Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
ahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisikan perubahan program,
kegiatan dan sumber pembiayaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor dan masyarakat yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 64 Tahun 2020; PMK No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2009; Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019; dan Perda Kab. Alor No. 9 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; III. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
7 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga Negara khususnya di Kabupaten Alor untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan pedoman penerapan standar pelayanan minimal dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 25 Tahun 2004; 3. UU No. 25 Tahun 2009; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 96 Tahun 2012; 6. PP No. 13 Tahun 2019; 7. PP No. 12 Tahun 2017; 8. PP No. 2 Tahun 2018; 9. Permendagri No. 100 Tahun 2018; 10. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2015; 11. Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016; 12. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; IV. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal; V. Pembiayaan; VI. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
12 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011; Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengambil langkah koordinasi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor untuk mengambil langkah operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT
ABSTRAK:
bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat; bahwa Kabupaten Alor memiliki keragaman suku yang wajib dilindungi, diakui, dihormati serta diberdayakan guna menjaga kelestarian adat dan nilai budaya sebagai suatu kearifan lokal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU nO. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2014
Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. kelembagaan Adat; V. Wilayah adat; VI. Hukum Adat; VII. Kewajiban dan Tanggungjawab; VIII. Pemberdayaan; IX. Forum Kelembagaan Adat; X. Pendanaan; XI. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; XII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 25 Tahun 2004; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. UU No. 6 Tahun 2014; 5. PP no. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; 6. PP No. 18 Tahun 2016; 7. PP No. 12 Tahun 2019; 8. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 9. Permendagri No. 20 Tahun 2018; 10. Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2014; 11. Perda Kab. Alor No. 15 Tahun 2014; 12. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ALOR TAHUN 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Alor Tahun 2019-2023
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Alor No. 17 Tahun 2008
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Perencanaan Penanggulangan Bencana; V. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Alor
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Alor, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Alor.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 5 Tahun 2014; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 42 Tahun 2004; 6. PP No. 53 Tahun 2010; 7. PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; 8. PP No. 18 Tahun 2016; 9. Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MANAJEMEN RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang aktif dan efisien, makaberdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib Melakukan Penilaian Risiko; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Alor
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. ALor No. 8 Tahun 2016; Perda kab. Alor No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati tersbut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Prinsip; III. Ruang Lingkup; IV. Penyelenggaraan Manajemen Risiko; V. Penyelenggara Manajemen Risiko; VI. Strategi Penerapan Manajemen Risiko; VII. Proses Manajemen Risiko; VIII. Evaluasi dan Pelaporan; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
23 halaman; 24 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka tunjangan hari raya dan Gaji ketiga belas untuk Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Alor perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara dan Aparatur
Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2021.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; PMK No. 42/PMK.05/2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perda Kab. Alor No. 9 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pemberian Tunjangan Hari Raya; III. Gaji Ketiga Belas; IV. Pembiayaan; V. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati Alor
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 setelah tanggal
31 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No, 19 Tahun 2016; PMK No. 32/PMK.02/2018; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda Kabupaten Alor No. 2 Tahun 2014; Perda Kabupaten Alor No. 10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Alor No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Standar Biaya; IV. Ketentuan Peralihan; V. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Alor
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 setelah tanggal
31 Desember 2019.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
