Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai badan layanan umum daerah non pegawai negeri sipil pada rumah sakit umum daerah dr. Murjani sampit kabupaten kotawaringin timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
Bahwa untuk memenuhi Formasi tenaga kesehatan dan
Tenaga administrasi lainnya yang tidak dapat diisi oleh PNS,
Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan
Kesehatan yang proporsional dan berkualitas dapat dipenuhi
Dengan pengangkatan tenaga kontrak atau PTT.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang
Dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
Diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III PEJABAT PENGELOLA BLUD;
BAB IV PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP; Bagian Kesatu
Prinsip Pengangkatan, Bagian Kedua
Kedudukan, Bagian Ketiga
Kewajiban, Bagian Keempat
Hak, Bagian Kelima
Larangan, Bagian Keenam
Penghargaan, Bagian Ketujuh
Formasi, Bagian Kedelapan
Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap, Bagian Kedelapan
Pengangkatan, Bagian Kesembilan
Pengembangan, Bagian Kesepuluh
Pembinaan dan Pengawasan, Bagian Kesebelas
Pemberhentian.
BAB V PEGAWAI BLUD TETAP;
BAB VI PEMBIAYAAN;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal
ABSTRAK:
bahwa pemberdayaan dan penempatan tenaga
kerja lokal secara optimal diarahkan sepenuhnya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
lokal secara luas dan untuk menghindari
terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan
ekonomi dalam masyarakat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 23 ayat (6), dan
Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, maka
diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati
Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.05/MEN/IV/2007 ;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.07/MEN/IV/2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 3 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN;
BAB III
PEMBERDAYAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA LOKAL;
BAB IV
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA;
BAB V
PERLINDUNGAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka
Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2017, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 20 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016-2021, RPJMD tahun 2016-2021 adalah pedoman
pemerintah daerah dalam menyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12
Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun
2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016
Nomor 16), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang peran Satuan Polisi Pamong
Praja yang mempunyai misi strategis dalam membantu
Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan menciptakan suatu kondisi
daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga
penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan
dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan
kegiatannya dengan aman.
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
SBK DAN IMPLEMENTASI;
BAB IV
PENDANAAN;
BAB V
KETENTUAN LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Kegiatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Untuk menunjang pelaksanaan peran strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin
Timur, maka diperlukan Biaya Kegiatan Operasional
Piket dan Patroli.
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD,TUJUAN,DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
BKO;
BAB IV
PENUGASAN PIKET DAN PATROLI;
BAB V
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB;
BAB VI
PENETAPAN BESARAN BKO DAN TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB VII
PENGHENTIAN PEMBAYARAN;
BAB VIII
MEKANISME REKAPITULASI ABSEN;
BAB IX
PEMBIAYAAN;
BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI;
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Biaya Kegiatan Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
