Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR l
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang meru pakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Pedoman Manajemen Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. Infrastruktur Manajemen Risiko; dan
b. Proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19.A Tahun 2021
85 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan: dalam keadaan prevalensi gizi buruk dan stunting yang tinggi secara langsung dapat menghambat upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif dalam mendukung Pembangunan Nasioanl, maka perlu segera diatur dan ditetapkan regulasi daerah tentang konvergensi pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting: bahwa masalah gizi buruk dan stunting kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam jangka lama dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik dan jaringan otak pada anak serta berimplikasi kurangnya kecerdasan kualitas sumber daya manusia, maka untuk mengantisipasinya perlu segera dilakukan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk Stunting: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 185 Tahun 2014; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 22 Tahun 2009; Perpres No. 72Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2022; Permenkes No. 23 Tahun 2012; Permenkes No. 39 Tahun 2012; Permenkes No. 65 Tahun 2013; Permenkes No. 3 Tahun 2014; Permenkes No. 25 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 41 Tahun 2014;Permenkes No. 66 Tahun 2014; Permentan No. 17 Tahun 2015; Permenkes No. 21 Tahun 2015; Permenkes No. 74 Tahun 2015; PermenPUPR No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 39 Tahun 2016; Permenkes No. 43 Tahun 2016; Permenkes No. 51 Tahun 2016; PermenPPN No. 1 Tahun 2018; PermenDesDTT No. 11 Tahun 2019; Permensos No. 20 Tahun 2019;Permenkes No. 29 Tahun 2019; Permenkeu No. 61 Tahun 2019; Permenkes No. 2 Tahun 2020; Peraturan BKKBN No. 185 Tahun 2014; Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan No. 84 Tahun 2019; Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan No. 83 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum mengenai pencegahan dan penaggulangan gizi buruk dan stunting, batasan-batasan defenisi, maksud dan tujuan, azas, prinsip dan pilar, strategi pendekatan yang digunakan, proritas sasaran wilayah intervensi, indikator kinerja, peran serta, penelitan dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pembinaan, tim percepatan konvergensi pencegahan dan penanggulangan stunting, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2023.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide, gagasan inovasi dan hasilkreativitas daerah, perlu dukungan masyarakat dan Pemerintah Daerahdalam memperkuat sistem inovasi daerah termasuk daya dukung,kapasitas dan daya saing daerah; bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017tentang Inovasi Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenangmenetapkan Produk Hukurn berupa Peraturan Bupati yang dapatmemberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan inovasi.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 6 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
Penyelenggara Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
a. Peningkatan pelayanan publik;
b. Pemberdayaan dan peran serta masyarkat; dan
c. Peningkatan daya saing daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHER BARAT TAHUN 2023 NO 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tangPeraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata CaraPembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiapDesa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan BupatiHalmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian danPenetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalamWilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999;Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barnt Nomor 6 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 tahun 2022; Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 50.982.076.000 ( Lima puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp.48.432.972.221,- ( empat puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh duajuta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
b. Alokasi formula sebesar Rp. 2.549.103.779,- ( dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dihitung berdasarkanjumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan keterjangkauan yang bersumber dari data kementerian/lembaga yangmenangani urusan pemerintah di bidang statistik, dan Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai dana bagi hasil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Desa sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 6tahun 2014 tentang Desa sebagai upaya Pembangunan danpemberdayaan masyarakat desa ; bahwa untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu diatur kedalam prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali yangtertuang dalam Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPetunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) KabupatenHalmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Halmahera Barnt Nomor LA. Tahun 2021; Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022
Maksud diberikan ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
65 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATENHALMAHERABARAT TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan manajemen pelayanan pengelolaan secara terarah dan terkendali, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023 ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor l .A. Tahun 2021; Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
58 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
