Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten
Kulon Progo yang sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat, perlu adanya Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat;
b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan, perlu menyusun kebijakan daerah dalam
bentuk rencana aksi;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup RAD Germas; Pelaksanaan RAD Germas; Koordinasi; Pemantauan, Evaluasi Dan Laporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan Yang dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Rencana
Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Halaman: 10 hlm, Lampiran: 40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 47 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan
pengamanan dan penyelamatan arsip vital
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan
Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, perlu disusun pedoman
pengelolaan arsip vital.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 , Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2017 .
Materi pokok : Pengelolaan Arsip Vital.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 47 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 18
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Sekitar Bandara Internasional
Yogyakarta Tahun 2023-2043;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2012-2032 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi;Kelembagaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan ; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Halaman: 71 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 47 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan
Usaha Milik Daerah yang kekayaannya harus dikelola
berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat; bahwa dengan meningkatnya biaya operasional, perlu
menyesuaikan tarif air minum agar dapat memberikan
pelayanan yang baik kepada masyarakat pelanggan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2020, Bupati menetapkan Tarif Air
Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, Surat Keputusan Gubernur Nomor 336 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2020.
Materi Pokok: Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan, Klasifikasi Golongan Pelanggan Rumah Tangga, Pendapatan dan tarif air minum, Besaran Tarif air Minum,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
Jumlah halaman: 16 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan
bantuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin tertib
administrasi dalam pengajuan, penyaluran dan
laporan pertanggungjawaban penggunaan
bantuan keuangan partai politik, perlu
menyusun pedoman;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2018;9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penghitungan Bantuan Keuangan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan Bantuan Keuangan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Penyaluran Bantuan Keuangan, Penggunaan Bantuan Keuangan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Peraturan yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun
2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik
Jumlah Halaman: 18 HLM, Lampiran: 10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
