Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU Nomor 13 Tahun 1950;
UU Nomor 6 Tahun 2014;
UU Nomor 23 Tahun 2014;
PP Nomor 32 Tahun 1950;
PP Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;
1.Ketentuan Umum 2.Pengangkatan Perangkat desa 3.Masa Tugas Perangkat Desa 4.Kewajiban, Tugas, dan Larangan Perangkat Desa 5.Pemberhentian Perangkat desa 6.Kekosongan Jabatan Perangkat desa 7.Unsur Staf Perangkat desa 8.Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9.Sanksi Adminitratif 10.Ketentuan Peralihan 11.Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengantisipasi risiko bencana kebakaran
yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup,
tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat
diperlukan adanya upaya penyelenggaraan pencegahan
dan penanggulangan kebakaran secara sistematis,
terencana, terkoordinasi dan terpadu.
Kabupaten Kebumen sedang menuju
pertumbuhan pembangunan dan membutuhkan sebuah
perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan
menyeluruh dalam menanggulangi kebakaran. Untuk memberikan kepastian hukum dalam
rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
kebakaran di Kabupaten Kebumen, diperlukan
pengaturannya dalam suatu peraturan daerah. Karena itu diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU Nomor 13 Tahun 1950;
UU Nomor 8 Tahun 1981;
UU Nomor 28 Tahun 2002;
UU Nomor 30 Tahun 2009;
UU Nomor 12 Tahun 2011;
UU Nomor 23 Tahun 2014;
PP Nomor 38 Tahun 2007;
PP Nomor 14 Tahun 2012;
Perpres Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/M/PRT/2008;
Perda Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004;
Perda Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2010;
Perda Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2010;
1.Ketentuan Umum 2.Objek Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 3.Klasifikasi Risiko Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung 4.Pencegahan Kebakaran 5.Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 6.Penanggulangan Kebakaran 7.Peran Serta Masyarakat 8.Pengendalian 9.Pembinaan 10.Penyidikan 11.Ketentuan Pidana 12.Ketetntuan Peralihan 13.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan yat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 1950; PP No.8 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kebumen No.1 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kebumen No.23 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sistematika RPJMD, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Thun 2021-2026 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kebumen serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN.
353 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 dan Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, ketentuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan, dan untuk membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu peningkatan pemahaman peserta didik terhadap kitab suci, serta Peraturan daerah Kabupaten kebumen Nomor 22 Tahun 2012 perlu dibah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kebumen No. 53 Tahun 2004; Perda Kabupaten Kebumen No. 53 Tahun 2004; Perda Kabupaten Kabumen No. 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kebumen No. 11 Tahun 2008; Perda kabupaten Kebumen No. 13 tahun 2008; Perda Kabupaten Kebumen No. 22 Tahun 2012;
1. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
2. Satuan Pendidikan Formal
3. Bentuk Satuan Pendidikan Informal
4. Pendidkan Kegamaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;
UU No.13 Tahun 1950;
UU No.12 Tahun 1985 ;
UU No.17 Tahun 2003 ;
UU No.1 Tahun 2004 ;
UU No.15 Tahun 2004 ;
UU No.33 Tahun 2004;
UU No.14 Tahun 2008;
UU No.12 Tahun 2011;
UU No.17 Tahun 2014 ;
UU No.23 Tahun 2014 ;
PP No.24 Tahun 2004 ;
PP No.23 Tahun 2005 ;
PP No.56 Tahun 2005 ;
PP No.58 Tahun 2005 ;
PP No.65 Tahun 2005;
PP No.79 Tahun 2005;
PP No.8 Tahun 2006 ;
PP No.48 Tahun 2008;
PP No.69 Tahun 2010;
PP No.71 Tahun 2010 ;
PP No.30 Tahun 2011 ;
PP No.2 Tahun 2012;
PP No.27 Tahun 2014 ;
Perpres No.87 Tahun 2014;
Perda Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004;
Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 ;
Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2008;
Perda Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2014 ;
Perda Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun
2015;
Peraturan Daerah ini memuat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27A ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendalaman Pemahaman Kitab Suci;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan sasaran, bentuk pendalaman pemahaman kitab suci, kompetensi yang diharapkan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata tertib dan Penyediaan Tempat Jual Beli Jenitri di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa di Kabupaten Kebumen, jenitri merupakan barang dagangan yang sangat diminati oleh masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Kebumen maupun masyarakat dari luar Kabupaten Kebumen, bahkan Warga Negara Asing; bahwa untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum,
perlu menyediakan tempat jual beli dan mengatur tata tertib jual beli jenitri dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tertib dan Penyediaan Tempat Jual Beli Jenitri di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata tertib dan penyediaan tempat jual beli jenitri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, meningkatkan profesionalisme kerja aparatur, dan
untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari korupsi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen, perlu menyusun Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan, prinsip dasar, dan ruang lingkup pedoman pengendalian gratifikasi, pengendalian gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, sosialisasi, perlindungan pelapora gratifikasi, pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan perhitungan dalam pembayaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2015
tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun
2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 9, dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2016.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2015 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Kebumen No. 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen
PERBUP Kab. Kebumen No. 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82
ayat (2) Dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sumber dan besaran penghasilan tetap, sumber, jenis dan besaran tunjangan, sumber dan besaran tambahan tunjangan, sumber, jenis dan besaran penerimaan lain yang sah, sistem pengalokasian, besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil, besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, pertanggungjawaban, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2016.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2015 dicabut.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
