Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa keuangan Kalurahan dikelola berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan
tertib dan disiplin anggaran;
b. bahwa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan dapat berjalan efektif, efisien, transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran, perlu menerapkan transaksi non tunai
dalam penerimaan dan Pengeluaran pada Pemerintah
Kalurahan;
c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas
pelaksanaan pembayaraan non tunai dalam setiap
transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan,
perlu diatur pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Penerimaan Dan Pengeluaran Melalui Transaksi Non Tunai; Tata Cara Transaksi Non Tunai; Peningkatan Kualitas Layanan; Pembinaan Dan Pengawasan; larangan Dan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Jumlah Halaman: 18 Jumlah Lampiran: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 80 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Kokap Tahun 2021-2015
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata
bangunan dan lingkungan yang layak huni,
berjati diri, produktif, aman, nyaman,
berkarakter, berkualitas dan berkelanjutan
perlu mengembangkan dan
menyelenggarakan penataan bangunan
dan lingkungan;
b. bahwa perkembangan penyelenggaraan
penataan bangunan dan lingkungan
dewasa ini semakin kompleks baik dari segi
intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana
dan sarana, maupun lingkungannya
sehingga memerlukan perencanaan yang
terarah, pengendalian pembangunan yang
terkonsep dan strategi pengelolaan
lingkungan yang tertata, berkelanjutan dan
berkualitas;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2004 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
2010 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 1993 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tahun 1998 ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
6/PRT/M/2007 ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
05/PRT/M/2008 ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2010 ;
15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Program Bangunan Dan Lingkungan,Rencana Umum Dan Panduan rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan, Pembinaan Pelaksanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 41 HLM, Lampiran: 24 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 81 Tahun 2011
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.81 Tahun 2011 ttg Kualifikasi Jabatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Menimbang bahwa berdasarkan Perbup Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2021 , telah diatur Penjabaran Perubahan APBD Ta. 2021; berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan /atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5). Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pad ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melalkukan perubahan APBD atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya PERDA tentang Perubahan APBD dan ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan; berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perbup Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015, dinyatakan bahwa belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau kegiatan Pemda yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau memperngaruhi kinerja Pemda, perlu menggeser belanja langsung ke Belanja Tidak Terduga; penambahan pendapatan di pendapatan Dana Dana Transfer Khusus, penggeseran Belanja Tidak Terduga, pencantuman anggaran dari DAK Non Fisik Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, penatan rekening Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Permendagri Nomor 70 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 17/PMK'07/2021; Perda KP Nomor 8 Tahun 2021; Perbup KP Nomor 79 Tahun 2015; Perbup KP Nomor 1 Tahun 2017; Perbup KP Nomor 73 Tahun 2021.
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.711.918.206.505,00 bertambah sebesar Rp666.113.000,00, sehingga menjadi Rp1.712.584.319.505,00 dengan rinciannya dst.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
Halaman: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 81 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(6) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan
Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara
Pemerintahan Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 .
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan; Penghasilan Tetap Lurah Dan Pamong Kalurahan; Tambahan Tunjangan Lurah Dan Pamong Kalurahan Karangkopek; Tunjangan Purna Tugas Lurah Dan Pamong Kalurahan Karangkopek; Tunjangan Penjabat Dan Pelaksana Tugas Harian Lurah Dan Pamong Kalurahan ; Tunjangan Anggota BPK; Pebghargaan Purna Tugas Anggot BPK; Unsur Staf Pamong Kalurahan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan yang dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan, Tunjangan, Penghargaan Purna Tugas dan
Honorarium bagi Aparatur Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan
Jumlah Halaman: 19 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 81 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
