Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK: |
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah,
perlu melakukan Penyusunan Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2025;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);Mengingat2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4749);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178);6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi DaerahDalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6881);8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentangHarmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 10);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian DanEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata CaraPerubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosialdi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 868);13. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29/ PRT/ M/2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekeijaan Umum danPerumahan Rakyat (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset danTeknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar TeknisPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar PadaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan KebakaranDaerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1619);16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar PadaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteramandan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 158);17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) ;18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklaturperencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1781);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan InventarisasiPemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang PerubahanHasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi PemutakhiranKlasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunandan Keuangan Daerah;23. Peraturan Gubemur Lampung Nomor 55 Tahun 2023tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi LampungTahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi LampungTahun 2023 Nomor 55);24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Nomor 29);25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan LembaranPesawaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88);26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4Tahun 2021 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (LembaranDaerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PesawaranNomor 89);27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023Nomor 110, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Nomor 102);
- Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
- Halaman : 7
|