Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 310/KEP/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2021.
Materi pokok : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula
sebesar Rp1.578.872.013.759,00 bertambah sebesar
Rp133.046.192.746,00 sehingga menjadi
Rp1.711.918.206.505,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Jumlah halaman : 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ( Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 29)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
82 Tahun 2018 telah diatur Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga;
b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga dan mengakomodir
objek tempat rekreasi dan olahraga yang mempunyai
potensi, perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian
terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2016;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 82 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2021;
Materi Pokok:
Mengubah Lampiran Huruf A Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2016 Nomor 29) yang telah beberapakali diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo:
a. Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 29);
b. Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 83);
diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Peraturan yang dicabut/diubah: 1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016;
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbup Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016
Halaman: 4 hlm, Lampiran: 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 17 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kpd Pejabat Negara dan ASN di lingkungan Pemda TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020.
Materi pokok : Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pembebanan anggaran dan pengendalian internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Jumlah Halaman : 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 75 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan,
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 75 Tahun 2013 ttg Tata Cara Penerbitan, Penyampaian SPT Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 75 Tahun 2013 telah diatur Tata
Cara Penerbitan, Penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, bahwa dalam rangka penyesuaian dinamika
dalam bidang Perpajakan Daerah serta
pencapaian efektifitas dan efisiensi
pemungutan Pajak maka Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penerbitan, Penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
ditinjau untuk disesuaikan.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun
2013.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 75 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut : Pasal 5 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3)
dihapus dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipi 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 5A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 75 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3)
huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomer 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dinyatakan
bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan
perundang undangan perpajakan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, bahwa sehubungan di Kabupaten Kulon Progo
masih dalam kondisi darurat bencana non alam
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
yang berdampak pada perekonomian dan
pendapatan masyarakat, sehingga perlu
menghapuskan sanksi administratif berupa denda
atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, rintisan dari
pendaerahan Pajak yang belum bisa ditarik.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
2 Tahun 2013.
Materi pokok : Penghapusan sanksi administratif dan mekanisme pambayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup No 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 77 Tahun 2020 telah diatur
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dinyatakan bahwa pergeseran anggaran antar
obyek belanja dan/atau antar rincian obyek
dilakukan melalui perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD, ayat (3) dinyatakan bahwa
pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam
jenis belanja dan antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79
Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan
Belanja Tidak Terduga, dinyatakan bahwa
belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan
Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus
segera dilaksanakan dan/atau kegiatan
Pemerintah Daerah yang apabila tidak
dilaksanakan akan mengganggu pelayanan
masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja
Pemerintah Daerah, perlu menggeser belanja
langsung ke Belanja Tidak Terduga, bahwa pengurangan pendapatan di Dana
Perimbangan, penggeseran Belanja Tidak
Terduga, perubahan uraian dalam sub rincian
obyek belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah,
perubahan antar rincian obyek belanja Satuan
Kerja Perangkat Daerah, penyesuaian anggaran
sesuai refocusing masing masing OPD untuk
pelaksanaan vaksinasi dan penanganan
Pandemi Covid-19, pencantuman anggaran
untuk pelaksanaan vaksinasi dan penanganan
Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan, Sub
Unit RSUD Wates dan Sub Unit RSUD Nyi
Ageng Serang, penyesuaian rekening belanja
premi BPJS Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
dan perubahan nama kegiatan dan rincian
anggaran menyesuaikan pemetaan Kegiatan
DAK.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK’07/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79
Tahun 2015, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun
2017 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77
Tahun 2020.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : ketentuan Pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
Jumlah Halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a PMK nomor 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan , dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau adalah pemberian bantuan langsung kepada Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; bahwa di daerah tidak terdapat buruh tani tembakau sehingga bantuan langsung tunai hanya diberikan kepada buruh pabrik rokok; bahwa pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok perlu diatur mekanismenya agar sesuai kriteria, tepat sasaran, transparan dan akuntabel;
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 11 Tahun 1995; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 206/PMK.07/2020; PMK Nomor 230/PMK.07/2020; Perda KP Nomor 5 Tahun 2009; Perda KP Nomor 11 Tahun 2020; Perbup KP Nomor 77 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria; Besaran Dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Langsung Tunai; Sumber Data; Mekanisme Penyaluran Bantuan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Halaman: 10 hlm, Lampiran: 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021- 2025
ABSTRAK:
Menimbang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang yang optimal maka dipandang perlu adanya Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perbup KP Nomor 44 Tahun 2021, Pemda menyusun Rencana Aksi PAUD Holistik-Integratif dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD Holistik-Integratif.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; Perpres Nomor 60 Tahun 2013; Perbup KP Nomor 49 Tahun 2019; Perbup KP Nomor 44 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah PAUD Holistik-Integratif; Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Halaman: 7 hlm, Lampiran : 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, pengelolaan pembangunan,
pelayanan masyarakat, dan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu menyusun perencanaan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
14 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 61 Tahun 2021.
Materi pokok : Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Tidak Tetap Dan Guru Tidak Tetap Yang Diberikan Honorarium Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang diberikan honorarium melalui APBD Tahun Anggaran 2021, perlu memberikan tunjangan hari raya; bahwa perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian THR kepada PTT dan GTT yang diberikan honorarium melalui APBD Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950;PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 78 Tahun 2015; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permenaker Nomor 20 Tahun 2016; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda KP Nomor 5 Tahun 2009;Perda KP Nomor 11 Tahun 2020; Perbup KP Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Halaman: 5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
