Perbup Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan daerah diperlukan aparatur sipil
negara yang profesional dan kompeten;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme
pejabat administrator dan pejabat pengawas melalui
sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo perlu standar kompetensi jabatan;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun
2018 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Standar Kompetensi Jabatan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
Peraturan yang Dicabut: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar
Kompetensi Teknis Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Jumlah Halaman: 5 HLM, Lampiran: 15 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, serta pengendalian pembangunan
memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu,
terintegrasi, dan dapat diakses oleh pemerintah
dan masyarakat;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia, maka penyelenggaraan tata kelola data
perlu disesuaikan dengan prinsip Satu Data
Indonesia, sehingga Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 69 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan
Satu Data Daerah perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 ;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 tahun 2020 ;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun
2012 ;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun
2016 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kewenangan , Kebijakan , dan Strategi Satu Data Daerah
Pengelolaan Data, Penyelenggaraan Satu Data Daerah, Sumber Daya Manusia, Kerja Sama, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah
Jumlah Halaman: 21 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kelembagaan, Pengelompokan Fungsi, Prosedur Kerja, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Halaman : 28 hlm, Lampiran: 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 87 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan bermotor.
Organisasi UPTD terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan : Kepala
2. Unsur Pelaksana : Jabatan fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional tertentu.
Susunan organisasi dinas terdiri dari :
1. Kepala,
2. Jabatan fungsional umum
3. Kelompok Jabatan fungsional tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
11 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 87 Tahun 2013
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 71 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun
2023, telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa
Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar
jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163
dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, ayat
(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau
antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada
tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran
antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah,
ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5)
Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan
APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran,
ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam
laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan
perubahan APBD atau pergeseran dilakukan setelah
ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD dan ayat
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran
anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa dengan adanya pergeseran antar rekening pada
komponen gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara
untuk memenuhi kekurangan pada Perangkat Daerah
sehingga penjabaran perubahan anggaran pendapatan
dan belanja daerah perlu diubah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 ; 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2023 ;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar
Rp1.831.914.892.962,00 bertambah sebesar Rp32.955.270.344,00 sehingga
menjadi Rp1.864.870.163.306,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2020
Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kode Etik di
lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ditetapkan oleh Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20
Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian
Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai
dengan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu ditinjau
untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2018 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Prinsip pengadaan Barang dan Jasa, Kode etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Pemeriksaan Dan Keputusan, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Jumlah Halaman: 16 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
