Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016/N0.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:
dengan adanya perkembangan dan perubahan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketentuan kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan, dan dalam rangka mempermudah dan melakukan penyederhanaan dalam proses perizinan gangguan, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, dan Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
terdapat dalam pasal 5,dan pasal 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Lokasi Dan Penetapan Lokasi
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali dan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.5 Tahun 1960 ;3.UU No. 23 Tahun 2000
;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.UU No.25 Tahun 2007 ;6.UU No.26 Tahun 2007;7.UU No.26 Tahun 2008 ;8.UU No.2 Tahun 2012 ;9.PP No.24 Tahun 1997 ;10.PP No.16 Tahun 2004
;11.PP No. 24 Tahun 2009;12PP No. 13 Tahun 2010 ;13.PP No.71 Tahun 2012
;14.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;15.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 ;16.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 ;17.Perda Kab Serang No. 22 Tahun 2006 ;18.Perda Kab Serang No.10 Tahun 2011 ;19.Perda Kab Serang No.18 Tahun 2011 ;20.Perda Kab Serang No.19 Tahun 2011 ;21.Perda Kab Serang No.20 Tahun 2011 ;22.Perda Kab Serang No.9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.izin lokasi;3.komposisi penggunan tanah;4.pelaporan dan perpanjangan;5.perubahan izin lokasi;6.perolehan dan peruntukan tanag yg tidak memerlukan izin;7.pembinaan dan pengawasan;8.pembiayaan;9.penetapan lokasi
;10.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 18 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integritas Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan perdesaan yang sinergis dengan pembangunan di Kabupaten Serang dan Nasional perlu menetapkan Peunjuk Teknis Opeasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integritas Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembaunan Nasional di Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
1. UU No. 23 Tahun 2000; 2. UU No. 17 Tahun 2003; 3. UU No. 25 Tahun 2004; 4. UU No. 32 Tahun 2004; 5. UU No. 33 Tahun 2004;
Bab III: Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah; Bab IV: Pendanaan Bab V: Organisasi Pelaksanaan Bab VI: Pengendalian Dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2013/NO.03
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
’’a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Serang Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
UU No. 28 tahun 1999, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 27 tahun 2009, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, PP No. 7 tahun 1977, PP No. 24 tahun 2004, PP No. 23 tahun 2005, PP No. 55 tahun 2005, PP No. 56 tahun 2005, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 65 tahun 2005, PP No. 79 tahun 2005, PP No. 8 tahun 2006, UU No. 38 tahun 2007, UU No. 41 tahun 2007, UU No. 60 tahun 2008, UU No. 71 tahun 2010, PP No. 2 tahun 2012, PP No. 15 tahun 2006, PERDA No. 8 tahun 2004, PERDA No. 3 tahun 2009, PERDA 5 tahun 2010, PERDA No. 1 tahun 2011, PERDA No. 2 tahun 2011, PERDA No. 3 tahun 2011, PERDA No. 18 tahun 2011, PERDA No. 19 tahun 2011, PERDA No. 20 tahun 2011, PERDA No. 11 tahun 2012.
Peraturan ini berisikan perubahan atas ketentuan dalam pasal 1 Perbup No. 60 Tahun 2012 yang mengubah nilai pendapatan, belanja, dan pembiayaan; selain itu juga mengubah ketentuan lampiran perbup No. 60 Tahun 2012 yaitu penambahan kelompok belanja modal dan penambahan kelompok penerimaan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah agar berjalan efektif, efisien, akuntable, tepat sasaran, sehingga terdapat keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, perlu mengatur tahapan, tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan desa serta pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 65 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2006; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 10 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Metoda Pendekatan; 4.Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah; 5.Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah; 6.Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 7.RPJPD; 8.RPJMD; 9.Renstra SKPD; 10.RKPD; 11.RENJA SKPD; 12.RPJM-DESA; 13.RKP-DESA; 14.Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; 15.Perubahan Rencana Pembangunan Daerah; 16.Peran Serta Masyarakat; 17.Ketentuan Peraliahan; 18.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2013.
57 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 49 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian dalam pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2. UU No.23 Tahun 2000;3.UU No.23 Tahun 2014
;4.UU No. 28 Tahun 2009 ;5.UU No. 12 Tahun 2011 ;6.PP No. 58 Tahun 2005
;7.PP No.60 Tahun 2008 ;8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 52 Tahun 2011
;9.Perda Kab Serang No. 14 Tahun 2001 ;10.Perda Kab Serang No.15 Tahun 2006
;11.Perda Kab Serang No.5 Tahun 2010 ;12.Perda Kab Serang No. 19 Tahun 2011
;13.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.objek pajak;3.pendaftaran wajib pajak;4.pengenaan dan perhitungan pajak;5.masa pajak;6.penertiban , pengisian dan penyampaian PTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan SSPD 7.pembayaran , jatuh tempo , pembayaran , dan tempat pembayaran;8.penagihan pajak;9.pemberian pengurangan , kekeringan serta pembebasan pajak;10.pembetulan , pembatalan , dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;11.tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;12.penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;13.pemeriksaan;14.kriteria wajib pajak , besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan;15.dokumen pemungutan pajak
;16.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 19 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang perlu menata kembali Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar dengan Peraturan Bupati.
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 100 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2007; Perda No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; 4.Organisasi; 5.Tata Kerja; 6.Pembiayaan; 7.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2013.
10 hlm, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 50 Tahun 2013
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Serang
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2013/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
berdasarkan amanat Pasal 1 Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 perlu menyesuaikan Belanja Komponen Perjalanan Dinas
UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 27 tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, PP No. 109 tahun 2000, PP No. 24 tahun 2004, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 38 tahun 2007, PERDA No. 8 tahun 2004, PERDA No. 15 tahun 2006, PERDA No. 5 tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai a. TKI pendamping TKA; b. dana kompensasi penggunaan TKA; c. tata cara perpanjangan IMTA; d. penyetoran dan pengembalian retribusi; e. pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. sanksi. f. ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi dan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta pembinaan dalam bidang jasa kontruksi, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perizinan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi, setiap perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa kontruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No 18 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; PP No 28 Tahun 2000; PP No 29 Tahun 2000; PP No 30 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PP No 4 Tahun 2010; PP No 92 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Azas Dan Ruang Lingkup; Usaha Jasa Konstruksi; Pemberian IUJK; Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; Jangka Waktu Dan Wilayah Operasi IUJK; Hak Dan Kewajiban; Laporan; Pengawasan Dan Pemberdayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2013.
32 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 05 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib admintrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang, perlu diganti dan dilakukan penyesuain dengan pengaturan kembali
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP omor 16 Tahun 2010; Perpres Nomor 87 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Produk Hukum Daerah; 3. Pembentukan Peraturan Daerah; 4. Perencanaan Peraturan Daerah; 5. Penyusunan Peraturan Daerah; 6. Pembentukan Peraturan Bupati Dan Peraturan Bersama Kepala Daerah; 7. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; 8. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi Dan Penggadaan; 9. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah; 10. Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2016.
25 halaman,
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
