PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermulu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun pedoman penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Pesawaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendikbud No 1 Tahun 2021, Perda Kab Pesawaran No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2021.
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 400) dinyatakan tidak berlaku.
Halaman ; 13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
a. bahwa guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya
anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta
tanah air diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang
merupakan bagian integral dari upaya pengembangan
Kabupaten Layak Anak yang di dalamnya termasuk juga
pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak anak;
b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
m artabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera perlu diupayakan mewujudkan melalui
lembaga pemerintah m aupun masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Sekolah Ramah Anak;
UU No 23 Tahun 2002, UU No 20 Tahun 2003, UU No 11 tahun 2005, UU No 33 Tahun 2007, UU No 33 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990, PP No 17 Tahun 2010, PerMenPPPA No 5 Tahun 2011, PerMenPPPA No 10 Tahun 2011, PerMenPPPA No 12 Tahun 2011, PerMenPPPA No 8 Tahun 2014, Permenkes No 25 Tahun 2014, PerMendikbud No 82 Tahun 2015, Perda Kab Pesawaran No 1 Tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Sekolah Ramah Anak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama
ABSTRAK:
1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama dalam pelaksanaannya memerlukan regulasi terkait Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.
Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Kewenangan mengambil
keputusan dapat di limpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pen Jab Aran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pen Jab Aran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
1. dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rician Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan IV Tahun Anggaran 2020;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas P e r a t u r a n Bupati Pesawaran Nomor 61 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana dibuah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan IV Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b, angka 2 huruf b point 1 diubah. Terdapat rincian perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
1. Dalam rangka tertib perizinan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran memandang perlu memberikan pemutihan izin mendirikan bangunan, bangunan gedung rumah tinggal di Kabupaten Pesawaran;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
Pemutihan IMB bertujuan yaitu:
1. Memberikan aspek legal bangunan di daerah.
2. Penataan dan penerbitan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
Kabupaten.
3. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat.
4. Mendorong peningkatan Pendapatan Asil Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 48 Tahun 2016
PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik
dibutuhkan partisipasi masyarakat melalui survei;
b. bahwa dalam rangka memudahkan interprestasi dan obyektifitas
hasil survei, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan
survei;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 25 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 96 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 80 Tahun 2015, PerMenPanRb No 14 tahun 2017, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Halaman : 6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
