Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu system yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemeliharaan dan penggunaan arsip inaktif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
ABSTRAK:
Bahwa setiap Perangkar Daerah/ Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terdapat Arsip Vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan Arsip Vital di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru agar dikelola dengan baik dan benar perlu adanya Pedoman Pengellaan Arsip Vital. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Arsip Vital.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan arsip vital.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lamp 16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO. 37, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Kepufauan Aru Nomor 21 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tidak
sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan
Daerah sehingga perlu dirubah dan direvisi kembali.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pedoman pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pedoman pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
Peraturan Bupati
Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2017 tentang
Pedoman pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Kepulauan Aru dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu dilakukan penataan hubungan yang terkoordinasi, terintegrasi dan tersingkronisasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu mengatur Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip, hubungan kerja, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 38 Tahun 2018
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN - SISTEM DAN PROSEDUR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/NO. 38, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 15 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas
pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah diperlukan peraturan yang mengatur
sistem dan prosedur pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten
Kepulauan Aru.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan
AruNomor 52 Tahun 2017 tentangPenjabaran
Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan
Aru Pasal 2 ayat (1), Inspektorat mempunyai tugas
memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan
dan mengkoordinasikan kegiatan Inspektorat dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi
wewenang Daerah di bidang pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan
Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun
2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011;
UU No.6 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2015; UU No.9 Tahun 2015; PP No.43
Tahun 2014; PERPU No.2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.37 Tahun 2007;
PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.30 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, dengan menetapkan batasan istilah dalam
pengaturannya. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.
Lampiran 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip, perlu adanya Pedoman Penyusutan Arsip. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip dengan cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Kantor Arsip Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyusutan arsip terdiri dari tata cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah dan dari perangkat daerah ke kantor arsip daerah, tata cara penyerahan arsip statis. Selain itu juga terkait sumber daya kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lamp 19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, shingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan Pengguna Arsip. Dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dalam rangka penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu diatur Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta pengaturan akses arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Lamp 51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/NO. 39, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif, dan efisien, perlu meningkatkan kompetensi dan integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diatur Standar Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Lampiran 27 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru secara baik dan benar, perlu diatur Pedoman tentang Tata Naskah Dinas. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru perlu menetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemeirntah Kabupaten Kepulauan Aru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 54 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
