Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 461 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No. 1 Tahun 2017 tentang APBD 2017.pdf

apbd

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dan mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 sebesar Rp 658.695.024.833,54 dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp 635.604.439.977,51 b. Belanja Daerah Rp 658.695.024.833,54 Jumlah Surplus/(Defisit) Rp (23.090.584.856,03) c. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 37.500.000.000,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 14.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 23.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 23.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp (90.584.856,03)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Sukamara No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara

Download file:

Perda No. 6 Tahun 2016 te...bupaten Sukamara.pdf

organisasi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN DAN JENIS; BAB III SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH; BAB IV UPTD DAN UPTB; BAB V KELURAHAN; BAB VI STAF AHLI; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dearah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1); b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8); c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6); f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); g. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8); h. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program Dan Kegiatan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perda No. 5 Tahun 2016 te...a & Pasar Inpres.pdf

pemilihan kepala daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program Dan Kegiatan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 ditetapkan dana cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 sebesar Rp.5.000.000.000.00,- (lima milyar rupiah) dan dana cadangan untuk pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 sebesar Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah). Dana cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 telah sepenuhnya direalisasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan untuk dana cadangan pembangunan pasar induk tahun 2009 telah disetorkan sebesar Rp.1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun anggaran 2007; Dengan telah dibangunannya pasar induk Kabupaten Sukamara pada tahun 2015 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dana cadangan untuk membiayai pembangunan pasar induk yang telah disetorkan sebagai dana cadangan Pemerintah Daerah perlu ditarik kembali untuk kepentingan belanja daerah lainnya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007 Nomor 2), diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Daerah Kabupaten Sukamara Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dan Pembangunan Pasar Induk Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007 Nomor 2), diubah
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No. 4 Tahun 2016 te...ubahan APBD 2016.pdf

apbd

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2016
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 788.303.252.732,17 berkurang sejumlah Rp 30.471.547.475,72 sehingga menjadi Rp 757.831.705.256,45

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2016.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2016

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No.3 Tahun 2016 ttg...bupaten Sukamara.pdf

apbd

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2015
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Arus Kas; e. Laporan Operasional; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2016

Kepala Desa

Abstrak

APBD Desa

Download file:

Perda No.2 Tahun 2016 ttg Kepala Desa.pdf

DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepala Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pemerintahan desa perlu diatur tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA BAB IV PENGANGKATAN BAB V PEMBINAAN KEPALA DESA BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 1 Tahun 2016

Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016.pdf

telekomunikasi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama TelekomunikasiPemerintah Daerah harus menyusun pengaturan penempatan lokasi Menara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Penempatan Bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sukamara belum sepenuhnya memperhatikan aspek tata ruang, keindahan, keamanan, kesehatan dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengendalian secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat
Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Penataan dan pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama meliputi: a. Penataan Menara; b. Retribusi; c. Ketentuan Perizinan; d. Kerja Sama; dan e. Pengendalian dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 7 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda No.7Th.2015 ttg Pen...rbatas Bangun Su.pdf

penyertaan modal

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara maka bentuk badan hukumnya diubah dari Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara Menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya. Dengan berubahnya bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara harus di ubah menjadi Perseroan Terbatas Bangun Sukma Jaya.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH; BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN, DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VI PEMBINAAN; BAB VII PENGAWASAN; BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perda No.6Th.2015 ttg Pem...an Kepala Daerah.pdf

dana cadangan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2018 memerlukan biaya yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu menyisihkan dana dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III BESARAN DANA CADANGAN; BAB IV SUMBER DANA; BAB V BENTUK DANA CADANGAN; BAB VI PENGGUNAAN DANA CADANGAN; BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN; BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 5 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda No.5Th.2015 ttg Izi...dirikan Bangunan.pdf

bangunan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB). Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB; BAB III PERSYARATAN DAN TATACARA PEMBERIAN IMB; BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN; BAB V DOKUMEN IMB; BAB VI PENYESUAIAN IMB; BAB VII SANKSI; BAB VIII PENERTIBAN IMB; BAB IX PEMBONGKARAN; BAB X PEMBINAAN, PERAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; BAB XI SOSIALISASI; BAB XII PELAPORAN; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
15 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT