Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara/daerah di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu, perlu menerapkan penilaian dan pengendalian risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secarab efektif dan efisien
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
5. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
9. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemrintah daerah
11. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
12. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah
13. peraturean menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
14. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
15. peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2017 tentang kebujakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018
16. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
17. peraturan bupati pringsewu nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inseptorat, satuan pplisi pamong praja dan staf ahli bupati
peraturan bupati ini memutusakan tentang penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 476
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
dengan terbitnya surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/133/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
UU No.33 Tahun 2004; UU No.43 Tahun 2007; UU No.48 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.52 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Pringsewu No.16 Tahun 2016; PERBUP Kabupaten Pringsewu No.43 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang tujuan, pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip, jangka waktu, dan ruang lingkup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
7 halaman, lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA PEKON
ABSTRAK:
a. bahwa Alokasi Dana Pekon merupakan perolehan
bagian keuangan Pekon dari Kabupaten yang
diberikan berdasarkan perhitungan tertentu sesuai
dengan bobot masing-masing pekon;
b. bahwa agar Alokasi Dana Pekon dapat berjalan dengan
tertib, terarah dan mencapai prinsip-prinsip
pengelolaannya dipandang perlu disusun petunjuk
teknis sebagai pedoman pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Pekon;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013
Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Alokasi Dana Pekon
3. Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2015.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
meningkatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003
2. undang-undang nomor 1 tahun 2004
3. undang-undang nomor 15 tahun 2004
4. undang-undang nomor 33 tahun 2004
5. undang-undang nomor 40 tahun 2004
6. undang-undang nomor 48 tahun 2008
7. undang-undang nomor 36 tahun 2009
8. undang-undang nomor 23 tahun 2014
9. peraturan menteri kesehatan nomor 71 tahun 2016
10. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor_ tahun 2017
11. peraturan bupati pringsewu nomor 33 tahun 2017
peraturan bupati ini memutuskan tentang petunjuk teknis penggunaan dana jaminan persalinan tahun anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PRINGSEWU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pringsewu
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang
terdampak penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang cenderung meningkat dari waktu ke
waktu, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan
kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi
pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.48 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.1 Tahun 2020, PP No.12 Tahun 2019, PP No.21 Tahun 2020, PP No.17 Tahun 2018, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020, Permendagri No.13 Tahun 2006, PermenKes No.82 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2020, PERDA No.16 Tahun 2016,
PERDA No.10 Tahun 2019, PERBUP No.67 Tahun 2019, PERBUP No.68 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak
Terduga Dalam Rangka Penangangan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) Dl Kabupaten
Pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Halaman 10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu,
Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu
dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian
dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan atau pekeijaannya;
b. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 24
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan peraturan perundangundangan sehingga dipandang perlu untuk
disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi;
UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999,UU No 30 Tahun 2002, UU No 48 Tahun 2008, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, Perpres No 54 Tahun 2018, PermenpanRB No 52 Tahun 2014, PerKPK No 02 Tahun 2019
Peraturan Bupatu Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 26)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 477
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
dengan terbitnya surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/133/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika
UU No.36 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002; UU No.33 Tahun 2004; UU No.43 Tahun 2007; UU No.48 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; P; P No.52 Tahun 2000; PP No.28 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Pringsewu No.16 Tahun 2016; PERBUP Kabupaten Pringsewu NO.43 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tujuan, pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip, jangka waktu, dan ruang lingkup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
6 halaman, lampiran 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
peraturan bupati pringsewu nomor 49 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 20 tahun 2003
4. undang-undang nomor 1 tahun 2004
5. undang-undang nomor 15 tahun 2004
6. undang-undang nomor 25 tahun 2004
7. undang-undang nomor 33 tahun 2004
8. undang-undang nomor 48 tahun 2008
9. undang-undang nomor 28 tahun 2009
10. undang-undang nomor 12 tahun 2011
11. undang-undang nomor 23 tahun 2014
12. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004
13. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005
14. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
15. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
16. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
17. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
18. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
19. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
20. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008
21. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008
22. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009
23. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010
24. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
25. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011
26. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012
27. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
28. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
29. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011
30. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
31. peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2016
32. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
33. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
34. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 19 tahun 2016
35. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 49 tahun 2016
36. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 50 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati pringsewu nomor 49 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
