Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu disusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019;
Untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan yang utuh dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA Nomor 8 Tahun 2006; PERDA Nomor 2 Tahun 2014; PERDA Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 10 Tahun 2017; PERDA Nomor 4 Tahun 2017; PERDA Nomor 11 Tahun 2017; PERDA Nomor 38 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011;
PERBUP ini Mengatur Mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; Meliputi Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pelaporan Kinerja; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
9 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun No. 53 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, serta dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun agar dapat berjalan lancar, tertib, taat azas, efisien, efektif, dan akuntabel perlu disusun peraturan teknis sebagai dasar pelaksanaannya.
Dengan diterbitkannya sejumlah peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan di dalam sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.
Dalam rangka mengatasi sejumlah permasalahan teknis yang masih sering terjadi di dalam pengelolaan APBD Kabupaten Sarolangun, perlu perbaikan komprehensif terhadap Perbup No. 10 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2012
Perbup ini mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun, meliputi: pelimpahan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; sistem dan prosdur penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan pelaksanaan APBD; dan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2015.
Pada saat perbup ini mulai berlaku, Perbup No. 10 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perbup yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
73 hlm, Lampiran 12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 56 Tahun 2018
PENDIRIAN - PENGURUSAN - PENGELOLAAN - PEMBUBARAN - BADAN USAHA MILIK DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2018/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; Meliputi Pendirian BUMDesa; Pengaturan dan Pengelolaan BUMDesa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018.
11 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018
PENDELEGASIAN KEWENANGAN - PELAYANAN - PERIZINAN - NON PERIZINAN - KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - KABUPATEN SAROLANGUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2018/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu dilakukan pendelegasian kewenangan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu dengan Peraturan Bupati;
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun No. 36 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13 Tahun 2017; PERDA No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 10 Tahun 2017; PERBUP No. 72 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun; Meliputi Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan; Jenis Perizinan dan Non Perizinan; Pendelegasian Wewenang; Pengaduan; Pembnaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
1. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangu (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 36);
2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 hlmn; 1 lmpiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 60 Tahun 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2O2O TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19 - SAROLANGUN - 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2020/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2O2O
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan belanja tidak
b.
terduga dalam rangka penanganan penyebaran Virus COVID-
19 dalam Kabupaten Sarolangun agar dapat digunakan
secara akuntabel, efesien dan efektif, perlu merubah
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2O2O tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
UU 4 TAhun 1984; UU 40 TAhun 2004; UU 24 Tahun 2007; UU 11 Tahun 2009; UU 36 Tahun 2009; Permendagri 20 TAhun 2020; Perbup Sarolangun 13 Tahun 2020; PErbup 38 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup 44 Tahun 2020
PErbup tersebut mengatur mengenai perubahan kedua atas PErbup 38 TAhun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Perbup 38 Tahun 2020
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 23/2023 Tahun 2023
Pemberian Insentif Kelebihan Waktu Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Pada RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Yang Bertugas Pada Malam Hari dan Hari Libur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Kelebihan Waktu Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Pada RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Yang Bertugas Pada Malam Hari dan Hari Libur
ABSTRAK:
a. RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara terus menerus dalam waktu 24 jam sehingga perlu menugaskan Petugas Medis, Paramedis, dan Non Paramedis pada malam hari dan hari libur, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal
b. dalam rangka pemberian pelayanan secara oltimal perlu diberikan insentif kelebihan waktu kerja pada malam hari dan hari libur sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan terhadap kelebihan waktu kerja untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga kesehatan di RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun
UU No/54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014; UU No.17 TAhun 2023; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perbup Sarolangun No.73 Tahun 2020; Perbup Sarolangun No.13 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Insentif Kelebihan Waktu Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Pada RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun Yang Bertugas Pada Malam Hari dan Hari Libur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 24/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
a. Pemerintah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakt secara optimal sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
b. penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat sebagai penyebab angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu dan berkesinambungan
c. meningkatnya angka kasus malaria di Kabupaten Sarolangun, diperlukan pengaturan tentang percepatan eliminasi malaria dalam mewujudkan daerah bebas malaria
UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenkes No.22 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Percepatan Eliminasi Malaria
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 20/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
a. ketentuan Pasal 13 Perda Kab. Sarolangun No.2 Tahun 2020
b. dalam rangka pengelolaan dan penggunaan arsip dinamis oleh Perangkat Daerah selaku pencipta arsip
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.78 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.17 Tahun 2011; Perda Kab. Sarolangun No.5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Sarolangun No.1 Tahun 2021; Perda Kab. Sarolangun No.2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemeritnah Kabupaten Sarolangun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
196
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 22/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun
ABSTRAK:
a. dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa dan kelurahan
b. data profil desa dan kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 TAhun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; Permendagri No.12 Tahun 2007, Permendagri No.20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Sarolangun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 17/2023 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sarolangun No. 10 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1), (2), (3) PP No.12 Tahun 2019 dan Permendagri No.77 Tahun 2020
b. Agar tertib administrasi dan akuntabel dalam rangka pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu merubah Perbup Sarolangun No.10 Tahun 2021
UU No.54 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.63 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perbup Sarolangun No.10 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati No.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Peraturan Bupati No.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD.
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
