Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
Tahun 2006; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2
Tahun 2018; 18. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9
Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18
Tahun 2018
Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019,
adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat
daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode
1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal
1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya perlu melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2019
Peraturan Bupati ini membahas mengenai perubahan kedua atas Perbup Kotawaringin Barat No. 75 Tahun 2020 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2021
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konflrmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Komfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Funsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
a. Tata cara KSWPD Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Jenis perizinan dan layanan publik tertentu yang perlu dilakukan KSWPD Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2018
bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (4),
dimana Pajak Air Tanah merupakan jenis Pajak
kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotawaringin
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,
terjadi perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat. Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada
masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009; dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK ;
BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF, PENGHITUNGAN
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB IV
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK,
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG;
BAB V
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT
PAJAK TERUTANG;
BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK ;
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK ;
BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING ;
BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI;
BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
BAB XI
KADALUWARSA PENAGIHAN;
BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN;
BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS;
BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XV
PENYIDIKAN;
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA;
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2014) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Informasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu memanfaatkan teknologi informasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21
Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Di
Bidang Perkebunan, Dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Daerah Di Bidang Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun
2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah Di Bidang Kehutanan
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016, Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
28.B/ LHP/XIX.PAL/05/2017 tanggal 30 Mei 2017, perlu
mencabut Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Perkebunan, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah di Bidang Kehutanan, dan Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah di Bidang Kehutanan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah di Bidang Perkebunan, dan Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 Tentang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang
Kehutanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah di Bidang Kehutanan.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Le,baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 21);
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2006 Nomor 22) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang
Kehutanan (Berita Daerah Kabupoaten Kotawaringin Barat
Tahun 2006 Nomor 43)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 21);
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun
2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di
Bidang Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2006 Nomor 22) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah di Bidang
Kehutanan (Berita Daerah Kabupoaten Kotawaringin Barat
Tahun 2006 Nomor 43)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan
fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu
diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, maka diperlukan peraturan
pelaksana untuk menjalankan peraturan daerah
tersebut;
c. Bahwa untuk menindak lanjuti Surat menteri Dalam
Negeri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017,
maka pelaksanaan hak keuangan dan administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung mulai tanggal 1
bulan berikutnya setelah peraturan daerah diundangkan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat
Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH;
BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN;
BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD;
BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATE PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016
Pedoman bagi Dinas, Satuan Pendidikan, Orang tua atau wali peserta didik dan calon peserta didik, dalam melaksanakan proses PPDB
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2021
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Wilayah Administrasi Pemerintahan, terdapat nama desa yang tidak sesuai pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016 sehingga dilakukan perubahan dan penyesuaian.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016.
Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun merupakan Rumah Sakit kelas B yang
dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan
layanan umum daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif
Nasional, dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; eraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2009
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP ;
BAB III
PELAYANAN RSUD ;
BAB IV
KELAS PERAWATAN ;
BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN ;
BAB VI
PEMBEBASAN TARIF ;
BAB VII
PENGELOLAAN PENERIMAAN ;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
30 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
