Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 2020 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. Bahwa penanaman modal perlu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, promotif, berkeadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional serta kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah
b. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Tengah
1. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2012
2. Peraturan menteri dalam Negeri nomor 64 tahun 2012
3. Peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal republik Indonesia nomor 5 tahun 2019
Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi
a. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal B. Kebijakan dasar penyelenggaraan penanaman modal
C. Bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal
D. Kerjasama penanaman modal
E. Promosi penanaman modal
F. Pelayanan penanaman modal
G. Pengendalian penanaman modal
H. pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal
I. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
J. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal
K. Fasilitas penanaman modal
L. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal
M. Ketenagakerjaan
N. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penanaman modal
O. Kemitraan dan peran serta masyarakat
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melengkapi dan memberikan pedoman yang jelas bagi desa dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di desa, perlu melakukan perubahan terhadap Perbup No 11 Th 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No 24 Th 2008
3. UU No 6 Th 2014
4. UU No 23 Th 2014
5. PP No 43 Th 2014
6. Permendagri No 114 Th 2014
7. Permendagri No 20 Th 2018
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah No 12 Th 2019
Tata cara pengadaan barang/jasa di desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Perbup Bengkulu Tengah No 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
63 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2016
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, dibutuhkan kemampuan keuangan daerah yang dapat digali dari berbagai sumber pendapatan daerah;
b. Bahwa banyaknya perusahaan industri pertambangan maupun perkebunan di Kabupaten Bengkulu Tengah yang mempekerjakan tenaga kerja asing merupakan salah satu potensi sumber pendapatan daerah yang perlu digali dari sektor retribusi daerah;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing merupakan salah satu Retribusi Daerah yang harus diatur dengan Peraturan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945
2. UU No. 13 Tahun 2003
3. UU No. 24 Tahun 2008
4. UU No. 28 Tahun 2009
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 69 Tahun 2010
7. PP No. 65 Tahun 2012
8. PP No. 97 Tahun 2012
Pasal 10 ayat (1) : Masa Retribusi adalah dalam jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin / 1 (satu) tahun takwin.
Pasal 12 ayat (1) : Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2018
Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
1. UU Nomor 24 Tahun 2008
2. UU Nomor 6 Tahun 2014
3. PP Nomor 58 Tahun 2005
4. PP Nomor 43 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017
6. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 12 Tahun 2012
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 14 Tahun 2012
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2013
Peraturan Bupati ini sebagai pedoman memberikan kepastian dalam penetapan, penyaluran dan pelaporan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Penganggaran dan Pengalokasian
b. Tata cara penghitungan
c. Penyaluran
d. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
e. Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2016
CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 24 Tahun 2008
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 43 Tahun 2014
6. Perpres No. 60 Tahun 2014
7. Permendagri No. 113 Tahun 2014
8. Permenkeu No. 49/PMK.07/2016
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015
10. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 07 Tahun 2015
Pasal 2 :
Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi dasar; dan
b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Desa.
Pasal 8 :
(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam pulus per seratus);
b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKUD menerima Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
Mencabut :
1. Perbup No. 07 Tahun 2015
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran dan Pelaporan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa Dengan Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perlu Melakukan Penyempurnaan Terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2016
Berdasarkan Ketentuan Yang Mengenai Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penetapan, Penyaluran Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2023
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26A angka (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 iahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintab Nomor 43 Tahuo 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteli Dalam Negeli Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 9);
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023-2026
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
b. bahwa masa jabatan Bupati Bengkulu Tengah akan berakhir pada bulan Mei Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023-2026;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2018
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang APBD Tahun Anggaran 2018
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 17 Tahun 2003
3. UU Nomor 01 Tahun 2004
4. UU Nomor 15 Tahun 2004
5. UU Nomor 33 Tahun 2004
6. UU Nomor 24 Tahun 2008
7. UU Nomor 12 Tahun 2011
8. UU Nomor 23 Tahun 2014
9. UU Nomor 55 Tahun 2005
10. PP Nomor 58 Tahun 2005
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2012
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016
Penjabaran APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan pedoman bagi desa dalam menyusun skala prioritas penggunaan dana desa TA 2021 berdasarkan Permendes PDTT No 13 Th 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan memperhatikan kondisi sosial perlu menetapkan Perbup Bengkulu Tengah tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Kab Bengkulu Tengah Th 2021
1. Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Th 1945
2. UU No 24 Th 2008
3. UU No 6 Th 2014
4. UU No 23 Th 2014
5. UU No 2 Th 2020
6. PP No 43 Th 2014
7. PP No 60 Th 2014
8. Permendagri No 114 Th 2014
9. Permendagri No 44 Th 2016
10. Permendagri No 20 Th 2018
11. Permenkeu No 22/PMK-07/2020
12. Permendes PDTT No 13 Th 2020
13. Permendes PDTT No 21 Th 2020
14. Perbup Bengkulu Tengah No 10 Th 2019
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Publikasi dan Pelaporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Peraturan Bupati No 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
