Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan budaya pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan; Bahwa agar nilai-nilai budaya pemerintahan dapat terimplementasi ke dalam diri pribadi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016
Materi Pokok: Pelaksanaan Budaya Pemerintahan, Sosia;isasi dan Internalisasi, Kelompok Budaya Pemerintahan, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Jumlah Halaman: 12 HLM ; Lampiran : 26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan belanja Daerah, perlu adanya standardisasi harga barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
Bahwa Tim Standardisasi Harga Barang dan Jasa telah menyusun standardisasi berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009
Materi Pokok: Ketentuan Standardisasi Harga Barang dan Jasa, pelaksanaan lelang, batas paling tinggi yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga standar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018.
Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 dan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan Tahun Anggaran 2019
Jumlah Halaman: 8 HLM ; Lampiran : 85 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Perbup Kulon Progo No.77 Tahun 2016 ttg Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2016, perlu untuk ditinjau kembali
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016
Materi Pokok: Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2018
Anggota Satlinmas yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara.
Bahwa satuan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraannya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
Materi Pokok: Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramanan masyarakat, serta Linmas, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, susunan organisasi, Tugas, kewajiban, dan hak Satlinmas, Pemberdayaan anggota Satlinmas, Pembinaan dan Pelaporan, Pembiayaan untuk menyelenggaraan Linmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Jumlah Halaman: 19 HLM; Lampiran: 5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 48 Tahun 2021 tentang Izin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Mencalonkan Diri Menjadi Lurah atau Mendaftarkan Diri Sebagai Pamong Kalurahan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa Atau Mendaftarkan Diri Sebagai Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015
Materi Pokok: PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa atau mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa wajib memperoleh Izin tertulis dari Bupati, PNS yang dapat mengajukan permohonan Izin harus memenuhi persyaratan, dan Prosedur Perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran : 13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penerapan pengelolaan keuangan desa mengunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa berbasis teknologi, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme dan tata cara penatausahaan administrasi keuangan desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015
Materi Pokok: Pengelola keuangan Desa terdiri dari:
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
b. PTPKD.
Pengelolaan administrasi keuangan Desa meliputi aspek:
a. penerimaan desa, meliputi:
1. pendapatan desa; dan
2. penerimaan pembiayaan desa.
b. pengeluaran desa, meliputi:
1. belanja desa; dan
2. pengeluaran pembiayaan desa
Rekening Kas Desa, Penatausahaan Keuangan Desa, Pencatatan Penatausahaan, Kelengkapan Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan, serta Dokumen Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa
Jumlah Halaman: 46 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jam Kerja Kantor Desa dan Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa agar penyelenggaraan Pemerintah Desa berjalan tertib, teratur dan disiplin, perlu mengatur jam kerja kantor desa dan cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015
Materi Pokok: Jam Kerja Kantor Desa, Pelaksanaan Pelayanan, Daftar Hadir, Cuti, Penatausahaan dan Evaluasi, Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Jumlah Halaman: 17 HLM; Lampiran : 19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.63 Tahun 2017 ttg Standarisasi Harga Barang dan Jasa TA 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2017 telah ditetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018; Bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen dalam standarisasi harga barang dan jasa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2017
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah, sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 5, Ketentuan Pasal 6, Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, Ketentuan Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Mengubah Perbup Kulon Progo No.63 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa TA 2018
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran : 3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan yang fungsional, tertib, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungan, perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan, perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012
Materi pokok: Penerbitan IMB, Persyaratan IMB, Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, Pelaksanaan Pembangunan, Sanksi Administratif, dan Pembinaan dan Pengawasan serta Pemindahan dan Pembongkaran, dan Dokumen Administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 114 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Jumlah Halaman: 46 HLM; Lampiran : 47 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No.55 Tahun 2017 ttg Peraturan Pelaksana Perda Kab. Kulon Progo No.8 Tahun 2017 ttg Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
Bahwa berdasaran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bahwa sehubungan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 70 Tahun Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2017
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 5 diubah antara lain berbunyi Iuran jaminan kematian pimpinan DPRD dan anggota DPRD sebesar 0,72% (nol koma tujuh dua per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan besaran iuran jaminan kematian terhitung mulai bulan Juli 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo No.55 Tahun 2017 ttg Peraturan Pelaksana Perda Kab. Kulon Progo No.8 Tahun 2017 ttg Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD
Jumlah Halaman: 5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
