Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 55 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penentuan Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin terhadap
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran
disiplin, perlu diberikan hukuman disiplin yang sesuai
dengan pelanggaran displin yang dilakukan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian
menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja berdasarkan karakteristik daerah
dengan mengacu pada ketentuan disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
c. bahwa dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi
Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran
disiplin, perlu adanya pedoman teknis penentuan jenis
hukuman disiplin;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 , 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 , 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 , 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewajiban Dan Larangan; Hukuman Disiplin; Pejabat Yang Berwenang Menghukum; Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin; Upaya Administratif; Berlakunya Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin Dan Hak-hak Kepegawaian ; Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Dokumen Administrasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Jumlah Halaman: 55 HLM, Lampiran: 39 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016
Materi pokok : Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan , Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Mencabu Peraturan Bupati KP Nomor 53 Tahun 2016 ttg Keudukan, Susunan Organisasi, fungi dan tugas serta tata kerja pada Dinas Kesehatan.
Jumlah halaman : 30 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 55 Tahun 2009
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola
pendapatan yang bersumber dari bagian pajak
dan bagian retribusi daerah yang partisipatif,
transparan dan akuntabel dalam mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
sesuai dengan kewenangan Kalurahan, perlu
mengelola bagian dari hasil pajak daerah dan
bagian dari hasil retribusi daerah kepada
Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2019 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pengelolaan; Pagu BHP dan BHR; Penyaluran; Laporan Dan Pertanggungjawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bagian dari
Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi
Daerah kepada Desa
Jumlah Halaman: 16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a PMK nomor 206/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan , dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau adalah pemberian bantuan langsung kepada Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; bahwa di daerah tidak terdapat buruh tani tembakau sehingga bantuan langsung tunai hanya diberikan kepada buruh pabrik rokok; bahwa pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok perlu diatur mekanismenya agar sesuai kriteria, tepat sasaran, transparan dan akuntabel;
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 11 Tahun 1995; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 206/PMK.07/2020; PMK Nomor 230/PMK.07/2020; Perda KP Nomor 5 Tahun 2009; Perda KP Nomor 11 Tahun 2020; Perbup KP Nomor 77 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria; Besaran Dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Langsung Tunai; Sumber Data; Mekanisme Penyaluran Bantuan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Halaman: 10 hlm, Lampiran: 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 56 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016.
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamomg Praja terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari : Seksi Pengendalian dan Operasional; dan Seksi Perlindungan Masyarakat.
d. Bidang Penegakan Perda, terdiri dari : Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan Seksi Penyidikan dan Penindakan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
Mencabut Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Satuan Polisi Pamong Praja
20 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 56 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
