Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 462 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 8 Tahun 2013

Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Embarkasi Ke Daerah Asal

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA NO 8 TAHUN 2013 Bia...ngan Jamaah Haji.pdf

BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/196

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Embarkasi Ke Daerah Asal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP; BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN; BAB V PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 6 Tahun 2013

Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalteng

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA NO 6 TAHUN 2013 Pen... PT Bank Kalteng.pdf

BUMD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/194

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalteng

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III SUMBER PERMODALAN; BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN; BAB VII PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 1 Tahun 2013

Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2013 Ret... Pengabuan Mayat.pdf

RETRIBUSI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/189

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat (1) huruf d tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan salah satu jenis restribusi Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PERIZINAN; BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI; BAB IV PELAYANAN PEMAKAMAN; BAB V TEMPAT PEMAKAMAN UMUM; BAB VI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT; BAB VII PENCADANGAN TANAH MAKAM; BAB VIII PEMELIHARAAN TEMPAT PEMAKAMAN; BAB X PEMBINAAN DIBIDANG PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT; BAB XI PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI; BAB XII GOLONGAN RETRIBUSI; BAB XIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB XIV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF; BAB XV WILAYAH PEMUNGUTAN; BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XX PENAGIHAN; BAB XXI KEDALUWARSA PENAGIHAN; BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XXIII KETENTUAN PIDANA; BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

KAB_GUNUNG MAS_4_2012.doc

ijin usaha

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi, maka izin usaha jasa konstruksi perlu dilaksanakan secara signifikan, konsisten, efektif dan efisien. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota .
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI; BAB IV JENIS, BENTUK, KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI; BAB V PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL, PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA; BAB VI PRINSIP- PRINSIP DALAM PEMBERIAN IUJK; BAB VII PENCABUTAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI; BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF; BAB X PENYIDIKAN; BAB XI KETENTUAN PIDANA; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012.
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

KAB_GUNUNG MAS_2_2012.docx

Penanggulangan Bencana

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan memenuhi hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah; - secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumber daya alamnya merupakan rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; - penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh terintegrasi yang melibatkan semua potensi yang ada didaerah
- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4829); - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanganan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan; - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi; - Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung;
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012.
19

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Gunmas No. 36 Tahun 2024.pdf

pendidikan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD Tahun 2024 No. 731

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Dasar adalah Program Paket A dan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama adalah Program Paket B, sedangkan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas adalah Program Paket C.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
1.Ketentuan Umum; 2.Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; 3.Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan; 4.Tenaga Pendidik dan Tenaga Kepindidikan; 5.Kurikulum dan Strategi Pembelajaran; 6.Persyaratan Penyelenggaraan; 7.Penamaan dan Penomoran; 8.Perizinan; 9.Peran Serta Masyarakat; 10.Pengawasan dan Pembinaan; 11.Pembiyaan; 12.Ketentuan Peralihan; 13.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
11 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Gunmas No. 35 Tahun 2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD Tahun 2024 No. 730

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 , perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumal Rp.1.404.290.475.252.00 bertambah/berkurang sejumlah Rp125.938.947.289.69

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024.
1084 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup Gunung Mas No. 34 Tahun 2024.pdf

pendidikann-sekolah

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD Tahun 2024 No. 729

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan; b. bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter) dalam mewujudkan profil pelajar pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong ditingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan melembaga; c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data perlu diatur pedoman pelaksanaan dalam Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahu 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah; 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313; 11. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan Hebat Gunung Mas Cerdas; 12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKeja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
1. Ketentuan Umum; 2. Tugas dan Tanggung Jawab Program Sekolah Penggerak; 3. Tugas dan Tanggung Jawab Implementasi Kurikulum Merdeka; 4. Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Berbasis Data; 5. Pendampingan Program; 6. Monitoring dan Evaluasi Program; 7. Alokasi Anggaran; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
12 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Gunmas No. 33 Tahun 2024.pdf

apbd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD Tahun 2024 No. 728

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan realisasi angaran tahun anggaran 2023, terdiri dari : a. Pendapatan Daerah : 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 35.992.250.832,58 2. Dana Perimbangan Rp.1.135.524.590.828,00 3. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 4.602.655.276,00 Jumlah Pendapatan Rp. 1.176.119.496.936,58 b. Belanja Daerah 1. Belanja Tidak Langsung a) Belanja Pegawai Rp. 412.033.313.157,00 b) Belanja Bagi Hasil Rp. - c) Belanja Hibah Rp. 48.514.563.352,00 d) Belanja Bantuan Sosial Rp. 203.500.000,00 e) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 177.597.590.972,00 f) Belanja Tidak Terduga Rp. 212.500.000,00 Rp. 633.169.565.082,00 2. Belanja Langsung a) Belanja Barang dan Jasa Rp. 335.529.741.026,70 b) Belanja Modal Rp. 276.129.599.031,39 Rp. 611.659.340.058,09 Jumlah Belanja Rp.1.250.220.807.539,09 Surplus/(Defisit) Rp. 74.101.310.602,51 c. Pembiayaan 1. Penerimaan Rp. 135.547.383.201,20 2. Pengeluaran Rp. 11.968.000.000,00 Jumlah Pembiaayaan Netto Rp. 123.579.383.201,20 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 49.478.072.598,69

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
361 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Gunmas No. 32 Tahun 2024.pdf

rencana kerja

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD Tahun 2024 No. 727

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
1.Ketentuan Umum; 2.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 3.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
325 halaman

First
Previous
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT