Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 23 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Penagadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota,
bahwa Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/
Jasa sesuai kewenangannya. Guna meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat
Daerah maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukamara, perlu diubah dan disesuaikan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2017 Nomor 28), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2017 Nomor 28), diubah
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Sukamara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten
Sukamara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 08 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ARAH JAKSTRADA ;
BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA ;
BAB IV
PENDANAAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,
Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak dapat melakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 karena melampaui batas waktu yang ditentukan. Guna mengakomodir kebutuhan penting dan mendesak
serta untuk kepentingan belanja prioritas maka perlu melakukan
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dilakukan antar obyek
belanja dalam jenis belanja yang berkenaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 31) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 31) diubah
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sukamara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2017
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2017
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:
A. Pendapatan Daerah
B. Belanja Daerah
C. Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja
rumah sakit, maka perlu menetapkan Remunerasi pada
Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PK.02/2006; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 4 Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
REMUNERASI;
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB IV
SUMBER/KELOMPOK PENDAPATAN DAN PENDANAAN;
BAB V
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN JASA LAYANAN;
BAB VI
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Sehubungan dengan adanya Perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan
yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Sukamara Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian. berdasarkan ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah bahwa Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 13) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 13 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 13) diubah
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Sukamara No. 27 Tahun 2021 tentang Pembayaran Honorarium, Penyelengggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Honorarium, Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukamara dipandang perlu untuk memberikan
honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan
Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Sosial Kesehatan dengan
membayar iuran dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pemberi
kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya
dan pekerjaanya sebagai Peserta dalam program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
HONORARIUM DAN INDEKS BESARAN HONORARIUM PPNPN;
BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM;
BAB IV
JAMINAN KESEHATAN;
BAB V
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN;
BAB VI
PENDANAAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka
menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup,
sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan. Dalam rangka melindungi dan melestarikan
keberadaan pohon khususnya di tepi jalan milik Pemerintah
Daerah perlu upaya perlindungan melalui kebijakan
pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon
dimaksud.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI ;
BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON ;
BAB IV
PERIZINAN ;
BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN;
BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT ;
BAB VI
LARANGAN ;
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan prosentase biaya
pendukung kepada Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
di Desa, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, perlu diubah dan
disesuaikan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 8) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 8) diubah
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pemberian penghasilan, tunjangan
dan insentif di lingkungan pemerintahan desa dapat berjalan
secara efisien, efektif dan tepat sasaran, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai penghasilan pada lingkup
pemerintahan desa di Wilayah Kabupaten Sukamara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor
7 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan
Desa Di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2016 Nomor 7) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor
7 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan
Desa Di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2016 Nomor 7) diubah
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
