Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat
penting diselenggarakan untuk menyiapkan
dasar sikap, pengetahuan, keterampilan dan
daya cipta bagi anak usia dini agar berkembang
dengan baik sebelum memasuki jenjang
pendidikan dasar, bahwa pengembangan Anak Usia Dini HolistikIntegratif perlu dilaksanakan pada Pendidikan
Anak Usia Dini agar tumbuh kembang anak
dapat tercapai secara optimal sesuai dengan
usianya, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak
tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan
upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan,
pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan
rangsangan pendidikan yang dilakukan secara
simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi,
dan berkesinambungan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun
2013 , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 18 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun
2019 .
Materi pokok : Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini-Holistik
Integratif pada Satuan PAUD, Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif pada satuan PAUD , Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD, Penyediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini
Holistik-Integratif, Peran dan Tugas Pihak Terkait, Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif , Pendanaan, serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Jumlah halaman : 18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun
ABSTRAK:
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Perda KP Nomor 6 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kepegawaian PDAM Tirta Binangun
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 54 Tahun 2017; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018; Permendagri Nomor 2 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pegawai; Penghasilan; Kenaikan Gaji Berkala; Cuti; Kewajiban; Larangan; Sanksi; Pemberhentian; Penghargaan dan Tanda Jasa; Dana Pensiun; Penyelesaian Perselisihan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Halaman: 26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 45 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No. 59 Tahun 2012 ttg Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2012 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 45 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran
2022.
DAsar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2/PMK.07/2022.
Materi Pokok: Kriteria, BEsaran dan Jangka Waktu Pemberian Bantuan Langsung Tunai, Sumber Data, Mekanisme Penyaluran Bantuan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Pembinaan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
Jumlah halaman: 9 HLM; Lampiran: 2 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Perbup No 90 Tahun 2019 ttg Penjabaran APBD TA 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2020, telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup, meliputi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat serta pada ayat (9) dinyatakan, dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam realisasi anggaran, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran, Romawi V (lima) Hal khusus lainnya angka 26, program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA, Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/DAK tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara: 1) menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2) dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana Transfer yang peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana tersebut di atas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga, dinyatakan bahwa belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, perlu menggeser belanja tidak terduga ke belanja langsung, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana keistimewaan, perlu menyesuaikan anggaran Belanja Tidak Terduga ke kegiatan yang bersumber dana keistimewaan dan Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk menuangkan pendapatan dan belanja dalam penjabaran APBD agar segera dapat dilaksanakan serta untuk penumbuhan perekonomian dalam masa pandemi Covid-19.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019.
Materi pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2020 diubah sebagai berikut : Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2020
Jumlah halaman : 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan merupakan salah satu upaya mencapai
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
b. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerataan
pembangunan ekonomi, pelaksanaan tanggung jawab
sosial dan lingkungan perusahaan perlu disinergikan
dengan program pembangunan daerah;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun
2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak
selaras dengan program pembangunan daerah sehingga
perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22
Tahun 2012.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Umum; Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Sekretariat Bersama, Tata Cara Pemenuhan TSP; Penghargaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan yang dicabut: eraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan
Jumlah halaman: 16 HLM; Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat atas pelayanan publik yang
berkualitas, terintegrasi dan terpadu, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik, perlu membentuk Mal
Pelayanan Publik;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951, 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23
Tahun 2017 , 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 11 Tahun 2016
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Penyelenggaraan; Tata Kerja; Sumber Daya Manusia; Pemantauan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
Jumlah halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 45 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
