Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu dilakukan penyesuaian materi dengan diubahnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 31 TAHUN 1999; UU NO. 30 TAHUN 2002; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 60 TAHUN 2008; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 54 TAHUN 2018; PP NO. 54 TAHUN 2018; PERMENPAN-RB NO. 52 TAHUN 2014; PERATURAN KPK NO, 2 TAHUN 2019
Peraturan Bupati Natuna ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 31)
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Road Map Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat perlu ditindaklanjuti dengan Road Map reformasi di Daerah;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; UU NO. 81 TAHUN 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PERDA KAB NATUNA NO. 8 TAHUN 2011; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 7 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 61 TAHUN 2019; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019;
Road Map Reformasi Birokasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 63 TAHUN 2021; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERDA KAB NATUNA NO. 11 TAHUN 2020
Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 33); MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 48)
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif bagi tenaga
kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 44 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 36 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014; PERMENKES NO. 90 TAHUN 2015; KEP. MENKES NO. 1235/MENKES/XII/2017; KEP. MENKES NO. 156/MENKES/SK/I/2010; PERDA KAB NATUNA 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO 25 TAHUN 2012
Peraturan ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4l ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 27 TAHUN 2014; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 21 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 79 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Pelaksanaan Sewa BMD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN ZONASI PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 20 TAHUN 2003; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 19 TAHUN 2005; PP NO. 48 TAHUN 2008; PP NO. 17 TAHUN 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Peraturan ini menjelaskan seluruh tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK,SD dan SMP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 36),
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, perlu kesamaan pemehaman dan keterpaduan Langkah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga bisa memberikan pedoman dalam Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 36 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 11 TAHUN 2008; UU NO. 14 TAHUN 2008; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 9 TAHUN 2015; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 61 TAHUN 2010; PP NO. 82 TAHUN 2012; PP NO. 96 TAHUN 2012; PP NO. 2 TAHUN 2018; PERPRES NO. 95 TAHUN 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4l/PERIMEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; PERDA KAB NATUNA NO. 9 TAHUN 2018; PERBUP NATUNA NO. 70 TAHUN 2018;
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan,
pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
MENCABUT Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2019 tentang Tata Kelola
Peyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 51)
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Natuna kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Natuna
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dinilai tidak relevan dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 17 TAHUN 2018
Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL3 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2013 tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL3 Nomor 48)
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 IPMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, ketentuan pasal 1 Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (covlD-19) dan belanja prioritas lainnya, dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU;
UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 109 TAHUN 2020; PP NO. 23 TAHUN 2005; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 3 TAHUN 2007; PP NO. 5 TAHUN 2009; PP NO. 19 TAHUN 2010; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 12 TAHUN 2017; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2007; PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 52 TAHUN 2012; PERMENDAGRI NO. 62 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 36 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERDA KAB. NATUNA NAO. 11 TAHUN 2020; PERBUP NATUNA NO. 68 TAHUN 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Natuna Nomor 68 Tahun 2020 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Natuna Nomor 68 Tahun 2020 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi
daerah kabupaten
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 43 TAHUN 2014; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi Dasar dialokasikan secara berkeadilan sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi Formula dialokasi secara proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
