Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu mendelegasikan wewenang pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP PERPU No. 2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pendelegasian kewenangan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan arah dan pedoman di dalam pembuatan Produk Hukum Daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu memberikan pedoman mengenai prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Thaun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Thaun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PEPRES No. 68 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, asas produk hukum daerah, fungsi produk hukum daerah, jenis dan materi muatan produk hukum daerah, perencanaan produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum, pembahasan Raperda, penetapan dan pengundangan, pembatalan, penomoran autentifikasi produk hukum daerah, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah dan berita daerah, teknik penyusunan naskah produk hukum daerah, pembiayaan, partisipasi masyarakat, evaluasi peraturan daerah dan peraturan bupati, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 75 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Paasl 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 86 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN - TUGAS - FUNGSI - SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur susunan organisasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukanm Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Aru nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada ketentuan Pasal 7, Pasal 10, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 55.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Legislasi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa perencanaan Program Legislasi Daerah merupakan kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja perangkat daerah, dan telah diamanatkan dalam Pasal Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, produk hukum daerah, perencanaan, penetapan, perubahan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF - PIMPINAN DAN ANGGOTA dprd
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD. NO.2017/19, TLD. NO.19/2017, LL KABUPATEN KEPULAUAN ARU : 20 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Penjelasan 5 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARu No.3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.7/2017, TLD 2017, LL SETDA KEP. ARU : 8 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.
Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Hotel.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegak produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi Anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja. Agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik dapat terlaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk unit Petugas Tindak Internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan untuk melaksanakan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6, maka perlu ada unit Petugas Tindak Internal (PTI).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, dan honorarium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
