Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 990 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 20 Tahun 2013

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Banjar No. 4 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Diubah dengan :

PERDA Kota Banjar No. 4 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 52 Tahun 2019

TATA CARA PELAKSANAAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA ONLINE

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
perwal banjar nomor 52 tahun 2019.pdf

Abstrak

Perpajakan-Pajak dan Retribusi Daerah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD 2019/52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PELAKSANAAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SECARA ONLINE

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self asessment) pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, perlu dilaksanakan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara online untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah; Dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, menyatakan jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf e, dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; Sehingga untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan data transaksi usaha wajib pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir secara online perlu diatur tata cara pelaksanaan data transaksi usaha wajib pajak; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara Online.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Kerja Sama Pelaksanaan Sistem Online, Pelaporan Data Transaksi Usaha, Hak Dan Kewajiban, Larangan, Pengawasan, Sanksi Administratif, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2019.
11 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2012

Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar

Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2019

Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download :
perwal banjar nomor 27 tahun 2019.pdf

Abstrak

Standar/Pedoman-hukum

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD 2019/27

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan rangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam bentuk Standar Operasional Prosedur; Dan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penetapan produk hukum daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjar; sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
20 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013

Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup

Download :
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TTG Bangunan Gedung.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 1 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

Desa

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Banjar No. 8 Tahun 2015 tentang PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2013

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar

Pendidikan Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 2 Tahun 2015

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERWAL NOMOR 2 TAHUN 2015 TTG PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB.pdf

Abstrak

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD 2015/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

ABSTRAK:

Pelaksanaan pengurangan BPHTB yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan PMK No. 91/PKM.03/2006 tanggal 13 Oktober 2006 tentang Perubahan Kedua Atas KMK No. 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB yang berpedoman UU No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan mengenai pengurangan BPHTB telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perda No. 3 Tahun 2011 tentang BPHTB. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali tentang Pemberian Pengurangan BPHTB.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Banjar No. 7 Tahun 2008; Perda Kota Banjar No. 11 Tahun 2008; Perda Kota Banjar No. 3 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian dan Kewenangan Pengurangan; 3. Tata Cara Pengurangan; 4. Ketentuan Peralihan; 5. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
21 halaman (lampiran 11 halaman)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2013

Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Di Kota Banjar

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2005

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2004

APBD

Download :
Lemda 10 Perhitungan APBD Tahun 2004.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.