Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tetang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2017; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 56 Tahun 2015; Permendes Nomor 2 Tahun 2016; Permendes Nomor 19 Tahun 2017; Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017; Permenkeu Nomor 226/PMK.07/2017; Perda Kab. Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kab. Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016; Perda Kab. Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2017; Perbup Kab. Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016; Perbup Kab. Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
BAB III PENYALURAN DANA DESA;
BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA;
BAB V PELAPORAN DANA DESA;
BAB VI SANKSI;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan
terpeliharanya penggunaan obat di Unit Pelayanan
Kesehatan
(Puskesmas) di seluruh Kabupaten
Gunung Mas serta untuk meningkatkan kclancaran,
efisiensi dan efektivitas proses logistik obat, perlu
adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi
Farmasi di Kabupaten Gunung Mas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas pada
Dinas dan Sadan dapat dibentuk Unit Pelaksana
Teknis.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 70 Tahun 2011; Permenkes Nomor 49 Tahun 2016; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Perda Kab. Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN;
B AB III
ORGANISASI;
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA URAIAN TUGAS;
BAB V
KELOMPOK JABATAN;
BAB VI
TATA KERJA ;
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12
Tahun 2017; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor
Tahun
2017
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula
berjumlah Rp.1.174.939.364.639,10 bertambah/berkurang sejumlah
Rp.0,00 sehingga menjadi Rp.1.174.939.364.639, 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Biaya dan Cara Pembayaran Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat
ABSTRAK:
bahwa clalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 71 ayat ( 1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2018 tentang Mekanisme Penerbitan Surat
Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah
Adat, untuk besaran biaya dan cara pembayaran
penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat
Keterangan Tanah Adat ditetapkan melalui
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun
1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Baclan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2007; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Sadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEBIJAKAN OPERASIONAL BIAYA PENERBITAN SPT DAN SKT-ADAT ;
BAB III
BESARAN BIAYA PENERBITAN SPT DAN SKT-ADAT ;
BAB IV
CARA PEMBAYARAN PENERBITAN SPT DAN SKT-ADAT;
BAB V
LARANGAN DAN KEWAJIBAN;
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberlan Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif
sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan
atas kinerja tertentu. Berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu mengatur tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Unclang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
TATA CARA PEMBERlAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 13 TAHUN 2018
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sehubungan clengan perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar
jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018
Pasal 18 ayat (6) Undang-Uudang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupatcn Gunung Mas Nomor 9
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2017
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula
berjumlah Rp. l.174.939.364.639, 10 bertambah/berkurang sejumlah
Rp.117.087.686.437,69 sehingga menjadi Rp. l.057.851.678.201,41
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan adanya pemutakhiran prosedur tetap terhadap tanggap darurat bencana maka diperlukan prosedur tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf d dan Pasal 45 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 4 huruf b, Pasal 12 ayat (2) huruf i dan Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, untuk melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur
Tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016.
BAB I PENDAHULUAN; BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM WILAYAH DAN POTENSI
BENCANA; BAB III : SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA; BAB IV SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK
BAR V PENANGANAN KORRAN RENCANA PASCA BENCANA; BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifitas dalam pendaftaran,
pendataan, penetapan, pemungutan Pajak Daerah
di Kabupaten Gunung Mas perlu mengatur Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan
bahwa
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah, dilakukan pendaftaran Wajib Pajak untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan
Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMI<.03/
2015; Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
20/PJ/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun
2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BABU KEBIJAKAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH; BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NPWPD DAN/ATAU PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK; BAB IV
TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU
PENGUSAHA KENA PAJAK; BAB V
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK; BABVI
MEKANISME PENGHAPUSAN NPWPD; BAB VII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018
17 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimal penyelenggaraan
pemerintahan dalam bidang pendapatan Daerah
di tingkat Kecamatan dipandang perlu dilakukan
pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari
Bupati kepada Camat se-Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, selain melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1),
camat mendapatkan pelimpahan sebagian
kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Perda Kab. Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEWENANGAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN ;
BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN;
BAB IV
PENDANAAN;
BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN;
BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI ;
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
