Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana
alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan corana virus disease 2019 (covid-19), perlu dilakukan realokasi penggunaan Dana Insentif Daerah sebagai salah satu persyaratan penyaluran
PASAL 18 AAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 43 TAHUN 2014;PP NO. 60 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 52 TAHUN 2012; PERMENDAGRI NO. 33 TAHUN 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 10 TAHUN 2019
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Merubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 54) yaitu Pasal 1, Lampiran I dan Lampiran II
1113
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Pangkat Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna belum mengatur tentang penggunaan atribut tanda pangkat bagi Aparatur Sipil Negara sehingga Perlu dilakukan Pengaturan;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 77 TAHUN 2007; PERMENDAGRI NO. 6 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Tanda Pangkat disusun berdasarkan Pangkat/Golongan Aparatur Sipil Negara.
Susunan berdasarkan Pangkat/Golongan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 44 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 36 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014; PERMENKES NO. 90 TAHUN 2015; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1235/ Menkes / XII / 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
156 / Menkes / SK / I / 2010; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NO. 25 TAHUN 2012
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/lV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria maka eliminasi penyakit malaria di Provinsi Kepulauan Riau hams dapat dicapai pada Tahun 2020
UU NO. 4 TAHUN 1984; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK /VIII/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/ MENKES/PERI/X/2010
Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah adalah menurunkan angka kesakitan penyakit malaria di Daerah. Tujuan Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah adalah tercapainya masyarakat Daerah yang sehat terbebas dari penularan penyakit malaria
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen
UUD 1945 PASAL 18 AYAT (6); UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2006; UU NO. 52 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2015; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2019
Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 107
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Tahun 2022
ABSTRAK:
Dalam rangka mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial Penyandang
Disabilitas khususnya bagi orang dengan gangguan jiwa, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial yang ditujukan untu\ per,rnenuhan kebutuhan dasar; bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan DaerahKabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, salah satunya ialah hak kesejahteraan sosial yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminansosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Tahun 2022
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 18 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 8 Tahun 2016; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 1998; PP Nomor 52 Tahun 2019; Perda Kab Natuna Nomor 13 Tahun 2019; Perda Kab Natuna Nomor 21 Tahun 2021; Perbup Natuna Nomor 83 Tahun 2021; dan Perbup Natuna Nomor 61 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Bantuan Sosial bagi ODGJ yang belum
mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 63 TAHUN 2021; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERDA KAB NATUNA NO. 11 TAHUN 2020
Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 33); MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 48)
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penangan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua
untuk bertanggungiawab menyelenggarakan perlindungan anak terutama dari kekerasan; bahwa anak yang mengalami kekerasan menderita secara fisik, psikis, dan mental sehingga diperlukan upaya untuk menyembuhkan kondisinya seperti semula
UU NO. 4 TAHUN 1979; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 20 TAHUN 2003; UU NO. 23 TAHUN 2004; UU NO. 3 TAHUN 2005; UU NO. 13 TAHUN 2006; UU NO. 21 TAHUN 2007; UU NO. 44 TAHUN 2008; UU NO. 11 TAHUN 2009; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 4 TAHUN 2017
Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan adalah untuk memberi acuan kepada pemangku kepentingan dalam upaya melindungi dan menangani Anak Korban Kekerasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan
Bupati;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2018; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 130 TAHUN 2018
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah Partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Koperasi
ABSTRAK:
dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Wilayah Kabupaten Natuna, perlu adanya penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan,
pembagian dan peleburan serta pembubaran koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum
UU NO. 25 TAHUN 1992; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 24 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 4 TAHUN 1994; PP NO. 17 TAHUN 1994; PP NO. 9 TAHUN 1995; PP NO. 33 TAHUN 1998; PP NO. 23 TAHUN 2005; PP NO. 7 TAHUN 2008; PERPRES NO. 2 TAHUN 2008; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah RI nomor 269 /M/IX/1994; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 10/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 11/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 12/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 13/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 14/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 15/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 16/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 17/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 18/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 19/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 20/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 21/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 22/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 23/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 24/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 25/Per /M.KUKM/IX/2015; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 12 TAHUN 2017
Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
42
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
