Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Reagensia Laboratorium untuk Kebutuhan Pelayanan Segera pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang berorientasi pada keselamatan pasien, maka untuk mengisi ketersediaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium yang dibutuhkan untuk pelayanan segera, diperlukan peraturan sebagai acuan dalam pengadaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi; b. Bahwa untuk menjaga kesinambungan ketersediaan obat, bahan medis habis pakai dan reagensia laboratorium yang dibutuhkan untuk pelayanan segera pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue), maka berdasarkan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Reagensia Laboratorium Untuk Kebutuhan Pelayanan Segera Pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.
Peraturan yang mendasari Perbup ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 40 Tahun 2004; 3. UU No. 36 Tahun 2009; 4. UU No. 44 Tahun 2009; 5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 6. UU No. 30 Tahun 2014; 7. UU No. 36 Tahun 2014; 8. PP No. 23 Tahun 2005; 9. PP No. 72 Tahun 1998; 10. PP No. 47 Tahun 2016; 11. PP No. 51 Tahun 2009; 12. Perpres No. 16 Tahun 2018; 13. PP No. 12 Tahun 2019; 14. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 15. Permenkes No. 3 Tahun 2020: 16. Permenkes No. 72 Tahun 2016; 17. Permenkes No. 5 Tahun 2019; 18. Permenkes No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011; 19. Permenkes No. 411/MENKES/PER/III/2010; 20. Perda Kabupaten Alor No. 2 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Tata Cara Pengadaan; V. Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
ABSTRAK:
a. Bahwa sebagai upaya peningkatan peran Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Alor, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu, menyeluruh dan terpola oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan kapasitas pemuda; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Dasar hukum perbup ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 40 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. Perpres No. 66 Tahun 2017; 5. Perda Kabupaten Alor No. 12 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Program Kebijakan; V. Strategi Pelaksanaan; VI. Organisasi; VIII. Pembiayaan; IX. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
8 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempabumi Kabupaten Alor Tahun 2020-2022
ABSTRAK:
Bahwa Kabupaten Alor secara geologis, hidrologis dan demografis, merupakan daerah rawan bencana gempabumi, sehingga perlu dilakukan upaya strategis dalam rangka mengantisipasi risiko bencana, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana Gempa Bumi Kabupaten Alor Tahun 2020-2022.
Dasar hukum perbup ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 24 Tahun 2007; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. PP No. 21 Tahun 2008; 5. PP No. 22 Tahun 2008; 6. PP No. 23 Tahun 2008; 7. PP No. 12 Tahun 2019; 8. Perpres No. 1 Tahun 2019; 9. Permendagri No. 13 Tahun 2006; 10. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2012; 11. Perda Kab. Alor No. 17 Tahun 2008; 12. Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016; 13. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019; 14. Perbup Alor No. 11 Tahun 2019.
Perbup ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan dan Prinsip; III. Sistematika Rencana Kontinjensi; IV. Jangka Waktu dan Aktivasi; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
8 halaman; 2 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 6 Tahun 2014; 3. UU No. 23 Tahun 2014; 4. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; 5. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; 6. Perpres No. 78 Tahun 2019; 7. PMK No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 121/PMK.07/2018; 8. PMK No. 199/PMK.07/2017; PMK No. 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 40/PMK.07/2020; 10. PMK No. 35/PMK.07/2020; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020.
Perbup ini mengubah: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 11 diubah; 3. Ketentuan Pasal 12 diubah; 4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 ditambah 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C; 5. Ketentuan Pasal 15 diubah; 6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 15A dan Pasal 15B; 7. Ketentuan Pasal 16 dihapus; 8. Ketentuan BAB V Pasal 18 dihapus; 9. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Alor
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemanfaatan barang milik daerah, maka perlu dilakukan penataan, penertiban, dan pendayagunaan aset berupa rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Alor; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Alor.
Dasar hukum peraturan bupati ini: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 28 Tahun 1999; 3. UU No. 23 Tahun 2014; 4. PP No. 40 Tahun 1994; 5. PP No. 2 Tahun 2001; 6. PP No. 27 Tahun 2014; 7. Perpres No. 11 Tahun 2008; 8. Permendagri No. 19 Tahun 2016; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2018; 10. Perda Kab. Alor No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Jenis dan Golongan Rumah Dinas; IV. Syarat Penghunian; V. Tata Cara Penghunian Rumah Dinas; VI. Tata Cara Pengalihan Status Rumah Dinas; VII. Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Dinas; VIII. Pensiunan Pegawai, Janda/Duda Pensiunan, dan Penghuni Rumah Dinas Lainnya; IX. Kewajiban dan Larangan Penghuni Rumah Dinas; X. Sanksi; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Pensiun,Tunjangan atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020 Kepada Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ke Tigabelas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan yang mendasari peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 17 Tahun 2003; 3. UU No. 1 Tahun 2004; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 12 Tahun 2019; 6. PP No. 44 Tahun 2020; 7. Permendagri No. 13 Tahun 2006; 8. PMK No. 106/PMK.05/2020; 9. Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; dan II. Pemberian Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 25 Tahun 2004; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. UU No. 6 Tahun 2014; 5. PP no. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; 6. PP No. 18 Tahun 2016; 7. PP No. 12 Tahun 2019; 8. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 9. Permendagri No. 20 Tahun 2018; 10. Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2014; 11. Perda Kab. Alor No. 15 Tahun 2014; 12. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: a. UU No. 69 Tahun 1958; b. UU No. 6 Tahun 2014; c. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; d. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; e. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; f. Permendagri No. 114 Tahun 2014; g. Permendagri No. 1 Tahun 2016; h. Permendagri No. 44 Tahun 2016; i. Permendagri No. 46 Tahun 2016; j. Permendagri No. 110 Tahun 2016; k. Permendagri No. 20 Tahun 2018; l. PMK No. 205/PMK.07/2019; m. Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2014; n. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019; o. Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Asas Pengelolaan Keuangan Desa; III. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; IV. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; V. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; VII. Pengelolaan; VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Ketentuan Lain-Lain; X. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Desa maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: a. UU No. 69 Tahun 1958; b. UU No. 6 Tahun 2014; c. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; d. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; e. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; f. Permendagri No. 44 Tahun 2016; g. Permendagri No. 20 Tahun 2018; h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019.
Perbup ini mengatur: I. Ketentuan Umum; II. Prinsip, Maksud, Tujuan dan Etika; III. Ruang Lingkup; IV. Para Pihak; V. Perencanaan Pengadaan; VI. Persiapan Pengadaan; VIII. Pelaksanaan Pengadaan; IX. Pembayaran Prestasi Kerja; X. Keadaan Kahar; XI. Pemutusan Surat Perjanjian; XII. Sanksi; XIII. Penyelesaian Perselisihan; XIV. Pelaporan dan Serah Terima; XV. Pembinaan dan Pengawasan; XVI. Ketentuan Lain-Lain; XVII. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
20 halaman; 27 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Kelembagaan Desa di Kabupaten Alor Tahun 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif Kelembagaan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Kelembagaan Desa Di Kabupaten Alor Tahun 2020.
Dasar hukum perda ini adalah: a. UU No. 69 Tahun 1958; b. UU No. 6 Tahun 2014; c. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; d. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; e. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; f. PP No. 12 Tahun 2019; g. Permendagri No. 20 Tahun 2018; h. Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016.
Perda ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Penghasilan Tetap; IV. Tunjangan; V. Insentif Kelembagaan Desa; VI. Pengawasan; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
