Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS GURU TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara kementerian pendidikan dan kebudayaan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor 2226/B/KS/2018, Noor 03/TNP2K/01/2018 damn Nomor 420/0124/UMUM/2018 tentang Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Tahun 2018 perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinera dan Akuntabilitas Guru Tahun Anggaran 2018
UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No.25 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.74 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, PermendesPDTT No.2 Tahun 2016, Permendikbud No.75 Tahun 2016, Permendikbud No.12 tahun 2017, PErmendesPDTT No.19 Tahun 2017, Perda No.16 Tahun 2017, Perbup No.43 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Tujuan; Mekanisme Pelaksanaan Program Rintisan Kiat Guru; Pembiayaan dan Alokasi Anggaran; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program rintisan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
15 halaman dan 69 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.107 Tahun 2017, Permendagri No.113 Tahun 2014, Perda No.10 Tahun 2017, Perda No.16 Tahun 2017, Perbup No.43 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Tata Cara dan penetapan Rincian Dana Desa; Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dan Desa; Penggunaan Dana Desa; pelaporan Dana Desa; Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
22 halaman dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasalm 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) PP No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP NO.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengalokasian dan penetapan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Perbup No.10 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Penyaluran Alokasi Dana Desa; Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah; Penetapan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan retribusi Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
Perbup No.9 Tahun 2016
9 halaman dan 27 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan APBD serta menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD), maka penyediaan dana SKPD didasarkan pada anggaran kas yang telah dibahas antara SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD)
UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, Uu No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.16 Tahun 2018, permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.33 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2009, Perda No.10 Tahun 2016, Perda No.12 Tahun 2017, Perbup No.43 Tahun 2017
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2018 dalam 5 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Mengajar Ketapang Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Negeri Ketapang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Negeri di Kabupaten Ketapang, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Direktur Jendral PAUD dan DIKMAS Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 46 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Hak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
6 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGAI NANJUNG KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat desa, perlu kepastian hukum mengenai bats wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Perpres No.9 Tahun 2016, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2009;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kab. Ketapang
ABSTRAK:
Untuk terlaksananya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kabupaten Ketapang perlu dibentuk lembaga yang independen untuk melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kelembagaan KPPAD, Pengangkatan dan Pemberhentian, Tugas dan Fungsi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No.13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Ketapang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuanPasal 8 ayat (6) Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang
ABSTRAK:
Agar pelaporan dan pemeriksaan harta kekayaan setiap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif, diperlukan komitmen Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk melaporkan kekayaannya. Untuk memperkuat komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Wajib LHKPN, Penyampaian LHKPN, Pengelola LHKPN, Hukuman, Tata Cara Penjatuhan Hukuman, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 ayat (7), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi, Kriteria, Persentase, Persyaratan, Tata Cara Pengurangan dan Keringanan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
