 49 TAHUN 2013; PERBUP NATUNA NO. 47 TAHUN 2014; PERBUP NATUNA NO. 55 TAHUN 2015
Usaha Mikro adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Peraturan ini menjelaskan pemberdayaan usaha mikro mulai dari pendataan/pendaftaran, pengembangan SDM, hingga kemitraan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, professional, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan peraturan mengenai pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan ASN dari praktek kolusi, korupsi, dan nepostisme dan Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan berwibawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 43)
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 264
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 12 Th. 2019; Permendagri No. 77 Th. 2020
PERBUP ini mengatur mengenai muatan dan jenis analisis standar Belanja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
29 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentrran Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011 tentang Ferubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), dimana
Pergeseran anggaran dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 59 TAHUN 2007; PERMENDAGRI NO. 130 TAHUN 2018; PERDA KAB NATUNA NO. 10 TAHUN 2018
Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 87)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu dilakukan penyesuaian materi dengan diubahnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 31 TAHUN 1999; UU NO. 30 TAHUN 2002; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 60 TAHUN 2008; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 54 TAHUN 2018; PP NO. 54 TAHUN 2018; PERMENPAN-RB NO. 52 TAHUN 2014; PERATURAN KPK NO, 2 TAHUN 2019
Peraturan Bupati Natuna ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 31)
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 43 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 111 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 44 TAHUN 2016
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 69 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 70)
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu disusun nama-nama jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
UU NO. 8 TAHUN 1974; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 16 TAHUN 1994; PP NO. 41 TAHUN 2007; KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 103 TAHUN 2001; PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2011; PERMENPAN-RB NO. 34 TAHUN 2011; PERMENPAN-RB NO. 25 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Peraturan Bupati ini sebagai acuan instansi. Pemerintah Daerah untuk menentukan kaedah kriteria dalam pemberian nama Jabatan Pelaksana yang bersifat generik serta menentukan rumpun jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebiiakan dan Strategi Kabupaten Natuna dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
UU NO. 18 TAHUN 2008; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 81 TAHUN 2012; PERPRES NO. 97 TAHUN 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1O/MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/4/2018
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daeratr kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
ABSTRAK:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 60 TAHUN 2008; PERPRES NO. 54 TAHUN 2018; PERMENPAN-RB NO. 52 TAHUN 2014; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP KAB. NATUNA NO. 31 TAHUN 2017; PERBUP NATUNA NO. 50 TAHUN 2018
Zona Integritas yang selanjutnya disingkat Zl adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 265
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 yang masih terdapat kekurangan dan belum menampung terkait dengan perlindungan pelapor sehingga perlu diubah dengan menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020, yaitu Pasal 1 diubah, Pasal 2 diubah, ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, di antara antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IIIA; di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 dihapus dan Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6); dan Pasal 12 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020
9 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
