Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan adalah salah satu sumber pembiayaan dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas; b. bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait Standar Biaya Pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 ,Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017, Peraturan Walikota Sibolga Nomor 05 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN SASARAN, DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN (Bagian Umum, Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, Pemanfaatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan (Pemanfaatan Dana BOK, Pemanfaatan Dana Jampersal)), STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN (Standar Biaya, Peijalanan Dinas untuk kegiatan Jampersal), PELAPORAN (Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi, Jenis pelaporan, Pelaksana Laporan, Alur Pelaporan, Pelaksanaan di Puskesmas, Pelaksanaan di Kota Sibolga), PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
16 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 35 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang profesional, obyektif, transparan, independen dan untuk mewujudkan citra positif pejabat pengawas pemerintah daerah dan meningkatkan mutu pengawasan, diperlukan norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah daerah
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 , Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 , Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2011,Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Walikota Sibolga Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NORMA PENGAWASAN, KODE ETIK, PENEGAKAN KODE ETIK, SANKSI, PEMBINAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
29 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 34 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tenaga Harian Lepas Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan keberadaan kineija Tenaga Harian Lepas dalam membantu tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, penataan dan pembinaan tertib pelaksanaan administrasi Tenaga Harian Lepas dalam rekrutmen, pengangkatan, pemberhentian, perpanjangan tugas, penempatan guna menghasilkan kineija yang baik dan berkualitas
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, JENIS TENAGA HARLAN LEPAS, HAK DAN KEWAJIBAN (Hak, Kewajiban), LARANGAN, PERSYARATAN, PEREKRUTAN/SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
13 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 33 Tahun 2017
Perubahan - Atas - Peraturan - Walikota - Nomor - 29 - Tahun - 2017 - Tentang - Penjabaran - Anggaran - Pendapatan - Dan - Belanja - Daerah - Tahun - Anggaran - 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor : 188.44/ 803/KPTS/ 2016 tertanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara TA. 2017, Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821/124/Tahun 2017 tertanggal 26 April 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana dan Keputusan Walikota Sibolga Nomor : 821/124/Tahun 2017 tertanggal 26 April 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Rumpun Pendidikan, Rumpun Kesehatan dan Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, maka Peraturan Walikota Sibolga Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pergeseran anggaran antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan antara objek belanja dalam jenis belanja bekenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 , Peraturan Walikota Sibolga Nomor 29 Tahun 2017 , Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44/803/KPTS/2016.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 32 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, diperiukan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 05/M.PAN/03/2008 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 , Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2011 , Peraturan Walikota Sibolga Nomor 3 Tahun 2017 .
Peraturan ini berisi tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
11 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 31 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/
2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; b. bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dilakukan pencabutannya;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 ,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 . Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN FUNGSI, UANG MAKAN, PERJALANAN DINAS JABATAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, TENAGA HARLAN LEPAS, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS JABATAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor
26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
39 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENETAPAN, PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 29 Tahun 2017
PERWALI Kota Sibolga No. 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa keli terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2016 ,Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 ,Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-308 Tahun 2016,Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/ 125/KTPS/Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017.
5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Sibolga dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga dan agar terlaksana dengan baik, perlu membentuk ketentuan tentang sistem dan prosedur pengawasan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Menteri Pemberdaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 , Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017,Peraturan Walikota Sibolga Nomor 3 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP PENGAWASAN, PENGAWASAN (Pelaksana Pengawasan, Hasil Pengawasan), TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN, PEMBIAYAAN, KODE ETIK, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 01Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Sibolga tidak sesuai lagi dengan keadaan sehubungan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ,Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 , Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sibolga
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
3 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
