Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAINNYA
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu dan peraturan bupati pringsewu nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja lembaga lainnya, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga lainnya
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014
4. undang-undang nomor 30 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
7. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
8. peraturan bupati pringsewu nomor 45 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
kabupaten pringsewu
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2012
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur mengenai:
1. Ketentuan umum
2. Pembangunan daerah
3. Pengendalian dan evaluasi
4. Partisipasi masyarakat
5. Ketentuan peralihan
6. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm, penjelasan 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN, PENYEDIAAN DAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN (BERAS) DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, menetapkan cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004
5. undang-undang nomor 48 tahun 2008
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011
7. undang-undang nomor 18 tahun 2012
8. undang-undang nomor 23 tahun 2014
9. undang-undang nomor 30 tahun 2014
10. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1988
11. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
12. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008
13. peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015
14. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
15. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
16. peraturan presiden nomor 71 tahun 2015
17. keputusan presiden nomor 83 tahun 2006
18. instruksi presiden nomor 8 tahun 2011
19. instruksi presiden nomor 5 tahun 2015
20. peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2001
21. peraturan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 22 tahun 2005
22. peraturan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat nomor 34 tahun 2005
23. peraturan menteri dalam negeri nomor 30 tahun 2008
24. peraturan menteri pertaniaan nomor 65 tahun 2010
25. peraturan menteri pertanian nomor 21/Permentan/PP.200/4/2015
26. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
27. peraturan menteri pertanian nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016
29. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
30. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
31. peraturan bupati pringsewu nomor 43 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang pengelolaan penyediaan dan pengadaan cadangan pangan (beras) daerah pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
memenuhi ketentuan pasal 6 peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 18 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, perlu menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
1. undang-undang nomor 12 tahun 1985
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003
4. undang-undang nomor 20 tahun 2003
5. undang-undang nomor 1 tahun 2004
6. undang-undang nomor 15 tahun 2004
7. undang-undang nomor 25 tahun 2004
8. undang-undang nomor 33 tahun 2004
9. undang-undang nomor 48 tahun 2008
10. undang-undang nomor 28 tahun 2009
11. undang-undang nomor 12 tahun 2011
12. undang-undang nomor 23 tahun 2014
13. undang-undang nomor 30 tahun 2014
14. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000
15. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005
16. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
17. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
18. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
19. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
20. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
21. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007
22. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007
23. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008
24. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008
25. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009
26. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010
27. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
28. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011
29. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012
30. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014
31. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016
32. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017
33. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017
34. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
35. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
36. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007
37. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011
38. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
39. peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017
40. peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017
41. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
42. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
43. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 05 tahun 2017
peraturan bupati ini memutusakan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
menumbuhkembangkan etos kerja, tanggungjawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanankepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara insentif, berkelanjutan dan menyeluruh di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 28 tahun 2009
4. undang-udang nomor 12 tahun 2011
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
7. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
8. peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011
9. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor PER/01/M.PAN/01/2007
10. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 39 tahun 2012
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
12. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
13. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
14. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 42 tahun 2016
15. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 43 tahun 2016
16. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 44 tahun 2016
17. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 45 tahun 2016
18. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 46 tahun 2016
peraturan buapti ini memutuskan tentang pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
ABSTRAK:
pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan pemerintah kabupaten pringsewu, perlu diatur pedoman pelaksanaan
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 31 tahun 1999
3. undang-undang nomor 30 tahun 2002
4. undang-undang nomor 48 tahun 2008
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008
8. peraturan presiden nomor 55 tahun 2012
9. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014
10. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2017
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung masih terdapat kekurangan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007
8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2006
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur mengenai:
1. Ketentuan umum
2. Maksud, tujuan dan lingkup
3. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
4. Persyaratan Bangunan gedung
5. Penyelanggaraan bangunan gedung
6. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)
7. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung
8. Sanksi administratif
9. Ketentuan pidana
10. Ketentuan penyidikan
11. Ketentuan peralihan
12. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018.
116 hlm, penjelasan 25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penerbitan surat penyediaan dana pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kebupaten pringsewu, perlu adanya standar operasional prosedur penerbitan surat penyediaan dana sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004
6. undang-undang nomor 48 tahun 2008
7. undang-undang nomor 12 tahun 2011
8. undang-undang nomor 23 tahun 2014
9. undang-undang nomor 30 tahun 2014
10. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
11. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
12. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
13. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
14. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
15. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
16. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2005
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
18. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
19. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan buapti ini memutuskan tentang standar operasional prosedur penerbitan surat penyediaan dana pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA DI PEKON
ABSTRAK:
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di pekon dapat berjalan tertib dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman pengadaan barang/jasa di pekon
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011
4. undang-undang nomor 6 tahun 2014
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
7. peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2006
8. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014
9. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014
10. peraturan presiden nomor 106 tahun 2007
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
12. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014
15. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 5 tahun 2015
16. peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2013
17. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
18. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2013
peraturan bupati ini memutuskan tentang pedoman pengadaan barang/jasa dipekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
peraturan bupati pringsewu nomor 49 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati pringsewu nomor 17 tahun 2017 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 20 tahun 2003
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004
5. undang-undang nomor 15 tahun 2004
6. undang-undang nomor 25 tahun 2004
7. undang-undang nomor 33 tahun 2004
8. undang-undang nomor 48 tahun 2008
9. undang-undang nomor 28 tahun 2009
10. undang-undang nomor 12 tahun 2011
11. undang-undang nomor 23 tahun 2014
12. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004
13. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005
14. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
15. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
16. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
17. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
18. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
19. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
20. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008
21. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008
22. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009
23. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010
24. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
25. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011
26. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012
27. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
28. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
29. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011
30. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
31. peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2016
32. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
33. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
34. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 19 tahun 2016
35. peraturan bupati pringsewu nomor 49 tahun 2016
36. peraturan bupati pringsewu nomor 50 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan kedua atas peraturan bupati pringsewu nomor 49 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat