Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggalangan Kemitraan untuk Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa derajat kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM) di Indonesia khususnya di Kabupaten Parigi Moutong;
Bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor pelayanan kesehatan tetapi kondisi lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam kehidupan rumah tangga;
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga perlu melakukan penggalangan kemitraan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggalangan kemitraan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen Kesehatan No: 741/MENKES/PER/ VII/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 374/MENKES/SK/V/ 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1529/ MENKES/SK/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan No: 2269/MENKES/PER/XI/2011; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, PHBS dalam rumah tangga, Penggalan kemitraan, Pembinaan PHBS, Sasaran dan Strategi Pembinaan PHBS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 27 Tahun 2017
komoditas unggulan - tanaman kelor - rencana induk - pengembangan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2017/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan Tanaman Kelor (Moringa Oleifera) Sebagai Komoditas Unggulan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan agribisnis
UU No.10 Tahun 2002, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No.9 Tahun 2015, PP No,78 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2014
Pengembangan kawasan di Parigi Moutong perlu mengoptimalkan pemanfaatan tanaman Kelor sebagai produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Perda Nomor 5 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyesuaian tarif pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014.
2 halaman; Lampiran 3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN DI LUAR WILAYAH KERJA DOKTER PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa Perda Kab. Parigi Moutong wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
Bahwa pada beberapa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Parigi Moutong belum dan atau tidak terdapat tenaga kesehatan dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perlu mengatur pemberian layanan kesehatan di luar wilayah kerja dokter pada puskesmas.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Layanan Kesehatan di Luar Wilayah Kerja Dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Moutong.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; Permenkes No: 512/MENKES/PER/IV/2007;Permenkes No. 75 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang wilayah kerja dokter dan puskesmas;pelaporan; pengawasan dan pemantauan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
3 Halaman, Penjelasan: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 30 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Permendagri No. 61 Tahun 2007 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Usaha Daerah RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Perpres No, 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebutuhan, tata cara dan prinsip pengadaan barang/atau jasa; Pengadaan barang/jasa bagi BLUD RSUD dengan status penuh; dan Tanda bukti perjanjian pengadaan barang/atau jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
6 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2016.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Perpres No. 137 Tahun 2015 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2012, Romawi V Hal-hal khusu lainya teknis penyusunan APBD angka 14 Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 77 Tahun 2010 perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup No. 62 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten parigi Moutong tahun anggaran 2016.
UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No, 10 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU no. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No, 55 Tahun 2008; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Pergub Sulteng No. 11 Tahun 2015; Perda No. 1 Thaun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2013; Perda No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 8 Tahun 2014; Perda No. 11 Tahun 2008l Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No. 15 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perdfa No. 4 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2015; Perbup No. 6 Tahun 2012; perbup No. 62 Tahun 2015.
Ketentuan pasal 1 angka 1 dalam Perbup No. 62 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten parigi Moutong tahun anggaran 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a. Pendapatan sebesar Rp 1.405.024.839.856,30.; b. Belanja sebesar Rp. 1.418.379.647.775,30.; c. Pembiayaan sebesar Rp. 13.354.807.919,00; d. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp. 0,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman, Penjelasan: - hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IURAN ANGGOTA KORPS PERGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa korps Pegawai Republik Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah dalam rangka pembinaan dan pemenuhan kesejahteraan PNS;
Bahwa Iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan salah satu sumber pendanaan dalam rangka mengoptimalkan fungsi organisasi di lingkungan Korps pegawai Republik Indonesia Kabupaten Parigi Moutong perlu diatur dengan Perbup.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Tahun 2014; Keppres No. 82 Tahun 1971; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dan penggunaan iuran KORPRI, Mekanisme pemungutan, pertanggungjawaban dan pelaporan dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2016.
Semua peraturan atau keputusan yang mengatur tentang Iuran anggota KORPRI
4 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 36 Tahun 2016
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN- KABUPATEN PARIGI MOUTONG
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2016/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten Parigi Moutong merupakan suatu upaya untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/ produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan dipasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa serta hari-hari besar lainnya;
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar, serta meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan perlu diatur pengelolaanya dalam PERBUP;
Bahwa untuk memberikan arah,landasan dan kepastian hukum mengenai pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten parigi moutong perlu diatur pengelolaannya dalam Perbup.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten parigi moutong
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terkahir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 83 Tahun 2006; Permendagri No. 30 Tahun 2008; Permen pertanian No. 65 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran, pendanaan, organisasi pelaksana, mekanisme pengelolaan, mekanisme penyaluran, pelaporan dan Force Majeure
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2016.
5 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2014; Perbup No. 40 Tahun 2014; Perbup No. 15 Tahun 2015; Perbup No. 24 Tahun 2014; Perbup No. 25 Tahun 2014.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten parigi moutong tahun anggaran 2015. Laporan realisasi anggaran tahun 2015 terdiri atas pendapatan sebesar: Rp. 1.168.381.299.784,02 Belanja sebesar : Rp. 635.730.312.329,67 pembiayaan sebesar: Rp. 76.338.702.085,07.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2016.
7 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Parigi Moutong No. 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Perda No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2013 perlu menetapkan Perbup tentang tata cara pemberian sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah.
UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 3 Tahun 1978; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah, Tata cara pemberian sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah dan penyelesaian perselisihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.
3 Halaman, Lampiran : 1 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat